PAN Akan Laporkan Bawaslu Provinsi Bengkulu ke DKPP, Sebut Dasar dan Alasannya

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 11 Mar 2024 - 23:10

PAN Akan Laporkan Bawaslu Provinsi Bengkulu ke DKPP, Sebut Dasar dan Alasannya --

“Silakan saja,” sampai Eko saat dihubungi via Wattapps.

Atas PSU pada 5 TPS Kabupaten Benteng tersebut, membuahkan hasil suara PPP bertambah 4 suara, yang membuat 1 kursi PAN Bengkulu Tengah Dapil 3 hilang.

Sebelumnya, adapun gugatan tersebut, dikabulkan Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan keputusan rapat sengketa cepat, yakni adanya keputusan sewenang - wenang KPU Kabupaten Bengkulu Tengah saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.

"Dari rapat sengketa cepat yang dilakukan Bawaslu," sampai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fahamsyah, Jumat, 8 Maret 2024 dini hari.

Fahamsyah mengungkapkan, dikabulkan gugatan PPP dikarenakan masih adanya form keberatan yang belum terselesaikan pada tingkat kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Benteng.

“Iya sesuai Perbawaslu 8, itu harus dilakukan. itu alasan rapat sengketa cepat," ungkap Fahamsyah. (**)

pan akan laporkan bawaslu provinsi bengkulu ke dkpp, sebut dasar dan alasannya                             koranrb.id – buntut putusan sengketa cepat bawaslu provinsi bengkulu, dewan pimpinan wilayah (dpw) partai amanat nasional (pan) provinsi bengkulu akan melaporkan badan pengawas tersebut mahkamah konstitusi (mk) dan dewan kerhormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
pan akan laporkan bawaslu provinsi bengkulu ke dkpp dengan menyeebut dasar dan alasannya.  
adapun dasar dan alasan pan, yakni keputusan tersebut dikeluarkan bawaslu provinsi bengkulu saat rapat rekapitulasi kpu provinsi bengkulu, 6 – 8 maret 2024 kemarin.
hal tersebut, lantaran partai persatuan pembangunan (ppp) menyampaikan gugatan terkait dugaan suara sah partai ppp yang dianggap tidak sah pada rapat pleno tingkat kecamatan, kabupaten bengkulu tengah (benteng).
baca juga:breaking news: gugatan dikabulkan bawaslu, ppp tetap laporkan kpu bengkulu tengah ke dkpp
baca juga:sidang gugatan caleg gerindra digelar 4 april, tergugat ketua kpu dan bawaslu kepahiang
"kita sangat menyayangkan keputusan tersebut karena di tingkat terbawah tidak ada masalah. protes kita ini tidak hanya secara terbuka tetapi melalui surat juga sudah kita lakukan ke penyelenggara baik di daerah atau pusat," sampai wakil wakil ketua dpw pan provinsi bengkulu dediyanto, senin, 11 maret 2024.
dediyanto mengatakan, saat ini tim hukum sedang melakukan telaah laporan yang akan disampaikan ke mahkamah konstitusi (mk) dan dewan kerhormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
hal ini terkait dengan bukti-bukti tentang keberatan terhadap keputusan tersebut.
"tim hukum partai sedang melakukan telaah terhadap laporan yang disampaikan terkait bukti-bukti keberatan kami," tutur dediyanto.
baca juga:caleg gugat kpu dan bawaslu kepahiang rp2 miliar, bawa ke dkpp
baca juga:kpu dan bawaslu digugat caleg gerindra, ini materi gugatannya 
lebih lanjut, dikatakan dediyanto, keputusan bawaslu provinsi bengkulu terhadap keberatan ppp hanya setidaknya tidak mempertimbangkan partai lain. ia menilai keputusan tersebut ada unsur keberpihakan.
"maka yang paling adil adalah penghitungan suara ulang dilakukan pada semua partai tetapi ini hanya dilakukan kepada ppp saja, ini ada unsur keberpihakan," ujarnya.
sementara itu, dewan pimpinan daerah (dpd) pengurus partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) bengkulu, khairul anwar juga angkat suara terkait putusan cepat badan pengawas pemilu (bawaslu).
adapun protes dilayangkan terkait proses penghitungan ulang surat suara tidak sah dari partai ppp karena adanya dugaan kejanggalan di 5 tempat pemungutan suara (tps) di daerah kecamatan pagar jati.
baca juga:pleno kpu bengkulu utara tuntas, ini catatan bawaslu sepanjang pleno
baca juga:sisa hibah pilkada kpu dan bawaslu bisa dicairkan, dengan syarat ini
khairul mengungkapkan, kronologi awal protes bermula dari kawan-kawan dari partai persatuan pembangunan (ppp), yang kemudian menjadi asumsi yang dinyatakan oleh bawaslu. 
“saya pikir itu itu hanya asumsi, kenapa dilakukan bawaslu memutuskan seperti itu,” sampai khairul.
khairul menyatakan bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara, asumsi tidak boleh digunakan, karena rekapitulasi harus didasarkan pada data dan fakta yang valid.
“asumsi dalam rapat rekapitulasi harusnya tidak bisa digunakan,” kata kahirul.
dalam pernyataannya, khairul menegaskan bahwa tidak ada fakta lapangan yang mendukung asumsi tersebut, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi di tps tersebut. 
baca juga:kewaspadaan maksimal, bawaslu kawal ketat pleno tingkat kpu kabupaten/kota di bengkulu 
baca juga:angket bisa diproses bersama sengketa di bawaslu dan mk, ini pendapat pakar hukum tata negara 
pihaknya menyoroti bahwa saat pdip sudah menyatakan hasil rapat, saksi pdi perjuangan secara tegas menolak hasil keputusan yang diambil oleh bawaslu.
“cacat regulasi kalau menggunakan asumsi saja tanpa fakta, kami secara tegas pada forum menolak keputusan bawaslu provinsi bengkulu,” sampai khairul.
sementara itu, menggapi pihak pan akan melaporkan bawaslu provinsi bengkulu.
koordinator divisi penanganan dan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto merespon dengan santai.
baca juga:bawaslu ingatkan rapat pleno kecamatan jangan molor
baca juga:dugaan pelanggaran kpu mukomuko dan kpu kaur disidang bawaslu
“silakan saja,” sampai eko saat dihubungi via wattapps.
atas psu pada 5 tps kabupaten benteng tersebut, membuahkan hasil suara ppp bertambah 4 suara, yang membuat 1 kursi pan bengkulu tengah dapil 3 hilang. 
sebelumnya, adapun gugatan tersebut, dikabulkan bawaslu provinsi bengkulu berdasarkan keputusan rapat sengketa cepat, yakni adanya keputusan sewenang - wenang kpu kabupaten bengkulu tengah saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.
"dari rapat sengketa cepat yang dilakukan bawaslu," sampai ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) fahamsyah, jumat, 8 maret 2024 dini hari.
fahamsyah mengungkapkan, dikabulkan gugatan ppp dikarenakan masih adanya form keberatan yang belum terselesaikan pada tingkat kabupaten/kota dalam hal ini kabupaten benteng.
“iya sesuai perbawaslu 8, itu harus dilakukan. itu alasan rapat sengketa cepat," ungkap fahamsyah. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 12 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan