Sulit Tangani PKL Pasar Kepahiang Tugu Santoso, Pindahnya ke Mana?

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 05 Mar 2024 - 22:06

PKL: Para PKL saat ditertibkan Satpol PP Kepahiang belum lama ini. Mereka sulit ditangani, karena tak tahu akan dipindahkan ke mana. Foto: Heru Pramana Membara/RB--

sulit tangani pkl pasar kepahiang tugu santoso, pindahnya ke mana?                            kepahiang,koranrb.id  - para pedagang kaki lima (pkl) yang kian menjamur di seputaran pasar kepahiang dan tugu santoso, sulit ditangani.
meski berulang kali ditertibkan petugas satpol pp, tak lama mereka akan kembali menjajakan dagangan ke tempat semula. 
terlebih saat ini yang sedang memasuki musim buah, yang membuat aktivitas pkl dengan dagangannya semakin tinggi.
tentu berimbas pada terganggunya arus lalu lintas kendaraan, serta merusak kenyamanan para pengendara. 
baca juga:jalan rusak damar kencana-langgar jaya, daerah pasrah, warga berharap 
baca juga:dempo prihatin harga beras tinggi menjelang ramadan
mengenai hal ini, plt. kasatpol pp pbk destiana menyampaikan sudah berulang kali mengingatkan, hingga terpaksa melakukan penertiban terhadap pkl bandel.
khususnya para pkl yang tetap menjajakan di titik-titik, yang dapat langsung menganggu ruang publik. 
seperti yang dilakukan petugas terhadap pkl yang berada di depan mall pelayanan publik (mpp) dinas ptsp kabupaten kepahiang atau di kawasan eks rsud lama di kelurahan dusun kepahiang, belum lama ini. 
dalam hal penanganan diakui, sejauh ini pihaknya hanya sebatas memberikan teguran. 
"kita juga bersikap manusiawi, walaupun kerap mendapatkan protes keras. kita paham juga, kalau ingin bersikap keras mereka (pkl) ini mau dipindahkan ke mana," tutur destiana. 
pihaknya berharap para pkl tetap mentaati peraturan yang ada, hingga tak sampai menganggu kenyamanan pengguna jalan.
"paling tidak, jangan sampai menjajakan dagangan saat jam kerja. pada jam tersebut, aktivitas kan sedang tinggi-tingginya. kita juga paham, pkl ini kan mencari makan juga. tapi, pahami juga kami, yang bertugas menegakkan perda," tambah destiana. 
baca juga:berpeluang rekrut ulang badan adhoc kpu, ini tahapan pilkada 2024
penanganan para pkl di kabupaten kepahiang, merupakan masalah yang komplek. untuk direlokasi, sejauh ini belum ada lokasi layak yang bisa dijadikan pkl menyambung hidupnya.
kawasan terminal pasar kepahiang, yang selama ini kerap menjadi lokasi alternatif juga kian menyempit. alhasil, para pkl terpaksa ke luar ke pinggir jalan menjajakan dagangannya.
padahal, di dalam perda kabupaten kepahiang nomor 5 tahun 2016, tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kabupaten kepahiang pada bagian kelima tertib usaha pasal 20, sudah jelas disebutkan aturan mengenai aktivitas pkl. 
pada ayat 1 berbunyi, "setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di daerah milik jalan, di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk". 
baca juga:siswa sman 5 kota bengkulu terancam gagal ikut snbp, termasuk siswa angkatan selanjutnya, ini penyebabnya 
baca juga:rekayasa pdss: inspektorat lakukan pemeriksaan, kepala sman 5 kota bengkulu non aktif, polda mulai pengusutan
pada ayat 2 dijelaskan, "setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan membagikan/ menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk". 
di dalam perda juga  telah dijabarkan secara detil mengenai kawasan tertib.   pada bagian kesatu tertib jalan dan angkutan jalan pasal 7 ayat i dijelaskan, setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah kabupaten kepahiang. 
pada ayat 2 berbunyi, untuk melindungi hak setiap orang atau badan pemerintah kabupaten melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar melintas jalanjalan tertentu.
mengenai sanksi, juga dijelaskan secara tegas pada ketentuan pidana pada pasal 34. pada ayat 2 disebutkan "pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya rp5.000.000.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan