Apa Itu Hak Angket? Berikut Penjelasannya Beserta 8 Hak Anggota DPR RI Lainnya

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 26 Mar 2024 - 09:31

Selain Hak angket, ternyata anggota DPR RI juga memiliki 8 hak lainnya. (Foto : jawapos.com)--

KORANRB.ID - Dunia perpolitikan tingkat nasional, khususnya di DPR RI saat ini sedang diramaikan dengan isu hak angket, salah satunya terkait dengan pembagian bantuan sosial (bansos) jelang pemilihan presiden RI.

Usulan hak angket itu sendiri dicetuskan dari partai politik pengusung pasangan calon presiden (paslon) nomor uirut 1 dan 3, pasca selesainya poenghitungan hasil surat suara pemilihan presiden RI periode 2024-2029.

Hak angket merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam sistem pengawasan dan kontrol yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.

Sebagai alat yang memungkinkan DPR untuk menginvestigasi berbagai isu yang dianggap penting untuk kepentingan negara dan masyarakat, hak angket memegang peran vital dalam memastikan akuntabilitas pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya.

Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi secara mendalam tentang hak angket yang dimiliki oleh anggota DPR, serta implikasinya dalam konteks demokrasi Indonesia.

Pengertian Hak Angket

Hak angket merupakan kewenangan yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi, dan pemeriksaan terhadap suatu masalah atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting.

Hak ini memungkinkan DPR untuk mengumpulkan data, memanggil saksi, dan mengadakan sidang untuk mendapatkan klarifikasi atau penjelasan terkait dengan isu yang sedang diselidiki.

Dasar Hukum Hak Angket

Dasar hukum hak angket di Indonesia tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah yang dianggap penting bagi negara dan bangsa.

Selain itu, hak angket juga diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang memberikan panduan lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan hak angket.

Tujuan Hak Angket

apa itu hak angket? berikut penjelasannya beserta 8 hak anggota dpr ri lainnya                            koranrb.id - dunia perpolitikan tingkat nasional, khususnya di dpr ri saat ini sedang diramaikan dengan isu hak angket, salah satunya terkait dengan pembagian bantuan sosial (bansos) jelang pemilihan presiden ri. 
usulan hak angket itu sendiri dicetuskan dari partai politik pengusung pasangan calon presiden (paslon) nomor uirut 1 dan 3, pasca selesainya poenghitungan hasil surat suara pemilihan presiden ri periode 2024-2029. 
hak angket merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam sistem pengawasan dan kontrol yang dimiliki oleh anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) di indonesia.
sebagai alat yang memungkinkan dpr untuk menginvestigasi berbagai isu yang dianggap penting untuk kepentingan negara dan masyarakat, hak angket memegang peran vital dalam memastikan akuntabilitas pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya.
dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi secara mendalam tentang hak angket yang dimiliki oleh anggota dpr, serta implikasinya dalam konteks demokrasi indonesia.
baca juga:naskah akademik hak angket selesai, mahfud md: hak angket tak terkait dengan pemakzulan
pengertian hak angket
hak angket merupakan kewenangan yang diberikan kepada dpr untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan informasi, dan pemeriksaan terhadap suatu masalah atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting.
hak ini memungkinkan dpr untuk mengumpulkan data, memanggil saksi, dan mengadakan sidang untuk mendapatkan klarifikasi atau penjelasan terkait dengan isu yang sedang diselidiki.
dasar hukum hak angket
dasar hukum hak angket di indonesia tercantum dalam pasal 79 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa dpr memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah yang dianggap penting bagi negara dan bangsa.
selain itu, hak angket juga diatur dalam pasal 20 undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd (uu md3), yang memberikan panduan lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan hak angket.
baca juga:reses usai, hak angket segera diajukan, timnas amin susun draf usulan
tujuan hak angket
tujuan utama dari hak angket adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan.
dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap berbagai isu yang dianggap penting, dpr dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan kinerja lembaga-lembaga publik lainnya sesuai dengan kepentingan dan aspirasi rakyat.
selain itu, hak angket juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik dengan menemukan solusi atau rekomendasi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh negara.
proses pelaksanaan hak angket
proses pelaksanaan hak angket dimulai dengan pengajuan usulan oleh salah satu fraksi di dpr yang didukung oleh setidaknya sepertiga jumlah anggota dpr.
setelah usulan disetujui, dpr membentuk panitia khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap isu yang sedang diselidiki.
baca juga:angket bisa diproses bersama sengketa di bawaslu dan mk, ini pendapat pakar hukum tata negara 
panitia khusus ini memiliki kewenangan untuk memanggil saksi, mengumpulkan bukti, dan menyelenggarakan sidang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
ruang lingkup hak angket
hak angket dapat dilakukan terhadap berbagai isu atau kebijakan yang dianggap penting oleh dpr, termasuk masalah politik, ekonomi, sosial, dan hukum.
contoh-contoh isu yang dapat menjadi objek hak angket antara lain kebijakan pemerintah, kinerja lembaga negara, skandal korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah keamanan nasional.
implikasi hak angket dalam demokrasi indonesia
hak angket memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks demokrasi indonesia.
pertama, hak angket memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan memberikan dpr kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah
. kedua, hak angket meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya dengan memaksa mereka untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka.
baca juga:koalisi perubahan siap dukung hak angket
ketiga, hak angket memperkuat posisi dpr sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat dengan memberikan mereka alat yang efektif untuk mengekspresikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
pelaksanaan hak angket
meskipun memiliki peran yang penting dalam sistem pengawasan dan kontrol, pelaksanaan hak angket juga dihadapkan pada sejumlah tantangan.
salah satunya adalah resistensi dari pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan, seperti pemerintah atau pejabat publik lainnya, yang mungkin mencoba untuk menghalangi atau menghambat proses penyelidikan.
selain itu, perbedaan politik di antara anggota dpr juga dapat mempengaruhi proses pelaksanaan hak angket, sehingga memperlambat atau menghambat upaya untuk mendapatkan kesepakatan atau hasil yang diinginkan.
baca juga:ganjar: angket cara terbaik dengan kondisi pemilu seperti ini
hak angket merupakan instrumen yang sangat penting dalam sistem pengawasan dan kontrol yang dimiliki oleh dpr di indonesia.
dengan memberikan dpr kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap berbagai isu yang dianggap penting, hak angket memainkan peran yang vital dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan.
meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, hak angket tetap merupakan salah satu alat yang efektif untuk menjaga demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi rakyat.
dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi secara rinci hak-hak anggota dpr, mulai dari hak mengajukan usul rancangan undang-undang hingga hak keuangan dan administratif.
baca juga:demokrat dan golkar tolak usulan hak angket, ahy angkat bicara 
1. hak mengajukan usul rancangan undang-undang
salah satu tanggung jawab utama anggota dpr adalah mengajukan usul rancangan undang-undang (ruu) yang berpotensi menjadi hukum di negara ini.
dengan memiliki hak ini, anggota dpr dapat mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan berbagai inisiatif hukum yang dianggap penting untuk kemajuan bangsa.
2. hak mengajukan pertanyaan
anggota dpr memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau pejabat publik lainnya dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitasnya terhadap rakyat.
pertanyaan-pertanyaan ini sering kali diajukan dalam rapat-rapat dpr atau komisi-komisi tertentu untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi tambahan terkait kebijakan atau program yang sedang dilaksanakan.
baca juga:amin siap jadi bagian hak angket, anies sampaikan pesan 
3. hak menyampaikan usul dan pendapat
selain mengajukan pertanyaan, anggota dpr juga memiliki hak untuk menyampaikan usul dan pendapat dalam pembahasan berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.
hal ini memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan memberikan suara serta perspektif yang beragam.
4. hak memilih dan dipilih
sebagai bagian dari representasi demokratis, anggota dpr memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
mereka dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan yang adil dan transparan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.
5. hak membela diri
anggota dpr memiliki hak untuk membela diri dalam menghadapi tuduhan atau tuntutan hukum yang diajukan terhadap mereka.
baca juga:dewan masih buka kans revisi uu pilkada, ketua komisi ii dpr ri doli beri penjelasan 
prinsip praduga tak bersalah berlaku, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan fair trial sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. hak imunitas
hak imunitas adalah hak istimewa yang dimiliki anggota dpr yang melindungi mereka dari penuntutan hukum atau tindakan hukum lainnya terkait dengan pendapat yang mereka sampaikan atau tindakan yang mereka lakukan dalam kapasitas resmi mereka sebagai anggota dpr.
hal ini penting untuk menjaga independensi dan kebebasan berpendapat anggota dpr dalam menjalankan tugas-tugasnya.
7. hak protokoler
sebagai wakil rakyat, anggota dpr juga memiliki hak protokoler yang memberikan mereka perlakuan istimewa dalam berbagai acara resmi dan kegiatan negara.
ini mencakup hak-hak seperti tempat duduk yang diatur berdasarkan hierarki, kehadiran di acara-acara kenegaraan, dan fasilitas protokoler lainnya.
baca juga:ini perolehan suara dpr ri, dpd dan pilpres hasil pleno kabupaten bengkulu utara 
8. hak keuangan dan administratif
anggota dpr memiliki hak untuk menerima gaji dan tunjangan yang sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan dukungan administratif dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif.
dalam kesimpulan, hak-hak anggota dpr merupakan bagian integral dari sistem demokrasi indonesia. dengan memahami dan menjaga hak-hak ini, anggota dpr dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan memenuhi mandat yang diberikan oleh rakyat.
sebagai pemegang kepercayaan publik, penting bagi anggota dpr untuk selalu bertindak dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi-fungsinya demi kepentingan masyarakat dan negara. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan