Target Pendapatan Asli Daerah Rejang Lebong 2024 Turun Rp2 Miliar

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 22 Mar 2024 - 22:38

PAD: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong saat ini mulai menjalankan penarikan pajak dan retribusi daerah. FOTO: DOK/RB--

KORANRB.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong saat ini mulai menjalankan penarikan pajak dan retribusi daerah.

Setelah sebelumnya selama 2 bulan di awal tahun 2024 vakum, yang disebabkan payung hukum terkait penarikan pajak dan retribusi daerah

masih dalam tahap evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Meski demikian, untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024 ini mengalami penurunan mencapai Rp2 miliar,

dimana PAD ini bersumber dari pajak dan retribusi yang ditarik oleh Pemkab Rejang Lebong.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Andy Ferdian, SE menegaskan bahwa terhitung 29 Februari 2024 lalu,

Pemkab Rejang Lebong telah resmi kembali memberlakukan penarikan pajak dan retribusi di seluruh objek wajib pajak dan retribusi yang ada di wilayah tersebut.

“Di tahun ini target PAD kita adalah sebesar Rp76 miliar, atau turun Rp2 miliar dari target tahun sebelumnya yang berada di angka Rp78 miliar.

Meski begitu, dengan telah kembali diberlakukannya penarikan pajak dan retribusi ini, kita optimis mampu mengejar target tersebut walaupun 2 bulan sebelumnya sempat tidak ada penarikan apapun,” beber Andy.

Ia menguraikan bahwa pengumpulan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Rejang Lebong sejak awal tahun 2024 telah dihentikan karena payung hukumnya.

target pendapatan asli daerah rejang lebong 2024 turun rp2 miliar                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong saat ini mulai menjalankan penarikan pajak dan retribusi daerah.
setelah sebelumnya selama 2 bulan di awal tahun 2024 vakum, yang disebabkan payung hukum terkait penarikan pajak dan retribusi daerah
masih dalam tahap evaluasi dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
meski demikian, untuk target pendapatan asli daerah (pad) di tahun 2024 ini mengalami penurunan mencapai rp2 miliar,
dimana pad ini bersumber dari pajak dan retribusi yang ditarik oleh pemkab rejang lebong.
baca juga:jelang pilkada, 72 pejabat pemkab rejang lebong dimutasi
baca juga:pemkab rejang lebong rancang perda pemenuhan hak disabilitas
kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong, andy ferdian, se menegaskan bahwa terhitung 29 februari 2024 lalu,
pemkab rejang lebong telah resmi kembali memberlakukan penarikan pajak dan retribusi di seluruh objek wajib pajak dan retribusi yang ada di wilayah tersebut.
“di tahun ini target pad kita adalah sebesar rp76 miliar, atau turun rp2 miliar dari target tahun sebelumnya yang berada di angka rp78 miliar.
meski begitu, dengan telah kembali diberlakukannya penarikan pajak dan retribusi ini, kita optimis mampu mengejar target tersebut walaupun 2 bulan sebelumnya sempat tidak ada penarikan apapun,” beber andy.
baca juga:selama 2 tahun masih ada temuan bpk, tgr belum ada yang tuntas 100 persen
baca juga:sk pppk 2023 belum keluar, bkpsdm rejang lebong masih menunggu
ia menguraikan bahwa pengumpulan pajak dan retribusi daerah di kabupaten rejang lebong sejak awal tahun 2024 telah dihentikan karena payung hukumnya.
yaitu peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrb), sedang dievaluasi untuk disesuaikan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
“dengan telah dilakukannya revisi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrb) berpotensi memengaruhi besaran tarif retribusi dan pajak daerah untuk tahun 2024,” ungkap andy.
andy menyatakan bahwa tarif retribusi dan pajak daerah dapat direvisi berdasarkan usulan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (opd). 
baca juga:3 kali hamili adik kandung, pemuda bermani ulu terancam penjara 15 tahun
baca juga:hindari lubang, 2 dump truck bertabrakan di jalan lintas curup - lubuk linggau
misalnya, tarif retribusi pariwisata dapat diajukan oleh dinas pariwisata, sedangkan tarif retribusi parkir dapat diajukan oleh dinas perhubungan. 
sementara itu, penyesuaian tarif pajak daerah akan ditangani oleh badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) rejang lebong.
dalam evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrb) di kabupaten rejang lebong, wajib pajak yang melanggar akan dikenai sanksi, seperti penurunan langsung reklame yang tidak berizin atau tidak membayar pajak.
“saat ini kita hanya tinggal menunggu penetapan peraturan bupati rejang lebong yang akan mengatur petunjuk teknisnya (juklak dan juknis).
namun, sejak tanggal 29 februari 2024, proses penarikan retribusi dan pajak daerah sudah dapat dilanjutkan kembali,” tambah andy.
lebih lanjut, andy mengatakan, untuk mencapai target pad, pihaknya mengingatkan setiap opd yang bertugas mengumpulkan pad untuk bekerja keras demi memenuhi target tersebut. 
evaluasi penerimaan pad akan dilakukan setiap bulan oleh bpkd, setiap triwulan oleh sekretaris daerah (sekda), dan setiap semester oleh bupati.
“untuk tahun 2023 lalu, capaian pad kita sudah diatas angka 90 persen.
berdasarkan hal itulah kita optimis untuk target pad tahun ini bisa kita capai dengan maksimal, meskipun baru awal maret ini mulai dilakukan penarikan,” tambah andy.
kemudian terkait masih banyaknya piutang pajak bumi dan bangunan (pbb) yang tertinggal pada wajib pajak, andy menegaskan pihaknya di tahun ini juga masih memfokuskan diri dalam penagihan piutang pbb untuk tahun-tahun sebelumnya. 
sama seperti teknis sebelumnya, andy mengatakan pemkab rejang lebong saat ini telah mengunci pembayaran pbb 5 tahun kebelakang bagi wajib pajak yang masih menunggak pbb. 
sehingga ketika wajib pajak yang masih menunggak ingin melakukan pembayaran melalui aplikasi, maka setorannya akan masuk pada pembayaran piutang sebelumnya.
“jadi bagi wajib pajak yang memiliki piutang, bisa membayar tagihan pbb-nya untuk tahun berjalan ketika sudah melunasi piutang pada 5 tahun kebelakang.
ini langkah yang kami lakukan agar tunggakan pbb ini bisa secara berlahan diselesaikan.
bagi yang masih memiliki tunggakan di tahun 2023 lalu, maka di tahun 2024 ini wajib menyelesaikan tunggakan tahun sebelumnya terlebih dahulu,” demikian andy.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 23 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan