Kena Mutasi, PNS Lebong Wajib Melapor ke Diskominfo Karena Ini

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 13 Mar 2024 - 21:47

WAJIB: PNS Pemkab Lebong yang dimutasi diminta segera melapor ke Diskominfo. Foto: Muharista Delda/RB--

kena mutasi, pns lebong wajib melapor ke diskominfo karena ini                            tubei, koranrb.id - para pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong yang baru saja mutasi diminta melapor ke dinas komunikasi informatika statistik dan persandian (diskominfo sp). 
pentingnya laporan pns yang dimutasi itu berkaitan dengan pendataan absensi pns yang pastinya ikut berubah sehingga harus dilakukan pembaruan data agar pns yang baru saja dimutasi tidak merasa dirugikan.
baca juga:penjelasan kapuspen tni soal penempatan prajurit tni di tubuh asn, baca di sini 
''kalau pns yang dimutasi tidak melapor, absensinya bisa terlewat dan akan berpengaruh ke pembayaran tpp (tambahan penghasilan pegawai, red),’’ ujar sekretaris diskominfo sp kabupaten lebong, danial paripurna, se.
soalnya data absensi pns termasuk salah satu poin yang paling penting dalam penghitungan besaran tpp, justru itulah jangan sampai ada pns yang dimutasi tidak melapor ke diskominfo. 
dalam waktu dekat, danial pastikan pihaknya akan koordinasi ke badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong untuk memastikan data pns yang dimutasi. 
baca juga:pilgub bengkulu, golkar isyaratkan bentuk koalisi besar, rohidin: kita lihat situasi dan perkembangan politik 
tujuannya untuk memastikan dimana saja satuan kerja terbaru pns yang dimutasi sesuai surat keputusan (sk) penugasan terbaru karena dasar perubahan data absensi adalah sk penugasan.
''kami juga ingin memastikan apakah perubahan data absensi bisa dilaksanakan secara kolektif di masing-masing opd (organisasi perangkat daerah, red) atau memang harus dilakukan satu per satu terhadap pns yang dimutasi,'' terang danial. 
terpisah, sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si menyarankan agar pendataan absensi para
pns yang terkena mutasi sebaiknya dilakukan secara kolektif. 
tujuannya untuk memastikan perubahan data absensi berjalan cepat karena jika harus menunggu laporan pns satu persatu jelas akan memakan waktu panjang.
''saya minta pns yang dimutasi segera koordinasi ke diskominfo, termasuk ke pimpinan opd tempat penugasan terbarunya supaya pendataan absensi tidak memakan waktu panjang karena kelamaan menunggu laporan,'' tandas sekda. 
dari pantauan rb, para pns di lingkungan pemkab lebong yang masuk gerbong mutasi kamis, 7 maret 2024 disinyalir belum seluruhnya melaporkan data sk penugasannya ke diskominfo. 
dari 78 pns yang mutasi belum sampai separuhnya yang sudah koordinasi ke diskominfo. baik 14 pns eselon ii, 22 pns eselon iii maupun 42 pns eselon iv.
kepada para pns yang dimutasi itu, diingatkan pemkab lebong segera melengkapi data mutasinya serta langsung koordinasi diskominfo sp kabupaten lebong paling telat minggu ini. 
baca juga:kabar gembira! pemprov bengkulu jemput formasi casn 2024 
jika peringatan itu tidak diindahkan, badan keuangan daerah (bkd) akan menunda, bahkan bisa jadi sama sekali tidak membayarkan tpp kepada pns yang terdata pindah lokasi kerja. 
diketahui, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2024 anggaran untuk pembayaran tpp telah disiapkan senilai rp32,5 miliar. 
dengan angka yang tidak kecil itu, pemkab lebong mengestimasikan tpp dapat dibayarkan secara penuh 12 bulan kepada 1.600 an pns di lingkungan pemkab lebong. 
tidak hanya kepada pejabat yang menduduki jabatan struktural, para pejabat fungsional juga tetap menerima tpp. untuk besaran tpp yang akan diterima setiap pns bervariasi. 
tergantung tingkat disiplin dan beban kerja pns. nilai terkecil tpp yang dibayarkan untuk pns di lingkungan pemkab lebong berkisar rp1 jutaan. yakni pns berjabatan terendah setingkat pelaksana. 
sedangkan tpp tertinggi dibayarkan kepada sekda selaku pimpinan tertinggi dengan nilai rp19 jutaan. 
kalaupun anggaran yang disiapkan dalam apbd murni tidak cukup, dipastikan akan ditambah pada perumusan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (rapbdp) kabupaten lebong tahun 2024. 
belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, rata-rata pembayaran tpp untuk pns setiap bulannya berkisar rp2 miliar hingga rp3 miliar.
indikator besarnya pembayaran tpp yang akan diterima setiap pns dihitung berdasarkan absensi kehadiran dan capaian kinerja berdasarkan beban kerja yang ditetapkan kepada masing-masing pns. 
baca juga:nomor induk 5 pppk belum terbit, pelantikan dan penyerahan sk dilaksanakan serentak
ketika pns tidak mengisi absensi, baik saat apel pagi maupun apel siang, secara otomatis tpp akan terpotong karena dianggap tidak masuk kerja. 
begitu juga kepada pns yang kinerjanya tidak tercapai sebagaimana beban kerja yang ditetapkan, poin penghitungan tpp akan turun sehingga nilai tpp yang akan diterima pns bersangkutan akan berkurang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan