Raperda PPHKD Telah Diusulkan Pemkab Rejang Lebong Sejak 2023

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 28 Mar 2024 - 00:11

RAPAT: Wabup Rejang Lebong memimpin rapat audiensi bersama PMMI Provinsi Bengkulu waktu lalu, membahas mengenai pemenuhan hak kaum disabilitas.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

Dengan angka yang konkret, diharapkan langkah-langkah konkret juga dapat diambil untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan kaum disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong terjamin dan diakui sepenuhnya.

“Melalui Raperda yang kita usulkan ini, menegaskan komitmen Pemkab Rejang Lebong dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa terkecuali,” jelasnya.

Wabup berharap langkah-langkah selanjutnya akan menghasilkan perubahan positif yang nyata bagi kaum disabilitas.

Sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Sebelumnya Pemkab Rejang Lebong juga sudah melakukan audiensi dan koordinasi antaran Pemkab Rejang Lebong dengan Perkumpulan Mintra Masyarakat Inklusif (PMMI) Provinsi Bengkulu pada 20 Maret 2024.

Dimana inti dari Raperda yang telah diusulkan Pemkab Rejang Lebong tersebut mengatur tentang pemenuhan hak-hak kaum difabel.

Fokusnya akan terutama pada fasilitas infrastruktur yang mendukung aktivitas disabilitas di tempat-tempat layanan publik seperti kantor pemerintahan (OPD), rumah ibadah, dan sekolah-sekolah.

Ini juga termasuk di lokasi-lokasi wisata dan pusat perbelanjaan.

Hal ini memperlihatkan perlunya pemberian hak pendidikan bagi mereka di sekolah-sekolah favorit.

Oleh karena itu, setiap sekolah perlu mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusianya untuk menerima mereka.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi sekolah luar biasa atau SLB di Rejang Lebong, karena semua sekolah akan mampu memberikan layanan inklusif, dengan melibatkan sejumlah OPD seperti Dinas PUPRKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), dan beberapa OPD terkait lainnya, serta tempat-tempat layanan publik lainnya.

Sebelumnya Ketua PMMI Provinsi Bengkulu, Irna Riza Yuliastuti, S.Sos mengatakan, bahwa audensi yang dilakukan pihaknya bersama dengan Pemkab Rejang Lebong ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong agar memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak kaum difabel.

Irna menjelaskan, bahwa selama ini masyarakat difabel telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

raperda pphkd telah diusulkan pemkab rejang lebong sejak 2023                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong telah menyampaikan usulan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak kaum disabilitas (pphkd) pada tahun 2023 lalu.
hanya lantaran usulan tersebut baru disampaikan menjelang akhir tahun 2023, sehingga raperda tersebut dijadwalkan baru akan dibahas oleh dprd kabupaten rejang lebong pada tahun 2024 ini.
hal ini diungkapkan wakil bupati rejang lebong, hendra wahyudiansyah, sh.
ia menjelaskan bahwa usulan raperda tentang pphkd tersebut merupakan sebuah langkah monumental yang dilakukan pemkab rejang lebong dalam upaya melindungi dan memenuhi hak kaum disabilitas. 
ini dilakukan dalam upaya pemkab rejang lebong menciptakan lingkungan yang inklusif dan merangkul keberagaman yang ada di bumei pat petulai tersebut.
“yang menjadi pendorong utama di balik usulan ini, menekankan urgensi perlunya perlindungan bagi kaum disabilitas. selama ini kaum disabilitas terkesan terpinggirkan, padahal mereka memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti individu lainnya di berbagai aspek kehidupan,” terang wabup.
ia mengatakan, usulan perda ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakhiri marginalisasi kaum disabilitas dan membuka pintu kesetaraan bagi mereka.
baca juga:arus mudik idul fitri diprediksi melonjak, dishub provinsi bengkulu lakukan langkah-langkah ini
wabup juga mendesak agar usulan tersebut segera dibahas bersama eksekutif dan legislatif, serta disahkan dengan segera untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kaum disabilitas.
“ya, harapan kita usulan tersebut bisa diprioritas oleh dprd kabupaten rejang lebong untuk dibahas sejak awal tahun ini. karena perda ini sangat penting untuk keberlanjutan program pemkab rejang lebong kedepan yang menyasar berbagai elemen masyarakat yang ada, termasuk kaum disabilitas,” jelasnya.
sebelumnya berdasarkan data dinas sosial (dinsos) kabupaten rejang lebong, jumlah penyandang disabilitas di kabupaten rejang lebong mencapai 1.092 orang yang tersebar di 15 kecamatan dan 156 desa/kelurahan yang ada di wilayah itu.
mayoritas penyandang disabilitas di kabupaten rejang lebong terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari tuna rungu, tuna daksa, tuna netra, dan lainnya.
“persoalan terkait kaum disabilitas ini tak hanya bersifat individu, namun juga butuh peran pemerintah daerah. selain itu juga dukungan masyarakat kita butuhkan dalam membantu memenuhi kebutuhan kaum disabilitas ini,” beber wabup.
ditambahkan wabup, data terkait jumlah penyandang disabilitas dari dinsos rejang lebong tersebut merupakan pijakan penting dalam pembahasan dan penetapan perda perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.
dengan angka yang konkret, diharapkan langkah-langkah konkret juga dapat diambil untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan kaum disabilitas di kabupaten rejang lebong terjamin dan diakui sepenuhnya.
baca juga:lanjutan program baby tree, masyarakat air tenam terima rp144,28 juta
“melalui raperda yang kita usulkan ini, menegaskan komitmen pemkab rejang lebong dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa terkecuali,” jelasnya.
wabup berharap langkah-langkah selanjutnya akan menghasilkan perubahan positif yang nyata bagi kaum disabilitas.
sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.
sebelumnya pemkab rejang lebong juga sudah melakukan audiensi dan koordinasi antaran pemkab rejang lebong dengan perkumpulan mintra masyarakat inklusif (pmmi) provinsi bengkulu pada 20 maret 2024.
dimana inti dari raperda yang telah diusulkan pemkab rejang lebong tersebut mengatur tentang pemenuhan hak-hak kaum difabel.
fokusnya akan terutama pada fasilitas infrastruktur yang mendukung aktivitas disabilitas di tempat-tempat layanan publik seperti kantor pemerintahan (opd), rumah ibadah, dan sekolah-sekolah.
ini juga termasuk di lokasi-lokasi wisata dan pusat perbelanjaan.
baca juga:2 olahan makanan biji karet, berikut tata caranya
hal ini memperlihatkan perlunya pemberian hak pendidikan bagi mereka di sekolah-sekolah favorit.
oleh karena itu, setiap sekolah perlu mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusianya untuk menerima mereka.
dengan demikian, tidak akan ada lagi sekolah luar biasa atau slb di rejang lebong, karena semua sekolah akan mampu memberikan layanan inklusif, dengan melibatkan sejumlah opd seperti dinas puprkp, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), dan beberapa opd terkait lainnya, serta tempat-tempat layanan publik lainnya.
sebelumnya ketua pmmi provinsi bengkulu, irna riza yuliastuti, s.sos mengatakan, bahwa audensi yang dilakukan pihaknya bersama dengan pemkab rejang lebong ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten rejang lebong agar memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak kaum difabel.
irna menjelaskan, bahwa selama ini masyarakat difabel telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik seperti ketidakmampuan mendengar, bicara, memiliki hanya satu tangan atau kaki, bahkan menggunakan kursi roda, mereka tetap berkontribusi.
namun, inti dari audensi ini adalah untuk mendorong rejang lebong agar menjadi kabupaten yang ramah terhadap difabel. 
“hal ini bisa terwujud ketika semua ruang publik dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang memadai sehingga para teman difabel dapat beraktivitas tanpa hambatan. dengan demikian, mereka tidak lagi dikategorikan sebagai difabel,” jelas irna.
irna juga mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya telah membantu mengorganisir kelompok disabilitas daerah (kdd), meskipun baru ada 3 kdd yang terbentuk di 3 desa di kabupaten rejang lebong, yaitu kdd desa rimbo recap, kdd desa lubuk ubar, dan kdd kampung delima.
“pembentukan kdd relatif mudah dilakukan. namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga agar aktivitas kdd tetap berkelanjutan,” ujarnya.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 29 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan