Rekap Manual, Prabowo-Gibran Sudah Unggul di 8 Provinsi Ini

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 11 Mar 2024 - 21:21

Rekap Manual, Prabowo-Gibran Sudah Unggul di 8 Provinsi Ini --Abdi/RB

provinsi. Mereka beralasan, paslon nomor urut 2 melanggar batas usia cawapres serta terdapat dugaan intervensi terhadap putusan MK nomor 90/2023.

"Putusan MKMK yang nyatakan Ketua MK melanggar kode etik," tururnya.

Sementara saksi paslon 3 juga memberikan catatan keberatan terhadap proses pemilu yang dinilai tidak berjalan demokratis.

"Keterlibatan aparat, penyalahgunaan bansos, intimidasi, money politic, yang menjadikan pemilu tidak demokratis," jelasnya.

Dengan kemenangan di Sumatera Selatan, hingga pukul 19.00 WIB kemarin, Paslon 2 terhitung masih menyapu bersih rekapitulasi nasional.

Anggota KPU RI August Mellaz menerangkan, pemberian catatan ataupun keberatan dalam rekapitulasi diberikan ruangnya.

Namun itu tidak mengganggu hasil yang telah disahkan dalam forum rapat pleno.

Keberatan yang tidak mencapai kesepakatan dibuka kesempatan untuk berproses di Bawaslu.

"Bisa saja (disengketakan) dalam durasi waktu sampai dengam sebelum penetapan," ujarnya.

rekap manual, prabowo-gibran sudah unggul di 8 provinsi ini                             koranrb.id - pasangan calon nomor urut 2 prabowo gibran masih mendominasi dalam proses rekapitulasi suara di tingkat nasional.
senin 11 maret 2024, prabowo - gibran menambah keunggulan di sumatera selatan.
prabowo-gibran unggul di 8 provinsi ini.
selain sumatera selatan juga unggul di gorontalo, jogjakarta, kalimantan tengah, lampung, bali, bangka belitung, dan kalimantan barat.
baca juga:sultan: prabowo titip salam untuk masyarakat bengkulu 
baca juga:menteri jokowi berpeluang dilanjutkan prabowo, pesan jokowi usai lantik hadi dan ahy 
dalam rekapitulasi yang digelar di kantor kpu ri, pasangan anies-muhaimin mendapat 997.299 suara, pasangan prabowo-gibran memperolah 3.649.651 suara, dan pasangan ganjar-mahfud dengan 606.681 suara.
"demikian tadi pembacaan rekapitulasi ppwp untuk sumsel, bisa kita terima dah sahkan," ujar ketua kpu ri hasyim asyari.
meski disahkan, kpu sumatera selatan mencatat ada sejumlah catatan dalam rekap di level provinsi sebelumnya.
baca juga:temui sby-ahy di pacitan, prabowo apresiasi demokrat
baca juga:beruntungnya bobby kertanegara jadi kesayangan prabowo subianto, punya medsos sendiri dan begini kelakuannya
ketua kpu provinsi sumatera selatan andika pranata jaya mengatakan, catatan diantaranya disampaikan paslon 1.
seperti tidak berfungsinya alat bantu sirekap secara optimal.
"jumlah hasil suara yang sangat rugikan paslon nomor urut 1," ujarnya di kantor kpu ri.
provinsi. mereka beralasan, paslon nomor urut 2 melanggar batas usia cawapres serta terdapat dugaan intervensi terhadap putusan mk nomor 90/2023.
baca juga:sehari usai coblosan: prabowo ziarah, ganjar rapat, anies agenda privat
baca juga:menang di semua tps, suara prabowo-gibran menang 70 persen lebih di kabupaten lebong 
"putusan mkmk yang nyatakan ketua mk melanggar kode etik," tururnya.
sementara saksi paslon 3 juga memberikan catatan keberatan terhadap proses pemilu yang dinilai tidak berjalan demokratis.
"keterlibatan aparat, penyalahgunaan bansos, intimidasi, money politic, yang menjadikan pemilu tidak demokratis," jelasnya.
baca juga:penghitungan suara pilpres di kaur selesai, prabowo gibran menang telak, berikut rincian perolehan suaranya
baca juga:prabowo-gibran unggul di kota bengkulu, timnas amin tunggu hasil resmi
dengan kemenangan di sumatera selatan, hingga pukul 19.00 wib kemarin, paslon 2 terhitung masih menyapu bersih rekapitulasi nasional.
anggota kpu ri august mellaz menerangkan, pemberian catatan ataupun keberatan dalam rekapitulasi diberikan ruangnya.
namun itu tidak mengganggu hasil yang telah disahkan dalam forum rapat pleno.
keberatan yang tidak mencapai kesepakatan dibuka kesempatan untuk berproses di bawaslu.
baca juga:prabowo gibran menang telak di bengkulu tengah
baca juga:prabowo – gibran kuasai 15 kecamatan di rejang lebong
"bisa saja (disengketakan) dalam durasi waktu sampai dengam sebelum penetapan," ujarnya.
di sisi lain, juru bicara timnas pemenangan amin iwan tarigan menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada para saksi anies-muhaimin di berbagai tingkatan untuk menolak hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres 2024.
hal tersebut sesuai dengan instruksi co-captain timnas amin sudirman said. 
”kami telah menginstruksikan penolakan itu,” ujarnya.
instruksi penolakan, lanjut iwan, merupakan bagian dari upaya timnas amin yang tengah mempersiapkan sengketa hasil pemilu ke mahkamah konstitusi (mk). saat ini, rancangan pengajuan sengketa itu sedang diproses oleh timnas amin, khususnya tim hukum.
sementara itu, di level pemilihan legislatif, kpu telah mengesahkan perolehan di 7 provinsi. yakni gorontalo, jogjakarta, kalimantan tengah, bali, bangka belitung, kalimantan barat, dan sumatera selatan.
dari ketujuh provinsi itu, pdip mendominasi dengan keunggulan di kalimantan barat, bali, jogjakarta, dan kalimantan tengah.
sementara golkar unggul di sumatera selatan, nasdem unggul di gorontalo dan gerindra unggul di bangka belitung.
sementara itu, terkait pemungutan suara ulang (psu) di malaysia, migrant care menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi. staf pengelolaan pengetahuan, data, dan publikasi migrant care trisna dwi yuni aresta mengungkapkan, pihaknya fakta bahwa para diplomat di kuala lumpur berstatus dpk. hal ini dinilai aneh lantaran mereka jelas sudah berada di kuala lumpur. 
selain itu, ditemukan juga dugaan politik uang dan mobilisasi pemilih yang bahkan dilakukan secara terang-terangan di tpsln.
kami bahkan menemukan ada yang ketika dia mencoblos membuat video untuk kemudian ditukar ringgit," ungkapnya. yang mengherankan lagi, banyak caleg dpr ri yang datang ke kuala lumpur. 
pada pelaksanaan psu, lanjut dia, temukan pula kotak suara keliling (ksk) yang dikembalikan karena tidak ada penanggung jawab di lokasi.
sehingga akhirnya harus dikembalikan ke gedung wtc. 
kemudian, pada akhir waktu, sekitar pukul 18.00 waktu malaysia, dari 2.000 dpt di tiap tps, yang datang hanya 6-10 orang. untuk dpk hanya berkisar 200 otang dpk.
"berdasarkan penuturan petugas kpps, data kali ini sangat tidak equal antara dpt dan dpk, beda dengan 11 februari yang masih menunjukkan saling mendekati dpt dan dpk," paparnya. 
diakuinya, pihaknya sudah pernah menantang kpu ri untuk membuka data mana yang dimutakhirkan.
pasalnya, jika dilihat sejak awal jumlah dptln yang semula 491 ribu menyusut menjadi sekitar 62 ribu ketika dimutakhirkan. ketidakakuratan data ini mengakibatkan banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 11 februari lalu tidak terdaftar pada psu.
"tidak adanya data yang valid membuat wni terkendala melaksanakan psu di kuala lumpur. ini membuat hak konstitusional mereka secara tak langsung dihilangkan," katanya. 
selain itu, migrant care juga masih menemukan banyak sekali data yang ketika dicek di dpt online melalui nomor paspor, namun tidak terdaftar. mereka justru terdaftar pada nomor nik dan berisi dpt di masing-masing daerah dia tinggal di indonesia. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 12 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan