Tidak Diberi THR, Ada Posko Pengaduan, Begini Imbauan Disnakertrans Lebong

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 23:25

HAK PEKERJA: Disnakertrans Kabupaten Lebong akan mendirikan Posko Pengaduan THR. Foto: Muharista Delda/RB--

TUBEI, KORANRB.ID – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebong akan segera membuka Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Pendirian posko pengaduan dimaksudkan mengakomodir pekerja swasta yang tidak diberikan THR oleh perusahaan tempatnya bekerja menjelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Disnaker berupaya memberikan perlindungan terhadap para pekerja atau karyawan Perusahaan, sehingga hak-hak pekerja tak dikebiri Perusahaan.

Keberadaan Posko Pengaduan THR ini, disampaikan Kabid Ketenagaan Kerja dan Trasmigrasi Disnakertrans Kabupaten Lebong, Riko Tendean, hendaknya dimanfaatkan pekerja perusahaan yang merasa dizalimi.

Karena itu, Riko Tendean mengimbau kepada pekerja yang tak mendapat THR untuk segera menyampaikan pengaduan. Jangan takut untuk bersuara, apalagi memperjuangkan apa yang menjadi haknya.

‘’Kalau ada pekerja yang tidak diberikan THR, jangan sungkan melapor ke kami melalui posko pengaduan,’’ kata Riko Tendean.

Dipastikannya, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dan perusahaan yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan THR kepada karyawannya akan dijatuhkan sanksi.

Kewajiban pemberian THR bagi perusahaan itu sesuai Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Sesuai pasal 2 ayat (1) yang menyebut kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang sudah memiliki masa kerja 1 bulan atau lebih.

‘’Jadi jangan coba-coba dilanggar, semua perusahaan wajib memberikan THR kepada seluruh tenaga kerjanya setiap menjelang lebaran atau hari raya Idul Fitri,’’ terang Riko.

Dipertegasnya, pembayaran THR oleh perusahaan sudah harus direalisasikan kepada seluruh karyawannya paling lambat H-7 lebaran.

Untuk nilainya bervariasi disesuaikan dengan gaji bulanan yang dihitung berdasarkan masa kerja masing-masing karyawan yang dipekerjakan.

tidak diberi thr, ada posko pengaduan, begini imbauan disnakertrans lebong                            tubei, koranrb.id – dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten lebong akan segera membuka pos komando satuan tugas (posko satgas) pengaduan tunjangan hari raya (thr). 
pendirian posko pengaduan dimaksudkan mengakomodir pekerja swasta yang tidak diberikan thr oleh perusahaan tempatnya bekerja menjelang hari raya idul fitri 1445 hijriah. 
disnaker berupaya memberikan perlindungan terhadap para pekerja atau karyawan perusahaan, sehingga hak-hak pekerja tak dikebiri perusahaan.
baca juga:ayah meninggal, terdakwa duel maut tetap dituntut jpu, segini beratnya 
baca juga:jangan lagi bab sembarangan, siap dibangun 2.795 wc, pupr gelontorkan rp39 miliar
keberadaan posko pengaduan thr ini, disampaikan kabid ketenagaan kerja dan trasmigrasi disnakertrans kabupaten lebong, riko tendean, hendaknya dimanfaatkan pekerja perusahaan yang merasa dizalimi. 
karena itu, riko tendean mengimbau kepada pekerja yang tak mendapat thr untuk segera menyampaikan pengaduan. jangan takut untuk bersuara, apalagi memperjuangkan apa yang menjadi haknya.
‘’kalau ada pekerja yang tidak diberikan thr, jangan sungkan melapor ke kami melalui posko pengaduan,’’ kata riko tendean.
dipastikannya, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dan perusahaan yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan thr kepada karyawannya akan dijatuhkan sanksi. 
kewajiban pemberian thr bagi perusahaan itu sesuai peraturan kementerian ketenagakerjaan (permenaker) nomor 6 tahun 2016 tentang thr. sesuai pasal 2 ayat (1) yang menyebut kewajiban perusahaan memberikan thr kepada pekerja yang sudah memiliki masa kerja 1 bulan atau lebih. 
‘’jadi jangan coba-coba dilanggar, semua perusahaan wajib memberikan thr kepada seluruh tenaga kerjanya setiap menjelang lebaran atau hari raya idul fitri,’’ terang riko.
dipertegasnya, pembayaran thr oleh perusahaan sudah harus direalisasikan kepada seluruh karyawannya paling lambat h-7 lebaran. 
untuk nilainya bervariasi disesuaikan dengan gaji bulanan yang dihitung berdasarkan masa kerja masing-masing karyawan yang dipekerjakan. 
baca juga:cegah inflasi lebaran, pemdes diminta segera cairkan dd
namun sebagai rambunya telah ditetapkan besaran thr untuk karyawan yang sudah bekerja 12 bulan ke atas, minimal senilai 1 bulan gaji penuh. 
sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya belum sampai 12 bulan, hanya berhak menerima thr senilai 60 persen dari gaji yang diterima setiap bulannya. 
‘’sengaja kami ingatkan dari sekarang supaya tidak ada perusahaan yang lengah atau pura-pura lupa karena thr adalah hak setiap pekerja,'' jelas riko.
terpisah, bupati lebong, kopli ansori meminta disnakertrans menyurati seluruh perusahaan di kabupaten lebong terkait kewajibannya membayarkan thr kepada seluruh karyawannya. 
selain itu, disnakertrans juga diminta turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada satupun perusahaan di kabupaten lebong yang melanggar atau tidak memberikan thr kepada karyawannya. 
‘’kalau masih ada perusahaan yang tidak menaati peraturan soal thr, apapun alasannya saya minta dikaji ulang perizinannya,'' tandas kopli.
pemberian thr secara penuh kepada para tenaga kerja adalah bentuk tanggung jawab atau kepedulian perusahaan terhadap seluruh karyawannya yang hendak melaksanakan hari raya keagamaan. 
baca juga:fasilitasi 40 ikm daftar hak kekayaan intelektual
baca juga:ramadan, pendonor darah menurun 50 persen
ketika dilanggar, artinya perusahaan bersangkutan tidak hanya sebatas melanggar peraturan pemerintah, namun juga dapat diasumsikan tidak peduli terhadap nasib karyawannya. 
diketahui, kewajiban pemerintah daerah mendirikan posko satgas pengaduan thr sudah diamanatkan dalam surat edaran menteri ketenagakerjaan (menaker) nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberoan thr keagamaan 2024 bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan.
pembayaran thr bagi pekerja atau buruh wajib diberikan perusahaan satu kali dalam setahun yang pembayarannya disesuaikan dengan hari keagamaan masing-masing karyawan yang dipekerjakan.
mengenai besaran thr yang diberikan, harus disesuaikan dengan permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang thr. namun perusahaan bisa juga menerapkan sendiri besaran thr keagamaan melalui aturan internal perusahaan.
tetapi perusahaan hanya boleh menerapkannya jika pembayaran thr keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (pp) atau perjanjian kerja bersama (pkb) yang dibuat perusahaan, nilainya lebih besar dari thr yang ditetapkan pemerintah.
sementara berdasarkan data badan pusat statustik (bps) kabupaten lebong tahun 2023 diketahui jumlah penduduk di kabupaten lebong yang bekerja mencapai 56.763 jiwa dari 83.804 jiwa penduduk usia kerja.
baca juga:kinerja meningkat, bri finance raih laba bersih capai rp 101 miliar
baca juga:bsi beri santunan 3.333 anak yatim, total santunan rp 3 miliar 
lebih 70 persen adalah pekerja swasta, baik menjadi karyawan di perusahaan swasta maupun berwira usaha. sementara untuk jumlah perusahaan di kabupaten lebong yang banyak menyerap tenaga kerja berkisar 49 perusahaan. 
meliputi perusahaan pertambangan, perkebunan, perbankan, perkreditan, pegadaian, perhotelan, kelistrikan, konstruksi dan stasiun bahan bakar minyak (bbm).
berdasarkan pengalaman selama ini, khususnya  sejak tahun 2021 hingga 2023 tidak ada satupun perusahaan di kabupaten lebong yang tidak membayarkan thr kepada karyawannya. 
baca juga:pendapat ahli, terdakwa ooj bisa lepas dari jeratan tipikor
soalnya tidak ada laporan dari masyarakat atau pekerja ke posko pengaduan thr yang didirikan disnakertrans kabupaten lebong di setiap menjelang hari raya idul fitri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan