Baru Merangkak 10 Persen, OPD Lebong Diminta Kejar Serapan Anggaran

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 22 Mar 2024 - 22:44

LAMBAN: Setiap tahun serapan anggaran Pemkab Lebong terkendala realisasi kegiatan fisik di Dinas PUPRHub. Muharista Delda/RB--

KORANRB.ID - Hingga pengujung triwulan pertama tahun anggaran 2024,

serapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong belum sampai 10 persen dari nilai belanja daerah Rp578,7 miliar.

Itupun serapan anggaran yang sudah berjalan masih didominasi pembayaran gaji pegawai dan kegiatan rutin operasional dinas.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengejar serapan anggaran.

Bentuknya dengan mengoptimalkan realisasi kegiatan tahun 2024 sebagaimana yang telah direncanakan agar progres serapan anggaran berjalan seimbang.

''Bukan apa, serapan anggaran harus dimaksimalkan dari sekarang agar di penghujung tahun tidak ada anggaran yang tidak terpakai akibat program yang tidak terlaksana,'' ujar Mustarani.

Lebih lanjut disampaikannya, Pemkab Lebong telah berkomitmen penuh menerapkan sistem profesionalisme dalam penggunaan anggaran sehingga setiap serapan anggaran dapat dipertanggung jawabkan.

Ketika ada serapan anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dalam artian serapan anggaran tidak sesuai dengan pencapaian peogram kerja yang direncanakan, Pemkab Lebong mendukung penuh dilakukannya penegakan hukum.

Dipastikannya, dalam waktu dekat akan segera melaksanakan rapar koordinasi bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) dan seluruh OPD yang intinya mengevaluasi serapan anggaran selama Januari-Maret.

Rapat itu dimaksudkan sebagai persiapan untuk dilakukannya rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) semester I yang jika tidak ada kendala akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Juli.

baru merangkak 10 persen, opd lebong diminta kejar serapan anggaran                            koranrb.id - hingga pengujung triwulan pertama tahun anggaran 2024,
serapan anggaran di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong belum sampai 10 persen dari nilai belanja daerah rp578,7 miliar. 
itupun serapan anggaran yang sudah berjalan masih didominasi pembayaran gaji pegawai dan kegiatan rutin operasional dinas.
ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (opd) mengejar serapan anggaran. 
baca juga:kekosongan jabatan setingkat kadis bertambah, lebong kejar lelang jptp 
baca juga:tingkatkan sanitasi, camat di kabupaten lebong diminta cek jamban desa
bentuknya dengan mengoptimalkan realisasi kegiatan tahun 2024 sebagaimana yang telah direncanakan agar progres serapan anggaran berjalan seimbang.
''bukan apa, serapan anggaran harus dimaksimalkan dari sekarang agar di penghujung tahun tidak ada anggaran yang tidak terpakai akibat program yang tidak terlaksana,'' ujar mustarani. 
lebih lanjut disampaikannya, pemkab lebong telah berkomitmen penuh menerapkan sistem profesionalisme dalam penggunaan anggaran sehingga setiap serapan anggaran dapat dipertanggung jawabkan. 
ketika ada serapan anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dalam artian serapan anggaran tidak sesuai dengan pencapaian peogram kerja yang direncanakan, pemkab lebong mendukung penuh dilakukannya penegakan hukum.
dipastikannya, dalam waktu dekat akan segera melaksanakan rapar koordinasi bersama badan keuangan daerah (bkd) dan seluruh opd yang intinya mengevaluasi serapan anggaran selama januari-maret.
baca juga:pengamanan lebaran, polres lebong dirikan 6 pos terjunkan 150 personel
baca juga:naikkan pad, jual mess pemda, dapat uang segeni
rapat itu dimaksudkan sebagai persiapan untuk dilakukannya rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (tepra) semester i yang jika tidak ada kendala akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan juli.
jika dalam rapat tepra masih ditemukan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan progres kegiatan, opd bersangkutan wajib melakukan klarifikasi. 
‘’kalau sampai pengujung semester kedua tidak juga maksimal, artinya memang pejabat opd nya yang tidak sanggup kerja sehingga perlu dilakukan evaluasi,'' jelas mustarani. 
ia tidak ingin progres serapan anggaran tahun anggaran  2023 terulang pada pelaksanaan anggaran tahun 2024. 
baca juga:triwulan pertama 2024, disnakertrans sudah terbitkan ribuan kartu pencaker 
baca juga:tidak diberi thr, ada posko pengaduan, begini imbauan disnakertrans lebong
sementara kepala bidang (kabid) anggaran, bkd kabupaten lebong, riswan effendi, se tidak menampik serapan anggaran untuk triwulan pertama terbilang masih sangat minim. 
‘’namun dengan capaian yang saat ini masih sangat rendah, kami harap opd terus mengejar sehingga untuk semester pertama nanti ditargetkan paling tidak angka serapan anggaran sudah mencapai 50 persen,'' tandas riswan.
untuk diketahui, dalam apbd kabupaten lebong tahun 2024 belanja daerah diproyeksi senilai rp578,7 miliar. meliputi belanja operasi rp478,1 miliar, belanja modal rp54 miliar, belanja tidak terduga rp5 miliar dan belanja transfer rp41,5 miliar. 
angka itu turun drastis dari apbd kabupaten lebong tahun anggaran 2022 yang nilai belanjanya hampir tembus rp 700 miliar.
dari serapan anggaran yang sudah berjalan itu masih didominasi belanja pegawai. mulai dari pembayaran gaji dan tunjangan serta kegiatan perjalanan dinas. sedangkan untuk kegiatan fisik belum ada satupun yang berjaan. 
belajar dari pengalaman rapat tepra semester i tahun 2023, serapan anggaran pemkab per 30 juni baru sebatas 36,15 persen.
itu karena merata dari 39 organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkab lebong, capaiannya berkisar (-) 10 persen hingga (-) 30 persen dari rencana anggaran kegiatan (rak).
bahkan 8 opd diberi rapor merah karena capaian masih di bawah (-) 30 persen. delapan 
opd yang dapat rapor merah itu antara lain rumah sakit umum daerah (rsud) dan dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub). 
termasuk badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), badan keuangan daerah (bkd) dan badan penanggulangan bencana daerah (bpbd). 
lainnya, dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim), dinas pertanian dan perikanan (disperkan) serta badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol). 
bahkan hingga pengujung tahun anggaran 2023, persisnya dari rapat tepra semester ii yang digelar november 2023, serapan anggaran di 4 opd masih tetap di bawah 50 persen.
keempat opd itu kembali mendapatkan rapor merah karena serapan anggarannya berada dalam rentang deviasi -33,37 persen sampai -57,93 persen.
keempat opd  itu dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub) dan dinas perumahan dan permukiman (disperkim).
termasuk badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) serta badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 23 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan