BREAKING NEWS: Gugatan Dikabulkan Bawaslu, PPP Tetap Laporkan KPU Bengkulu Tengah ke DKPP

Reporter: Abdilatul fatwa |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 08 Mar 2024 - 15:28

Suasana pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Bengkulu. Foto : Abdilatul Fatwa/koranrb.id--

Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Benteng, Dian Ozhari, SH didampingi Eko Febrinaldo, SH menyambut baik putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.Prov/07.00/III/2024 terkait uraian peristiwa dugaan tersebut.

"Berdasarkan putusan itu, tuntutan kita disetujui atau diakomodir untuk dilakukan penghitungan ulang pada surat suara tidak sah di lima Tempat Pemungutan Suara (PS), yakni TPS 1 Desa Karang Are, TPS 1 Desa Temiang, TPS 1 Desa Kroya dan TPS 1 Desa Taba Renah di Kecamatan Pagar Jati. Kemudian TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan bang Haji," ungkap Dian.

Menurutnya, persoalan ini sebenarnya tidak mesti berlarut-larut hingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tingkat KPU Provinsi Bengkulu.

"Andai saja sejak awal KPU Kabupaten Benteng berupaya menyelesaikan keberatan yang kita sampaikan. Tapi faktanya pada saat pleno serupa tingkat KPU Kabupaten Benteng, kita hanya disarankan mengisi form keberatan," sesal Dian.

Mengingat berdasarkan Peraturan KPU No 5 tahun 2022 dan Peraturan Bawaslu No 8 tahun 2022, ketika ada permasalahan seperti yang disampaikan pihaknya, wajib diselesaikan pada tingkatan dimana permasalahan itu muncul.

"Tetapi karena sejak awal tidak ada penyelesaian, kita akhirnya kembali menyampaikan tuntutan itu dalam pleno tingkat provinsi, yang akhirnya dikabulkan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam putusan pemeriksaan cepat," katanya.

Dengan pemeriksaan cepat itu, pihaknya menilai apa yang diputuskan Bawaslu Provinsi Bengkulu sudah tepat. Karena mengacu pada PKPU dan Perbawaslu.

"Selanjutnya kita tinggi menunggu eksekusi lagi terkait putusan itu, yang mana dilakukan penghitungan ulang khususnya pada surat suara tidak sah di lima TPS yang sebelumnya juga kita sampaikan form keberatan," tambah Dian.

Lebih lanjut Dian memastikan, terkait persoalan ini, pihaknya tetap bakal melaporkan lima komisioner KPU Kabupaten Benteng ke DKPP.

Karena ada etika yang harusnya dilakukan para komisioner KPU Benteng, malah tidak ditindaklanjuti

"Rencananya Senin (11/3) kita langsung ke Jakarta untuk memasukkan laporan secara langsung ke DKPP. Sedangkan untuk Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), bakal kita laporkan ke tingkat Bawaslu Kabupaten Benteng atau Provinsi Bengkulu," tegas Dian. (afa)

breaking news: gugatan dikabulkan bawaslu, ppp tetap laporkan kpu bengkulu tengah ke dkpp                            bengkulu, koranrb.id - rapat rekapitulasi suara komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu berjalan sedikit panas, lantaran dikabulkannya gugatan pihak partai persatuan pembangunan (ppp) oleh bawaslu provinsi bengkulu.
bawaslu mengabulkan gugatan ppp berdasarkan keputusan rapat sengketa cepat, yakni adanya keputusan sewenang - wenang kpu kabupaten bengkulu tengah saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.
kemudian, adapun tuntutan dari saksi ppp terkait dugaan surat suara sah dijadikan tidak sah dalam pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten bengkulu tengah (benteng).
"iya karena ada form keberatan, kita berikan waktu 3 hari setelah diputuskan, dari rapat sengketa cepat yang dilakukan bawaslu," sampai ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) fahamsyah, jumat, 8 maret 2024 dini hari.
baca juga:sidang gugatan caleg gerindra digelar 4 april, tergugat ketua kpu dan bawaslu kepahiang
fahamsyah mengungkapkan, dikabulkan gugatan ppp dikarenakan masih adanya form keberatan yang belum terselesaikan pada tingkat kabupaten/kota dalam hal ini kabupaten benteng.
"iya sesuai perbawaslu 8, itu harus dilakukan. itu alasan rapat sengketa cepat," ungkap fahamsyah.
sementara itu, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono se, membenarkan akan dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang, atas gugatan yang dilakukan saksi ppp.
adapun kotak suara yang akan dibuka serta dihitung, ada pada 5 tps di kabupaten benteng. hal tersebut berdasarkan rekomendasi bawaslu provinsi bengkulu.
baca juga:caleg gugat kpu dan bawaslu kepahiang rp2 miliar, bawa ke dkpp
"iya buka kotak dan hitung berdasarkan rekomendasi bawaslu provinsi," terang rusman.
rusman menerangkan, setiap rekomendasi dari keputusan bawaslu provinsi bengkulu. pihak kpu hanya bisa menjalankan sesuai mekanisme.
"iya kita hanya meneruskan rekomendasi bawaslu, rekomendasinya buka kotak suara dan hitung ulang di 5 tps," kata rusman.
meskipun tuntutan itu telah dikabulkan, saksi ppp tersebut memastikan diri bakal tetap melaporkan lima komisioner kpu benteng ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
baca juga:pleno kpu bengkulu utara tuntas, ini catatan bawaslu sepanjang pleno
kuasa hukum dewan pimpinan cabang (dpc) ppp kabupaten benteng, dian ozhari, sh didampingi eko febrinaldo, sh menyambut baik putusan pemeriksaan cepat bawaslu provinsi bengkulu nomor 001/lp.ac/adm.pl/bwsl.prov/07.00/iii/2024 terkait uraian peristiwa dugaan tersebut.
"berdasarkan putusan itu, tuntutan kita disetujui atau diakomodir untuk dilakukan penghitungan ulang pada surat suara tidak sah di lima tempat pemungutan suara (ps), yakni tps 1 desa karang are, tps 1 desa temiang, tps 1 desa kroya dan tps 1 desa taba renah di kecamatan pagar jati. kemudian tps 1 desa padang burnai kecamatan bang haji," ungkap dian.
menurutnya, persoalan ini sebenarnya tidak mesti berlarut-larut hingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum (pemilu) 2024 tingkat kpu provinsi bengkulu.
"andai saja sejak awal kpu kabupaten benteng berupaya menyelesaikan keberatan yang kita sampaikan. tapi faktanya pada saat pleno serupa tingkat kpu kabupaten benteng, kita hanya disarankan mengisi form keberatan," sesal dian.
baca juga:perselisihan 1 suara pan versus ppp di pleno kpu bengkulu tengah 
mengingat berdasarkan peraturan kpu no 5 tahun 2022 dan peraturan bawaslu no 8 tahun 2022, ketika ada permasalahan seperti yang disampaikan pihaknya, wajib diselesaikan pada tingkatan dimana permasalahan itu muncul.
"tetapi karena sejak awal tidak ada penyelesaian, kita akhirnya kembali menyampaikan tuntutan itu dalam pleno tingkat provinsi, yang akhirnya dikabulkan bawaslu provinsi bengkulu dalam putusan pemeriksaan cepat," katanya.
dengan pemeriksaan cepat itu, pihaknya menilai apa yang diputuskan bawaslu provinsi bengkulu sudah tepat. karena mengacu pada pkpu dan perbawaslu. 
"selanjutnya kita tinggi menunggu eksekusi lagi terkait putusan itu, yang mana dilakukan penghitungan ulang khususnya pada surat suara tidak sah di lima tps yang sebelumnya juga kita sampaikan form keberatan," tambah dian.
baca juga:ppp unggul sementara di bengkulu tengah, diikuti gerindra, pdip dan nasdem.
lebih lanjut dian memastikan, terkait persoalan ini, pihaknya tetap bakal melaporkan lima komisioner kpu kabupaten benteng ke dkpp.
karena ada etika yang harusnya dilakukan para komisioner kpu benteng, malah tidak ditindaklanjuti
"rencananya senin (11/3) kita langsung ke jakarta untuk memasukkan laporan secara langsung ke dkpp. sedangkan untuk panitia pemilu kecamatan (ppk), bakal kita laporkan ke tingkat bawaslu kabupaten benteng atau provinsi bengkulu," tegas dian. (afa)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 21 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan