Kades Suka Bandung “Diparkir”, Inspektorat Sebut Banyak Kasus Jadi Penyebab

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 02 Apr 2024 - 23:01

KASUS KADES: Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Hamdan Syarbaini menyampaikan permasalah di Desa Suka Bandung. Foto: Dok. Rakyat Bengkulu.--

Sebelumnya sekelompok warga Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan nekat melakukan penyegelan Kantor Desa Suka Bandung Asiun untuk mengundurkan diri dari jabatan.

Alasan masyarakat melakukan penyegelan Kantor Desa tersebut, karena warga kecewa terhadap kades dan Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi belum melakukan pemberhentian kades tersebut.

Kepala Desa Suka Bandung, Asiun hingga saat ini banyak berkomentar. Dirinya menyebut kasus ini dilakukan oleh lawan politik dirinya.

Sehingga nekat melakukan perlawanan dengan bermacam-macam cara.

Unjuk saat ini Asiun menyerahkan sepenuhnya kasus ke aparat penegak hukum.

"Ada aparat penegak hukum yang berwenang, kita serahkan saja," singkatnya.

kades suka bandung “diparkir”,  inspektorat sebut banyak kasus jadi penyebab                            kota manna, koranrb.id - bupati kabupaten bengkulu selatan gusnan mulyadi telah memarkirkan kepala desa (kades) suka bandung kecamatan air nipis, asiun. 
sanksi penonaktifan ini diberikan pemkab bengkulu selatan, disebut oleh inspektur inspektorat kabupaten bengkulu selatan, hamdan syarbaini, s.sos lantaran kades itu banyak kasus.
karena itu, dari rapat dinas pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga terkaitnya lainnya, memutuskan memberikan sanksi terhadap kades suka bandung kecamatan air nipis, asiun.
sanksi tersebut diungkapkannya berupa penonaktifan dari jabatan kepala desa selama tiga bulan. namun sanksi tersebut dapat diperpanjang apabila diperlukan, selama proses penyelidikan terhadap sang kades.
baca juga:bengkulu selatan dinobatkan raih peringkat satu se-provinsi bengkulu, karena ini  
masa penonaktifan ini adalah pembinaan dan pemberian kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan.
selama dinonaktifkan sebagai kepala desa, asiun kata hamdan tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai kepala desa. seperti penggunaan jabatan, sarana ataupuan prasarana lainnya.
“sesuai dengan peraturan apabila bupati menonaktifkan kepala desa, maka haknya diberikan setengah,” ujar hamdan.
ditanya kasus apa saja yang diduga dilakukan asiun sehingga dirinya harus dinonaktifkan sebagai kades? 
hamdan membeberkan, diantaranya sebagaimana dilaporkan oleh masyarakat, oknum kades itu tidak disiplin. jarang masuk kerja. 
lebih parah lagi, asiun diduga melakukan penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 serta penggelapan aset desa berupa mobil desa yang saat ini dutangani kejari bengkulu selatan.
‘’penggelapan aset desa sedang ditangani kejaksaan. kejaksaan sudah berkoordinasi dengan kami (inspektorat) terkait penghitungan kerugian negara dan sebagiannya,’’ sebut hamdan.
baca juga:17 tokoh kembalikan formulir balon walikota ke pan, ini nama-namanya 
kepada seluruh kepala desa se kabupaten bengkulu selatan, hamdan memastikan akan mendapat sanksi yang sama apabila melakukan pelanggaran ataupuan penyimpangan selama menjabat sebagai kepala desa.
oleh sebab itu ia berharap agar seluruh kepala desa dapat menjalankan amanah masyarakat sesuai dengan tuga dan fungsi dan tidak melakukan penyimpangan.
"ini untuk jadi perhatian semuanya, bupati tidak pilih kasih bagi oknum kepala desa yang menyimpang," ujar hamdan.
sementara itu kepala kejaksaan negeri bengkulu selatan nurul hidayah, sh mh melalui kasi intel, hendra catur putra sh mh membenarkan pihaknya kini sedang menangani kasus dugaan penyimpangan dana desa di desa suka bandung kecamatan air nipis.
baca juga:anggaran bbm truk sampah tak cair! sampah menumpuk
kasus tersebut diungkapkannya adalah laporan masyarakat desa. masyarakat desa tersebut menduga ada penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 oleh sang kades.
namun demikian untuk saat ini penanganan kasus tersebut belum dapat disampaikan. sebab jaksa penyidik masih memeriksa terkait data laporan dan sebagainya.
"kalau laporan yang masuk ke kami ada, tapi nanti belum bisa disampaikan secara tertulis atau lisan, nanti ya," kata hendra.
anggota dprd kabupaten bengkulu selatan haswat menilai langkah yang dilakukan bupati tersebut sudah benar.
penonaktifan sementara kepala desa tersebut sangat penting bagi proses pemeriksaan oleh aparatur pemerintah dan juga aparat hukum.
namun demikian ia berharap penanganan kasus seperti ini tidak berhenti di jalan. sebab tanggungjawab pemerintah dipertaruhkan. apabila tidak selesai maka pemerintah yang tidak becus.
baca juga:thr asn rp336,5 miliar di provinsi bengkulu sudah tersalur, segini rinciannya 
"semuanya harus ditangani dengan bijak, sekarang kita lihat apakah kasus seperti ini bisa jadi pelajaran," terang haswat.
menurutnya, sudah banyak kasus korupsi menjerat kepala desa di daerah-daerah lain tapi tidak berefek bagi kepala desa lainnya. hal ini membuktikan sumber daya manusia pejabat desa tidak paham dan takut akan hukum.
sebab apabila paham hukum sebut haswat, maka akan takut melakukan pelanggaran hukum.
"berikan sanksi tegas pada pejabat atau kepala desa yang menyimpang, biar jadi pelajaran,’’ tegas haswat.
sebelumnya sekelompok warga desa suka bandung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan nekat melakukan penyegelan kantor desa suka bandung asiun untuk  mengundurkan diri dari jabatan.
alasan masyarakat melakukan penyegelan kantor desa tersebut, karena warga kecewa terhadap kades dan bupati bengkulu selatan, gusnan mulyadi belum melakukan pemberhentian kades tersebut.
baca juga:oknum pns wanita nikah siri terancam dipecat, sudah ditetapkan jadi tersangka
kepala desa suka bandung, asiun hingga saat ini banyak berkomentar. dirinya menyebut kasus ini dilakukan oleh lawan politik dirinya.
sehingga nekat melakukan perlawanan dengan bermacam-macam cara.
unjuk saat ini asiun menyerahkan sepenuhnya kasus ke aparat penegak hukum.
"ada aparat penegak hukum yang berwenang, kita serahkan saja," singkatnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan