Hearing DPRD Terkait Kades Dusun Baru, Ini Tanggapan Bupati Seluma

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Fazlul Rahman |

Sabtu , 30 Mar 2024 - 18:09

Bupati Seluma.--

Hearing tersebut dilatarbelakangi lantaran adanya aksi demo yang dilakukan oleh ratusan warga Desa Dusun Baru pada pekan lalu di Kantor Bupati Seluma.

Aksi ratusan warga tersebut dilakukan dengan agenda penuntutan dicopotnya Kades Dusun Baru, atas kasus dugaan perselingkuhan di pondok pematang sawah yang sempat viral serta membuat kegaduhan di desa setempat.

Namun aksi demo tersebut langsung ditanggapi Pemkab Seluma dengan melakukan rapat terbuka di ruang rapat Bupati Seluma.

Dari hasil rapat tersebut, diterbitkanlah berita acara rapat yang menyatakan bahwa SK Bupati Seluma tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo yang akan diberikan kepada Camat Ilir Talo pads tanggal 1 April 2024.

Untuk keberimbangan, rencananya DPRD Seluma akan kembali melakukan hearing kedua dengan melibatkan Polres Seluma dan Pemkab Seluma dalam hal ini Asisten I Setda Seluma, Dinas PMD, dan Inspektorat Seluma bahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma.

Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) beserta pandangan dari kacamata hukum, lalu bagaimana proses yang dilakukan oleh Pemkab Seluma dalam menyikapi kasus ini.

"Kita pastikan akan ada hearing kedua agar dari kedua sisi kita dapat mengetahui. Selanjutnya kita undang aparat penegak hukum (APH) dan Pemkab Seluma,"ujar Samsul.

Sementara menunggu proses menjelang hearing kedua tersebut, DPRD meminta agar keputusan Pemkab Seluma untuk memberhentikan Kades dapat ditinjau ulang terlebih dahulu.

Mengingat saat ini DPRD masih akan melakukan dengar pendapatan dari pihak yang disebut diatas.

"Kita minta untuk Pemkab untuk dikaji ulang, sembari menunggu proses hearing kedua kita lakukan,"tegas Samsul. (**)

hearing dprd terkait kades dusun baru, ini tanggapan bupati seluma                            seluma, koranrb.id - bupati seluma, erwin octavian, se mengaku akan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil, apakah kades dusun baru, ibrani akan diberhentikan, meskipun itu sementara atau tidak sama sekali.
hal ini dilakukan karena mempertimbangkan adanya upaya dari dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma melakukan hearing antara dprd dan kades dusun baru beserta rombongan pada pekan lalu, tepatnya selasa 26 maret 2024.
dijelaskan bupati, hingga saat ini dirinya memang belu mengetahui pasti terkait isi hearing tersebut, namun dirinya mengatakan bahwa hasilnya tentu akan menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan.
"hearingnya saya tau, namun untuk hasilnya lebih detail belum saya terima. tentunya seluruh informasi yang sampai nanti akan kita jadikan bahan pertimbangan dalam keputusan yang akan datang,"ujar bupati seluma, erwin octavian, se.
baca juga:benarkah orang minang itu pelit? berikut ini faktanya
begitupun juga ketika ditanyakan kepastian apakah benar 1 april surat keputusan (sk) pemberhentian kades dusun baru akan turun.
bupati mengaku belum dapat memastikan, karena pemerintah kabupaten (pemkab) seluma tidak ingin gegabah lagi dalam mengambil keputusan.
"nanti akan kita rapatkan lagi bersama tim yang ada, agar jangan sampai keputusan yang diambil menjadi tidak baik dan berdampak buruk bagi masyarakat kabupaten seluma,"tegas bupati seluma.
terpisah, kepala desa (kades) dusun baru, ibrani mengaku siap untuk menggugat surat keputusan (sk) bupati seluma, erwin octavian, se ke pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu jika pada tanggal 1 april 2024 nanti tetap diberhentikan, meskipun itu pemberhentian untuk sementara waktu.
baca juga:4 buah ini tidak baik dikonsumsi ibu hamil, bahaya kesehatan hingga menyebabkan keguguran 
"yang jelas saya tidak akan menerima keputusan tersebut, maka saya akan menggugat dalam hal ini ke ptun bengkulu,"ungkap kades dusun baru.
ditegaskan ibrani, hal ini dilakukan karena dirinya tidak merasa adanya perbuatan yang melanggar aturan.
selain itu tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan kepadanya hingga saat ini belum dapat dibuktikan, baik dari polres seluma maupun pemerintah kabupaten (pemkab) seluma, dalam hal ini inspektorat seluma.
ibrani juga menduga adanya penekanan dari sejumlah warga desa dusun baru karena ada sekelompok orang yang mengaturnya, besar kemungkinan ini ada kaitannya dengan unsur politik pada pemilihan kades beberapa waktu silam.
baca juga:tak mau kasih uang, prabowo babak belur dikeroyok pemuda di batik nau bengkulu utara 
"hingga saat ini belum terbukti saya berselingkuh seperti yang dituduhkan. menurut saya ini hanya berkaitan dengan politik pilkades saja karena ada oknum yang menggerakkan dibelakang semua ini,"jelas ibrani.
ibrani konsisten membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya.
menurutnya banyak beberapa tudingan yang harus diluruskan, termasuk isu yang menyebutkan dirinya kerap berbuat anarkis di desa.
padahal dirinya mengaku sudah berusaha menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil di desa.
baca juga:pastikan tak ada penyimpangam, polres bengkulu tengah cek spbu
"tidak pernah saya berbuat hal hal buruk seperti yang dituduhkan, mulai dari berselingkuh hingga bertindak kasar. boleh tanyakan saja kepada masyarakat di desa jika tidak percaya,"ujar ibrani.
dijelaskan ibran, kronologis sebenarnya bermula saat dirinya pergi ke kebun untuk mengusir monyet.
kemudian dirinya dipanggil mendekat oleh dua orang wanita yang sedang berada di pondok tersebut, yakni tutiana (45) yang masih merupakan kerabat kades dan eliza (46).
setelah didekati, ternyata maksud dari eliza ingin meminjam uang rp 100 ribu kepada sang kades untuk keperluan membayar arisan. 
baca juga:tak tersentuh perbaikan, jembatan sp3 kaur nyaris putus!
"awalnya saya sedang ke kebun untuk mengusir monyet, lalu kedua orang tersebut memanggil saya dan bermaksud ingin meminjam uang. saat itu saya di pondok hanya sekitar 10 menit,"ujar kades. 
namun ibran tidak mengetahui aktifitas tersebut ternyata direkam oleh beberapa orang dan menarasikan bahwa dirinya berselingkuh dan berzinah. maka dari itu ibrani tidak terima dan telah melaporkan hal ini ke polres seluma.
"saya tidak terima dituduh selingkuh apalagi berzinah, bahkan suami dari wanita tersebut juga bersedia dipanggil bersama sama untuk menjelaskan faktanya,"tegas kades.
wakil ketua ii dprd seluma, samsul aswajar, s.sos mengaku sudah melakukan hearing kepada kades, anggota bpd dan dua orang wanita yang terlibat pada selasa 26 maret.
baca juga:20 film indonesia bergenre aksi ini patut anda tonton
hearing tersebut dilatarbelakangi lantaran adanya aksi demo yang dilakukan oleh ratusan warga desa dusun baru pada pekan lalu di kantor bupati seluma. 
aksi ratusan warga tersebut dilakukan dengan agenda penuntutan dicopotnya kades dusun baru, atas kasus dugaan perselingkuhan di pondok pematang sawah yang sempat viral serta membuat kegaduhan di desa setempat.
namun aksi demo tersebut langsung ditanggapi pemkab seluma dengan melakukan rapat terbuka di ruang rapat bupati seluma.
dari hasil rapat tersebut, diterbitkanlah berita acara rapat yang menyatakan bahwa sk bupati seluma tentang pemberhentian sementara kepala desa dusun baru kecamatan ilir talo yang akan diberikan kepada camat ilir talo pads tanggal 1 april 2024.
baca juga:dirikan pos kesehataan, libur hari raya pelayanan rsud mukomuko terfokus di igd
untuk keberimbangan, rencananya dprd seluma akan kembali melakukan hearing kedua dengan melibatkan polres seluma dan pemkab seluma dalam hal ini asisten i setda seluma, dinas pmd, dan inspektorat seluma bahkan kejaksaan negeri (kejari) seluma.
tujuannya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (aph) beserta pandangan dari kacamata hukum, lalu bagaimana proses yang dilakukan oleh pemkab seluma dalam menyikapi kasus ini. 
"kita pastikan akan ada hearing kedua agar dari kedua sisi kita dapat mengetahui. selanjutnya kita undang aparat penegak hukum (aph) dan pemkab seluma,"ujar samsul.
sementara menunggu proses menjelang hearing kedua tersebut, dprd meminta agar keputusan pemkab seluma untuk memberhentikan kades dapat ditinjau ulang terlebih dahulu.
mengingat saat ini dprd masih akan melakukan dengar pendapatan dari pihak yang disebut diatas.
baca juga:fogging bukan solusi cegah penyebaran dbd, begini penjelasannya
"kita minta untuk pemkab untuk dikaji ulang, sembari menunggu proses hearing kedua kita lakukan,"tegas samsul. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan