Pemkab Lebong Mutasi 14 Eselon II, 22 Eselon III dan 42 Eselon IV

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Fazlul Rahman |

Kamis , 07 Mar 2024 - 17:29

MUTASI : Bupati Lebong, Kopli Ansori saat melantik 78 PNS yang digeser jabatannya. Muharista Delda/RB--

Seperti yang diketahui bersama, bupati Lebong adalah politisi yang dulunya menduduki jabatan elit partai politik yang dalam Pemilu 2019 dan 2024 ini menjadi pemenang di Kabupaten Lebong, baik untuk legislatif tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Benny Kodratullah, MM menjelaskan, pelaksanaan mutasi itu menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemkab Lebong.

‘’Termasuk Persaturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, atas dasar itulah mutasi dilaksanakan berdasarkan hasil valuasi yang dilaksanakan Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, red),’’ tukas Benny.

Pantauan RB, mutasi perdana yang dilaksanakan Pemkab Lebong di tahun 2024 itu hanya melakukan pergeseran dan pengisian beberapa jabatan yang kosong.

Namun tidak mengisi jabatan yang kosong secara keseluruhan karena masih ada 3 jabatan eselon II yang kosong.

Antara lain jabatan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala BKPSDM dan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Tampaknya Pemkab Lebong masih menginginkan ketiga jabatan itu ditempati pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) yang ditugaskan sementara mengisinya.

Alhasil untuk mengisi pejabat definitif, secara aturan ketiga Plt yang menjabat harus mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) melalui kegiatan lelang jabatan.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengaku segera akan menggelar lelang JPTP jika rekomendasi KASN turun.

Pihaknya sudah menyusun panitia seleksi (pansel) yang akan ditugaskan menjalankan proses lelang jabatan.

‘’Tinggal nanti dikukuhkan melalui SK (surat keputusan, red) bupati kalau KASN menyetujui usulan kami,'' ungkap Mustarani.

Untuk persiapan, BKPSDM telah menggelar asesmen atau uji kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon II yang menduduki JPTP.

pemkab lebong mutasi 14 eselon ii, 22 eselon iii dan 42 eselon iv                            lebong, koranrb.id - seperti yang diprediksi sebelumnya, kamis, 7 maret 2024 pemerintah kabupaten (pemkab) lebong kembali menggulirkan gerbong mutasi jabatan pegawai negeri sipil (pns). 
dalam mutasi itu, terdapat 78 pns yang digeser jabatannya, baik mendapatkan promosi jabatan maupun turun jabatan hingga sanksi nonjob.
rincian pns yang masuk daftar mutasi itu antara lain 14 pejabat eselon ii setingkat kepala dinas, 22 pejabat eselon iii setingkat sekretaris dinas maupun kepala bidang dan 42 pejabat eselon iv setingkat kepala sub bidang atau kepala seksi.
khusus untuk mutasi di lingkungan pejabat eselon ii, 3 diantaranya digeser dari jabatan kepala dinas menjabat 3 jabatan staf ahli.
termasuk 3 kepala dinas yang dalam mutasi itu dipromosikan menduduki jabatan asisten di sekretariat daerah yang para pejabat sebelumnya telah memasuki masa persiapan pensiun (mpp). 
saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat, bupati lebong, kopli ansori menegaskan, mutasi jabatan itu merupakan upaya pemkab lebong dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
‘’pelaksanaan mutasi jabatan biasa dilakukan pemerintah dalam struktur organisasi pemerintahan karena tujuan utama dari mutasi adalah pengisian jabatan kepada orang yang tepat sesuai hasil evaluasi yang dilakukan,’’ kata kopli.
dipastikannya, tidak ada orientasi lain dalam pelaksanaan mutasi yang terbilang cukup mendadak itu selain memberikan promosi jabatan kepada pns berprestasi maupun sekadar penyegaran agar tidak terjadi kebosanan dalam penugasan jabatan. 
kepada para pejabat yang dimutasi diharapnya segera beradaptasi dengan tempat atau lingkungan kerjanya yang baru agar pelayanan bisa terus berjalan dan semakin membaik dari sebelumnya.
namun tetap saja mutasi yang terbilang cukup mendadak dilakukan pemkab lebong itu mengundang pandangan negatif sejumlah pihak, khususnya di kalangan pns yang dinonjob.
apalagi mutasi jabatan itu hanya berselang hitungan hari setelah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 14 februari 2024 yang dalam implementasinya bisa saja terkontaminasi kepentingan politik.
seperti yang disampaikan tokoh pemuda lebong, riki febrian, mutasi di lingkungan pemerintahan itu memang biasa dan harus dilakukan ketika orientasinya adalah peningkatan kinerja pelayanan. 
tetapi dalam pelaksanaannya, tidak ada jaminan 100 persen terbebas dari kepentingan lain mengingat jabatan kepala dan wakil kepala daerah terlahir melalui kontestasi politik.
‘’artinya jangan sampai mutasi yang terkesan terburu-buru dilaksanakan ini merupakan ajang hukuman kepada para pns yang berseberangan arah politik dengan bupati,’’ ujar riki. 
seperti yang diketahui bersama, bupati lebong adalah politisi yang dulunya menduduki jabatan elit partai politik yang dalam pemilu 2019 dan 2024 ini menjadi pemenang di kabupaten lebong, baik untuk legislatif tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.
terpisah, pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong, benny kodratullah, mm menjelaskan, pelaksanaan mutasi itu menindaklanjuti surat keputusan (sk) bupati lebong nomor 131 tahun 2024 tentang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat administrasi di lingkungan pemkab lebong.
baca juga:bupati teken sk pansel, mutasi jabatan segera berjalan 
‘’termasuk persaturan daerah kabupaten lebong nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns, atas dasar itulah mutasi dilaksanakan berdasarkan hasil valuasi yang dilaksanakan baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, red),’’ tukas benny.
pantauan rb, mutasi perdana yang dilaksanakan pemkab lebong di tahun 2024 itu hanya melakukan pergeseran dan pengisian beberapa jabatan yang kosong. 
namun tidak mengisi jabatan yang kosong secara keseluruhan karena masih ada 3 jabatan eselon ii yang kosong.
antara lain jabatan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), kepala bkpsdm dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud).
baca juga:16 calon jemaah haji asal bengkulu mutasi ke luar provinsi bengkulu
tampaknya pemkab lebong masih menginginkan ketiga jabatan itu ditempati pejabat berstatus pelaksana tugas (plt) yang ditugaskan sementara mengisinya. 
alhasil untuk mengisi pejabat definitif, secara aturan ketiga plt yang menjabat harus mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp) melalui kegiatan lelang jabatan. 
terpisah, sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengaku segera akan menggelar lelang jptp jika rekomendasi kasn turun. 
pihaknya sudah menyusun panitia seleksi (pansel) yang akan ditugaskan menjalankan proses lelang jabatan. 
baca juga:breaking news: bupati mian mutasi 10 pejabat, ini daftar lengkapnya 
‘’tinggal nanti dikukuhkan melalui sk (surat keputusan, red) bupati kalau kasn menyetujui usulan kami,'' ungkap mustarani. 
untuk persiapan, bkpsdm telah menggelar asesmen atau uji kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon ii yang menduduki jptp. 
jumlah pns yang mengikuti 22 orang dari 23 pemangku jptp yang ada di lingkungan pemkab lebong. 
uji kompetensi itu dilaksanakan untuk memastikan kecakapan para pejabat eselon ii yang diamanahkan memegang jabatan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan