Sisa Tuntutan Ganti Rugi Dewan Kaur Rp4 Miliar, Jaksa Ambil Langkah Ini

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 31 Mar 2024 - 22:54

TGR DEWAN KAUR: Angsuran beberapa anggota dewan lainnya saat ini baru sekitar Rp2,8 miliar dari total TGR Rp6 miliar lebih. Artinya masih ada sisa kurang lebih Rp4 miliar TGR yang harus dilunasi oleh para anggota DPRD Kaur yang bersangkutan. RUSMANAFRIZAL--

Dijelaskannya masih ada beberapa anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Kabupaten Kaur yang belum melakukan pelunasan.

Yakni, Alpensyah dengan pengembalian kerugian negara Rp350,126,950, kemudian Juraidi Rp26,922,800, Baswidan Rp196,438,600, Najamudin dengan pengembalian Rp242,417,000,.

Selanjutnya ada Tri Putra Wahyuni dengan pengembalian kerugian negara sebesar Rp234,256,900, lalu Irawan Sumantri Rp225,824,120, Irwanto Toher Rp233,716,200, Denny Setiawan Rp207,717,720,

Samsul Pasti Rp203,884,480, Juhnan Hadi Rp116,940,920, Surono Rp201,704,400, Didi Arianto Rp228,467,520, Firjan Eka Budi Rp218,267,520, Rismadi Rp216,713,680, Farhan Rp249,240,250,

Basarudin Rp210,135,500, Maharda Kurniawan Rp231,183,800, Muslih Z Rp175,963,400, Rahmatin Hidayat Rp231,763,400, Jemi Hariansyah Rp216,763,400,

Reki Bonizar Rp201,563,050, dan yang terakhir adalah Rolan Zuhrian Rp30,857,400, mantan anggota DPRD Kabupaten Kaur.

"Kita sudah surati semua anggota dewan yang bersangkutan. Mereka pun sudah mulai melakukan pembayaran, tapi secara bertahap," terang Dwi.

Untuk diketahui, pada saat audit yang dilakukan BPK 2023 lalu, anggota DPRD Kabupaten Kaur menyebabkan kerugian negara dari kegiatan perjalanan dinas mereka hingga Rp6,6 miliar lebih.

Dengan rincian Rp1.417.198.750, di tahun 2021 dan Rp 5.199.453.230, untuk tahun 2022.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK beberapa waktu yang lalu, didapati banyak sekali kegiatan

perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Kaur yang tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga setelah ditelusuri menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.

"Catatan TGR ini, berasal dari anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang tidak sesuai dengan SPJ," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Kaur ,Ujang Julisman S.Sos M.Si saat dimintai tanggapan terkait dengan hal tersebut mengatakan.

sisa tuntutan ganti rugi dewan kaur rp4 miliar, jaksa ambil langkah ini                             koranrb.id - imbauan pelunasan pembayaran  tuntutan ganti rugi (tgr) para anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur
dari hasil audit yang dilakukan, badan pemeriksa keuangan (bpk) tahun 2023 yang lalu oleh kejaksaan negeri (kejari) kaur tampaknya tidak begitu dihiraukan oleh yang bersangkutan. 
terbukti hingga awal april 2024 ini, baru ada sebanyak 4 anggota dprd kaur yang melakukan pelunasan.
yakni diana tulaini, burman, liasmawati dan juga merza dengan total tgr yang telah dikumpulkan juga dari angsuran beberapa anggota dewan lainnya saat ini baru sekitar rp2,8 miliar dari total tgr rp6 miliar lebih. 
baca juga:7 tersangka dugaan tipikor rsud mukomuko belum pulihkan kerugian negara rp4,8 miliar
baca juga:polda dalami keterlibatan pihak lain dugaan pungli uji kir 
artinya masih ada sisa kurang lebih rp4 miliar tgr yang harus dilunasi oleh para anggota dprd kaur yang bersangkutan.
padahal dari surat imbauan yang telah dilakukan sebelumnya, pelunasan tgr paling lambat pada tanggal 10 april mendatang. 
karena progres pelunas tgr yang hampir tidak berjalan, kejari kaur pada tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut akan melakukan pemanggilan kepada para anggota dewan yang bersangkutan. 
juga akan berkoordinasi dengan pihak inspektorat kaur, selaku pemberi kuasa seperti apa nanti tindaklanjut yang akan diambil jika para anggota dewan yang bersangkutan tak kunjung melakukan pelunasan. 
baca juga:terdakwa minta 14 kapus di kaur diseret, ini tanggapan jaksa
baca juga:aksi begal terang-terangan di bengkulu utara, hadang, pukuli korban, motor baru digasak
"nanti para anggota dewan yg belum lunas akan kembali diundang oleh bidang datun untuk bisa segera dapat melunasinya
selain itu bidang datun juga akan berkoordinasi dengan pihak inspektorat selaku pemberi kuasa terkait dengan tindaklanjutnya,"  ucap kepala kejari (kajari) kaur muhammad yunus sh, mh, melalui kasi datun, dwi pranoto sh, minggu, 31 maret 2024. 
dijelaskannya masih ada beberapa anggota dprd dan mantan anggota dprd kabupaten kaur yang belum melakukan pelunasan.
yakni, alpensyah dengan pengembalian kerugian negara rp350,126,950, kemudian juraidi rp26,922,800, baswidan rp196,438,600, najamudin dengan pengembalian rp242,417,000,. 
baca juga:pembobol bengkel di padang jati kota bengkulu tertangkap, ini kronologisnya
baca juga:penimbun bbm subsidi biosolar di bengkulu tertangkap, ini peran 3 tersangka
selanjutnya ada tri putra wahyuni dengan pengembalian kerugian negara sebesar rp234,256,900, lalu irawan sumantri rp225,824,120,  irwanto toher rp233,716,200, denny setiawan rp207,717,720,
samsul pasti rp203,884,480, juhnan hadi rp116,940,920, surono rp201,704,400, didi arianto rp228,467,520,  firjan eka budi rp218,267,520, rismadi rp216,713,680, farhan rp249,240,250,
basarudin rp210,135,500,  maharda kurniawan rp231,183,800, muslih z rp175,963,400, rahmatin hidayat rp231,763,400,  jemi hariansyah rp216,763,400, 
reki bonizar rp201,563,050, dan yang terakhir adalah rolan zuhrian rp30,857,400, mantan anggota dprd kabupaten kaur. 
"kita sudah surati semua anggota dewan yang bersangkutan. mereka pun sudah mulai melakukan pembayaran, tapi secara bertahap," terang dwi. 
untuk diketahui, pada saat audit yang dilakukan bpk 2023 lalu, anggota dprd kabupaten kaur menyebabkan kerugian negara dari kegiatan perjalanan dinas mereka hingga rp6,6 miliar lebih. 
dengan rincian rp1.417.198.750, di tahun 2021 dan rp 5.199.453.230, untuk tahun 2022. 
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bpk beberapa waktu yang lalu, didapati banyak sekali kegiatan
perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur yang tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban (spj). sehingga setelah ditelusuri menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.
"catatan tgr ini, berasal dari anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang tidak sesuai dengan spj," tukasnya. 
sementara itu, sekretaris dewan (sekwan) kabupaten kaur ,ujang julisman s.sos m.si saat dimintai tanggapan terkait dengan hal tersebut mengatakan. 
saat ini, sepenuhnya masalah tersebut sudah ditangani kejari kaur, dan sudah di minta pertanggungjawaban ke perseorangan oleh pihak kejari. 
sedangkan, pihak sekretariat dewan hanya melakukan pengawasan dan perekapan apabila ada anggota dprd yang melakukan pengembalian kerugian negara tersebut. 
"kita sekarang hanya pengawasan saja, semuanya sudah ke di arahkan ke perseorangan. jadi kalau ada yang tidak mengembalikan, maka kebijakan dari kejari jika ingin menaikan masalah ini ketahanan selanjutnya," terang sekwan. 
terpisah,  inspektur inspektorat kabupaten kaur harika, se, menerangkan untuk melaksanakan tindaklanjut
terkait temuan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur tahun 2021 dan 2022 pemkab kaur menggandeng kejari untuk melakukan  penyelesaian tuntutan ganti rugi atas temuan tersebut. 
sebab dari tahun sebelumnya, pihak anggota dprd kabupaten kaur tidak kunjung mengembalikan kerugian negara tersebut. 
"audit terkait dana perjalanan dinas ini telah dilakukan dari tahun 2022 yang lalu. karena tidak kunjung di bayarkan oleh yang bersangkutan maka menggandeng ke kejari kaur," terang harika.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 1 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan