Senin, PPP Antarkan Laporan ke DKPP

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 09 Mar 2024 - 22:52

Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Benteng, Dian Ozhari, SH,--ABDI/RB

senin, ppp antarkan laporan ke dkpp                            bengkulu, koranrb.id - partai persatuan pembangunan (ppp) akan memasukkan laporan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) besok, senin 11 maret 2024.
laporan ke dkpp tersebut terkait hasil pleno kpu kabupaten bengkulu tengah untuk pemilihan calon legislatif (caleg) dprd kabupaten bengkulu tengah.
walaupun tuntutan ppp supaya kpu menghitung ulang perolehan suara di 5 tps sudah dikabulkan oleh bawaslu provinsi bengkulu.
dimana ppp menduga adanya suara sah untuk ppp menjadi suara tidak sah di 5 tps tersebut.
baca juga:psu di kuala lumpur, kpu klaim sosialisasi sudah masif
kuasa hukum dewan pimpinan cabang (dpc) ppp kabupaten benteng, dian ozhari, sh, menyatakan pihaknya akan tetap melaporkan kpu benteng ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
 "jelas kami akan tetep melaporkan kpu kabupaten bengkulu tengah ke mungkin kalau tidak hari minggu hari senin langsung ke jakarta." sampai dian.
lanjut dian, pihak harus menyampaikan laporan langsung karena ada beberapa data yang harus diupload tidak bisa terverifikasi.
sehingga pihaknya telah menjalin komunikasi serta koordinasi dengan pihak dkpp, kemudian pihaknya, disarankan untuk mengantar langsung terkait bukti ke kantor dkpp.
baca juga:310 anak bengkulu tengah alami stunting, sebut itu data lama
"kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak dkpp, disarankan untuk melaporkan langsung," ujarnya. 
sedangkan untuk yang menjadi materi laporan terhadap kpu kabupaten bengkulu tengah, terkait dengan perilaku dan kode etik berdasarkan peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017.
"kita anggap mereka ini melanggar aturan dkpp itu," sampainya. 
lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa putusan pemeriksaan cepat bawaslu provinsi bengkulu nomor 001/lp.ac/adm.pl/bwsl.prov/07.00/iii/2024 terkait uraian peristiwa dugaan tersebut.
baca juga:usia kakak adik terlalu dekat, benarkah rawan sibling rivalry?
"berdasarkan putusan itu, tuntutan kita disetujui atau diakomodir untuk dilakukan penghitungan ulang pada surat suara tidak sah di lima tempat pemungutan suara (ps), yakni tps 1 desa karang are, tps 1 desa temiang, tps 1 desa kroya dan tps 1 desa taba renah di kecamatan pagar jati.
kemudian tps 1 desa padang burnai kecamatan bang haji," ungkap dian.
menurutnya, persoalan ini sebenarnya tidak mesti berlarut-larut hingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum (pemilu) 2024 tingkat kpu provinsi bengkulu.
"andai saja sejak awal kpu kabupaten benteng berupaya menyelesaikan keberatan yang kita sampaikan.
baca juga:buah hati malas belajar? begini cara mendampinginya
tapi faktanya pada saat pleno serupa tingkat kpu kabupaten benteng, kita hanya disarankan mengisi form keberatan," sesal dian.
berdasarkan peraturan kpu no 5 tahun 2022 dan peraturan bawaslu no 8 tahun 2022, ketika ada permasalahan seperti yang disampaikan pihaknya, wajib diselesaikan pada tingkatan dimana permasalahan itu muncul.
"tetapi karena sejak awal tidak ada penyelesaian, kita akhirnya kembali menyampaikan tuntutan itu dalam pleno tingkat provinsi, yang akhirnya dikabulkan bawaslu provinsi bengkulu dalam putusan pemeriksaan cepat," katanya.
dengan pemeriksaan cepat itu, pihaknya menilai apa yang diputuskan bawaslu provinsi bengkulu sudah tepat. karena mengacu pada pkpu dan perbawaslu. 
baca juga:pilot batik air tidur saat terbang dinonaktifkan, knkt sebut pesawat sempat keluar dari jalur penerbangan
"selanjutnya kita tinggi menunggu eksekusi lagi terkait putusan itu, yang mana dilakukan penghitungan ulang khususnya pada surat suara tidak sah di 5 tps yang sebelumnya juga kita sampaikan form keberatan," terang dian.
sementara itu, koordinator divisi penanganan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto menerangkan, dikabulkannya gugatan yang disampaikan ppp kemarin. 
eko mengakui bawaslu provinsi telah melakukan langkah yang tepat berdasrkan peraturan bawaslu 8. 
adapun lankah yang diambil yakni, rapat keputusan cepat.
baca juga:sambut ramadhan, ribuan umat islam kaur pawai taaruf
“itu sudah ada aturannya, sesuai jadi bawaslu mengambil tindakan sesuai itu,” ucap eko.
menanggapi, ppp yang akan tetap melaporkan ke dkpp, eko menilai hal tersebut adalah hak ppp.
“itu hak mereka, untuk melaporkan ke dkpp,” ungkap eko.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 10 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan