Petani Tanjung Sakti Nyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 18 Mar 2024 - 22:51

BANDING: Petani Tanjung Sakti sebagai pihak yang digugat oleh PT Daria Dharma Pratama (DDP) menyatakan banding atas putusan PN Mukomuko. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Tak terima atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Mukomuko

yang menyatakan tiga petani Tanjung Sakti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kemarin, 18 Maret 2024 petani Tanjung Sakti sebagai pihak yang digugat oleh PT Daria Dharma Pratama (DDP) menyatakan banding atas putusan PN Mukomuko.

“Kami belum bisa menerima hasil putusan tersebut yang menyatakan kami terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Maka dari itu kami mengajukan banding, ”kata Harapandi salah seorang petani yang tergugat warga Kecamatan Ipuh.

Harapandi mengatakan, sebagai petani penggarap, wajar kecewa atas apa yang menjadi putusan hakim

yang menyatakan para petani sebagai maling dan menghalangi aktivitas perusahaan.

Padahal sudah sangat jelas tanaman sawit tersebut petani yang menanam dan merawatnya.

"Perlu saya tegaskan bahwa sebelum kami mengelola lahan tersebut, kami sudah datangi kantor region PT DDP untuk menanyakan legalitas mereka.

Waktu itu mereka bilang baru mengantongi izin lokasi. Berdasarkan hal tersebut didukung oleh kondisi lahan yg tidak dirawat dengan baik,

kami bersama petani yang lain, mengusahakan lahan tersebut, agar lebih produktif. Nah ketika sawit memasuki masa panen lalu kami yang digugat,” terangnya.

petani tanjung sakti nyatakan banding atas putusan pengadilan negeri mukomuko                            koranrb.id – tak terima atas putusan pengadilan negeri (pn) kabupaten mukomuko
yang menyatakan tiga petani tanjung sakti telah melakukan perbuatan melawan hukum. 
kemarin, 18 maret 2024 petani tanjung sakti sebagai pihak yang digugat oleh pt daria dharma pratama (ddp) menyatakan banding atas putusan pn mukomuko. 
“kami belum bisa menerima hasil putusan tersebut yang menyatakan kami terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
maka dari itu kami mengajukan banding, ”kata harapandi salah seorang petani yang tergugat warga kecamatan ipuh.
baca juga:razia ramadan di mukomuko, panti pijat kedapatan beroperasi
baca juga:puluhan saksi dipanggil ulang kejari mukomuko, 7 tsk terancam 20 tahun, ini pasal yang menjeratnya
harapandi mengatakan, sebagai petani penggarap, wajar kecewa atas apa yang menjadi putusan hakim
yang menyatakan para petani sebagai maling dan menghalangi aktivitas perusahaan. 
padahal sudah sangat jelas tanaman sawit tersebut petani yang menanam dan merawatnya.
"perlu saya tegaskan bahwa sebelum kami mengelola lahan tersebut, kami sudah datangi kantor region pt ddp untuk menanyakan legalitas mereka.
waktu itu mereka bilang baru mengantongi izin lokasi. berdasarkan hal tersebut didukung oleh kondisi lahan yg tidak dirawat dengan baik,
kami bersama petani yang lain, mengusahakan lahan tersebut, agar lebih produktif. nah ketika sawit memasuki masa panen lalu kami yang digugat,” terangnya.
baca juga:140 kepala sd dan operator ikuti pelatihan update dapodik
baca juga:pastikan kondisi kendaraan dinas pemkab mukomuko gandeng badan pemeriksaa keuangan lakukan pemeriksaan
ia juga mengaku bingung dengan putusan majelis hakim. dimana pihak penggugat dalam hal ini pt ddp saja,
telah mengakui bahwa lahan divisi 5 dan 7 air pendulang estate (ape) yang saat ini menjadi objek konflik.
antara petani dengan perusahaan belum mempunyai hgu yang disebutkan pt ddp dalam surat nomor 113/dd ape/iii/2022 tertanggal 9 maret 2022.
hal ini sejalan dengan alat bukti hgu nomor 125 yang alamatnya tidak berada di wilayah desa serami baru. 
“tentu, hasil putusan ini sangat membingungkan bagi kami dan membuat kami semakin yakin bahwa perjuangan atas tanah
yang saat ini kami lakukan adalah perjungan yang benar dan kami tetap akan bertahan sampai titik darah penghabisan demi tercapainya keadilan,” katanya.
baca juga:nelayan kota mukomuko belum dapat bpjs ketenagaankerjan gratis sesuai dijanjikan
baca juga:kabarnya uang korupsi rsud mukomuko mengalir ke sejumlah oknum, berikut rinciannya
meskipun sebagai orang kecil yang tidak memiliki pengetahuan lebih.
tapi petani tidak tidur dan dapat melihat bahwa selama dalam persidangan pihak perusahaan tidak pernah menunjukan peta hgu 125 ha yang terus disebutkan pada saat persidangan. 
padahal sangat jelas pada sidang lapangan titik-titik lokasi yang diambil oleh pihak kantor pertanahan atr/bpn  mukomuko bukanlah lokasi yang menjadi objek konflik antara pihak perusahaan dan petani.
"kami yang digugat jadi jelas kami tau yang mana titik lahan dipermasalahkan.
hingga diduga seorang hakim wanita turun dari kendaraan toyota hilux warna hitam dengan nopol b 9976 pbe kepemilikan pt ddp
jika dicek melalui data kepolisian, kami pun juga tau. namun kami tidak tau apakah boleh hakim difasilitasi oleh ke dua pihak yang tengah berperkara," tegasnya.
sementara itu, penasehat hukum petani abdullah sh, membenarkan bawasanya kemarin belasan orang yang tergabung didalam petani tanjung sakti kecamatan ipuh, beramai-ramai mengantarkan tiga petani tergugat ke pn mukomuko. 
untuk berupaya memperjuangkan hak hukumnya. dimana petani sangat berang karena telah dinyatakan maling, maka dari itu menyatakan banding.
“tiga petani tergugat diantar oleh belasan anggota kelompok dan didampingi tokoh adat serta diiringi ritual adat suku pekał mukomuko, dengan harapan akan ada keadilan didalam perkara ini,” katannya.
saat ini peryataan banding atas putusan pn mukomuko telah dilayangkan semoga saja upaya untuk memperjuangkan hak masyarakat kecil asli mukomuko ini dapat memiliki titik terang.
“kami senang dengan keberanian petani yang menyatakan banding dan kami juga menyayangkan putusan pengadilan nomor. 6/pdt.g/2023/pn mkm, seharusnya petani menang," tandasnya.
adapun putusan gugatan yang dikeluarkan pengadilan mukomuko dengan nomor: 6/pdt.g/2023/pn mkm
terhadap 3 petani tanjung sakti, harapandi, ibnu amin dan rasuli melalui e-court (electronic justice system) pada 5 maret 2024 yang mengabulkan sebagian dari tuntutan pt. ddp selaku penggugat.
para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat.
para tergugat menghalang-halangi proses panen buah sawit milik penggugat di atas lahan hak guna usaha nomor 125 milik penggugat
para tergugat mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik penggugat diatas lahan hak guna usaha nomor 125 milik penggugat.
tergugat i dan tergugat iii menghalang-halangi kegiatan usaha penggugat diatas.
lahan hak guna usaha nomor 125 milik penggugat dengan menggunakan nama kelompok tani lain.
kemudian putusan hakim juga menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah rp.1.363.000. lalu hakim juga menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan