Rekayasa PDSS, Koordinator Humas dan Promosi SNPMB Unib: PTN Tidak Bisa Dikelabuhi

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 04 Mar 2024 - 21:36

Rekayasa PDSS, Koordinator Humas dan Promosi SNPMB Unib: PTN tidak bisa dikelabuhi--bella/rb

rekayasa pdss, koordinator humas dan promosi snpmb unib: ptn tidak bisa dikelabuhi                            koranrb.id- dugaan rekayasa nilai siswa melalui pangkalan data sekolah dan siswa (pdss) di sman 5 kota bengkulu sudah tercium kepihak perguruan tinggi negeri (ptn). 
bahkan, ptn me-warning bahwa jika benar hal tersebut terbukti, maka akan berdampak kepada siswa-siswi lainnya di sekolah bersangkutan. 
sehingga, merugikan siswa-siswi yang akan melakukan seleksi nasional berdasarkan prestasi (snbp) di tahun 2024 ini. 
sementara sma 5 kota bengkulu ini, merupakan sekolah yang besar dan berakreditasi a. di tahun 2024 ini, memiliki kuota pdss 40 persen atau sebnayak 136 siswa.
baca juga:rekayasa nilai sman 5 kota bengkulu memalukan, puskaki desak aparat usut tuntas, ombudsman turun tangan 
baca juga:rakayasa nilai pdss, sekolah bisa diblacklist perguruan tinggi, ini pendapat dosen pendidikan bahasa 
untuk itu, pihak sekolah harus segera bersurat kepada panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (snpmb) pusat.
untuk mengakui jika memang terjadi kesalahan.
hal tersebut diterangkan wakil pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) universitas bengkulu (unib) sekaligus koordinator humas dan promosi snpmb unib. dr. yar johan, m.si.
menurut koordinator humas dan promosi snpmb unib, ptn tidak bisa dikelabuhi. 
baca juga:rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu, gubernur dukung diproses hukum
baca juga:siswa “didongkrak” akhirnya dicoret dari pdss, dewan minta polisi segera proses!
"perguruan tinggi tidak mudah untuk dikelabuhi. terutama untuk ptn-ptn besar seperti ugm, unib, dan lainnya," terang yar kepada rb, senin 4 maret 2024.
ia juga menerangkan, bahwa akun pdss ini sudah terkunci sebab masa pengisian sudah berakhir di bulan februari.  
terkait dengan penginputan, pdss ini memang diserahkan langsung kepihak sekolah.
meski begitu, dikatakannya sekolah tidak bisa melakukan penghapusan atau pemblokiran akun. sebab, semuanya sudah dilakukan finalisasi. 
baca juga:rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu, pelaku bisa dijerat pasal berlapis
baca juga:apa pdss? ini penjelasan lengkapnya dan pandangan pengamat hukum apabila nilai pdss direkayasa 
sehingga ia menepis pernyataan kepala sekolah sman 5 kota bengkulu dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi bengkulu, untuk dilakukan pemblokiran terhadap akun siswa yang bersangkutan (yang diduga melakukan pendongkrakan nilai).
"terkait dengan memblokir dan menonaktifkan akun itu bukan dari pihak sekolah. tapi itu dari pihak snpmb pusat," ujar yar.
untuk itu, yar meminta agar sekolah tidak melama-lamakan lagi proses tersebut. sehingga tidak akan ada dampak kepada siswa-siswi lainnya yang melakukan pendaftaran snbp.
lebih lanjut, yar menyarankan pihak sekolah agar langsung bersurat ke snpmb jika memang dilakukan kesalahan (rekayasa atau semacamnya). 
baca juga:heboh nilai pdss sman 5 kota bengkulu diduga direkayasa, orang tua lapor ke polda bengkulu 
baca juga:1.387 sekolah belum finalisasi pdss, puluhan ribu siswa terancam tidak mendaftar snbp 
selanjutnya, pihak sekolah juga harus menyurati ke ptn tujuan siswa bersangkutan (yang diduga melakukan pendongkrakan nilai). untuk menyelamatkan siswa-siswi lainnya.
"karena sebelumnya, ini juga pernah terjadi di daerah lainnya. jadi itu yang mereka lakukan. karena kalau sudah finalisasi, ini tidak bisa lagi. semua data sudah dikirimkan ke ptn masing-masing," ujarnya.
pada saat pendaftaran lanjutan, dikatakan yar ptn jika akan masikan nilai rapor asli siswa-siswi yang sudah lulus.
jika terbukti merubah nilai dari rapor asli, hal trsebut bisa menjadi temuan bagi universitas dan akan segera dilaporkan. 
baca juga:rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu, pelaku bisa dijerat pasal berlapis
"jadi yang mengklaim akunnya diblokir, eligibelnya bisa dihapus itu tidak bisa dilakukan sekolah," tegas yar.
ia juga menjelaskan, sebenarnya untuk eligibel pdss tersebut bisa tidak sesuai dengan ranking nilai anaknya.
meski begitu, juga harus ada kesepakatan antara sekolah, orang tua, bahkan masyarakat umum terkait hal tersebut. 
"bisa jadi anak yang juara 1 dia tidak ada prestasinya, tetapi yang peringkat 2 dia punya prestasi nasional dan internasional menjadi peringkat 1. itu bisa, tetapi regulasinya harus disampaikan secara umum," terangnya.
sementara itu, dari seleksi yang dilakukan oleh universitas bengkulu terdapat poin-poin penilaiannya.
yakni, 50 persen untuk nilai rata-rata siswa, 20 persen nilai pendukung, seperti halnya kedokteran nilai biologi, 20 persen prestasi sekolahnya, dan 10 persen prestasinya sendiri.
"semakin dia besar prestasinya smkin besar peluangnya," ucapnya.
sementara itu, untuk jalur snbp ini, yar menerangkan beberapa tahap yang harus dilewati.
yakni, pertama penginputan melalui pdss, setelah akun siswa selesai dibuat akan dikembalikan ke siswa masing-masing.
"setelah anak-anak memegang akunnya, ia langsung melakukan pendaftaran snbp untuk memilih universitas yang dituju, setelahnya pengumuman," demikian yar.
menindaklanjuti hal tersebut, pengurus pgri provinsi bengkulu, bimas yanto, m.pd, mengatakan akan melakukan diskusi atau rapat terlebih dahulu mengenai kasus yang terjadi di sman 5 kota bengkulu ini.
sebab pihaknya tidak bisa mengintervensi langsung.
sebab kepala sekolah merupakan kewenangan dari dinas. 
"kita sebenarnya tidak ada kewenangan untuk mengimbau, itukan wilayahnya kepala sekolah yang merupakan urusan dinas," ucapnya. 
meski begitu, pihaknya akan terus memantau dan melihat perkembangan lanjutan.
terlebih saat ini ketua pgri provinsi bengkulu, haryadi, juga sedang melakukan dinas luar (dl).
"yang jelas ini kan sudah ada yang menangani, dinas sudah turun. itu aja dulu, kita lihat saja perkembangannya. untuk siswa-siswa tidak perlu khawatir, karena sudah ada arahan kadis langsung," tutup bimas. 
di sisi lain, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, meminta dinas bersangkutan untuk terbuka dan jujur mengena hal tersebut.
terutama proses apakah siswa tetap bertahan dengan nilainya yang didongkrak atau benar dilakukan pemblokiran. 
"serta meminta agar yang disanksi ini juga termasuk guru, kepala sekolah, atau oknum yang bersangkutan,  tidak hanya murid saja. makanya kita setuju jika korban itu melapor ke polda. kita minta ditindaklanjuti betul-betul, tidak main-main," ucapnya.
di sisi lain, mengenai kelas 3 yang diliburkan menjelang assessment nasional atau an (dulunya ujian nasional).
juga menjadi hal yang juga dipertanyakan.
berdasarkan pantauan rb langsung ke beberapa sekolah, memang tidak ada kelas 3 yang melakukan libur menjelang an ini.
begitu pula melalui kalender pendidkan disdikbud provinsi bengkulu, tidak ada libur.
"ini juga akan kita tindaklanjuti, jika hanya sekadar pengalihan karena ini sedang hangat," pungkasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 5 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan