Soal Perkara Kades Dusun Baru, DPRD Minta Perangkat Desa Bersikap Netral

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 03 Apr 2024 - 22:42

HEARING: DPRD Seluma menggelar hearing bersama Kades Dusun Baru beberapa waktu lalu.-foto: dok/koranrb.id-

KORANRB.ID - DPRD Seluma menegaskan dalam perkara pengusutan kasus terhadap Kades Dusun Baru, Ibran, seluruh perangkat desa tidak ikut campur.

Sebaiknya tidak terlibat dan tidak memprovokasi warga sehingga situasi tidak kondusif.

Wakil Ketua II DPRD Seluma, Samsul Aswajar, S. Sos mengatakan ia mendapati dan memastikan adanya informasi saat demo yang dilakukan di kantor Bupati Seluma Selasa 2 April 2024, ada Sekretaris Desa Dusun Baru yang hadir di lokasi demo.

Bahkan masih menggunakan kaos dengan identitas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

"Menurut saya jika memang ingin ikut berbaur dan menyuarakan pendapat, alangkah baiknya jika Sekdes tersebut melepas atribut PPDI nya," tegas Samsul.

Samsul menyarankan sebaiknya Sekdes tidak perlu terlibat, terlebih lagi ikut aksi demo.

Seharusnya Sekdes bersinergi bersama kades untuk memecahkan permasalahan ini dan menenangkan warga.

Sekdes merupakan bawahan kades yang seharusnya ikut mengondusifkan warga sehingga tidak terjadi aksi demo.

Dikatakan Samsul, atas adanya hal ini rencananya DPRD Seluma akan melaporkan keterlibatan Sekdes dalam aksi demo yang menggunakan atribut PPDI.

Salah satunya melaporkan ke PPDI Provinsi Bengkulu, bila perlu ke PPDI Pusat.

Karena dengan adanya hal ini akan menciderai marwah dari PPDI itu sendiri.

"Bukan PPDI nya yang kita permasalahkan, namun aksi Sekdes yang juga ternyata Ketua PPDI Seluma ikut terlibat aksi demo memberhentikan kades. Bukannya membantu mengkondusifkan desa, ini malah ikut demo yang tentunya bukan tupoksinya," sesal Samsul.

soal perkara kades dusun baru, dprd minta perangkat desa bersikap netral                            koranrb.id - dprd seluma menegaskan dalam perkara pengusutan kasus terhadap kades dusun baru, ibran, seluruh perangkat desa tidak ikut campur.
sebaiknya tidak terlibat dan tidak memprovokasi warga sehingga situasi tidak kondusif.
wakil ketua ii dprd seluma, samsul aswajar, s. sos mengatakan ia mendapati dan memastikan adanya informasi saat demo yang dilakukan di kantor bupati seluma selasa 2 april 2024, ada sekretaris desa dusun baru yang hadir di lokasi demo.
bahkan masih menggunakan kaos dengan identitas persatuan perangkat desa indonesia (ppdi).
"menurut saya jika memang ingin ikut berbaur dan menyuarakan pendapat, alangkah baiknya jika sekdes tersebut melepas atribut ppdi nya," tegas samsul.
baca juga:hadapi gugatan caleg dprd provinsi bengkulu, kpu kepahiang: kami siap 
samsul menyarankan sebaiknya sekdes tidak perlu terlibat, terlebih lagi ikut aksi demo.
seharusnya sekdes bersinergi bersama kades untuk memecahkan permasalahan ini dan menenangkan warga.
sekdes merupakan bawahan kades yang seharusnya ikut mengondusifkan warga sehingga tidak terjadi aksi demo.
dikatakan samsul, atas adanya hal ini rencananya dprd seluma akan melaporkan keterlibatan sekdes dalam aksi demo yang menggunakan atribut ppdi.
salah satunya melaporkan ke ppdi provinsi bengkulu, bila perlu ke ppdi pusat.
karena dengan adanya hal ini akan menciderai marwah dari ppdi itu sendiri.
"bukan ppdi nya yang kita permasalahkan, namun aksi sekdes yang juga ternyata ketua ppdi seluma ikut terlibat aksi demo memberhentikan kades. bukannya membantu mengkondusifkan desa, ini malah ikut demo yang tentunya bukan tupoksinya," sesal samsul.
baca juga:kisah abu thalhah, sahabat nabi yang jasadnya utuh seperti orang tertidur 
selain itu, dprd seluma membantah keras adanya dugaan intervensi yang dilakukan oleh lembaga dalam perkara yang tengah berjalan terkait kepala desa dusun baru, ibran.
dikatakannya, usai hearing dengan kades dusun baru beserta rombongan pada akhir maret lalu, dprd juga menjadwalkan hearing kedua dengan melibatkan pemerintah kabupaten seluma.
dalam hal ini asisten i setda, inspektorat kabupaten seluma, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) serta bagian hukum setda seluma, serta polres seluma.
"hearingnya memang dilakukan bergantian, jadi bukan memihak. karena pasca hearing pertama, kita sudah mengagendakan hearing kedua untuk keberimbangan. pernyataan tersebut juga dimuat oleh beberapa media yang hadir," ungkap samsul.
ditegaskan samsul, dalam hal ini dprd seluma akan objektif dalam menyikapinya.
jika saat hearing nanti terbukti ada kesalahan dan layak untuk diberhentikan, maka dprd seluma akan memberikan rekomendasi pada hari itu juga untuk pemberhentian kades.
namun jika ternyata dari hearing yang rencananya akan dilakukan usai lebaran idul fitri 1445 hijriah nanti tidak terbukti sesuai dengan apa yang dituduhkan, maka tidak mungkin dprd akan rekomendasikannya.
baca juga:serentak rayakan idul fitri, 4 posko beroperasi hingga 18 april 2024 
sebab untuk pemberhentian kades harus ada beberapa alasan, diantaranya kades mengundurkan diri, kades meninggal dan kades terlibat kasus pidana.
ditambahkan samsul, sejauh ini dirinya mendapat informasi dari polres seluma bahwa tidak ada laporan terkait perselingkuhan kades oleh siapapun.
yang ada hanya laporan pencemaran nama baik oleh kades itu sendiri.
"untuk detailnya dari polres seluma akan menjabarkan fakta dan datanya pada hearing kedua nanti. termasuk dari pemkab seluma yang sebelumnya telah melakukan audit investigasi," tegas samsul.
pada intinya, dprd seluma tidak mau isu ini akan menjadi fitnah karena tidak bisa dibuktikan.
dan ditakutkan nantinya bupati seluma akan memecat seseorang yang belum tentu bersalah.
dprd seluma akan antisipasi, sehingga nantinya tidak ada keputusan yang cacat dan berimbas sk bupati seluma yang kembali digugat ke ptun dan kalah seperti beberapa kasus sebelumnya.
"sejauh ini usulan dari bpd dusun baru belum ada, informasinya juga dari bpd dusun baru juga terjadi dualisme sehingga akan kita dalami juga nanti kepastiannya," pungkas samsul.
terpisah, sekdes dusun baru yang juga ketua ppdi seluma, hardi yansah membantah bahwa adanya keterlibatan dirinya menjadi peserta orasi dan sejauh ini masih bersifat netral.
saat berangkatpun dirinya tidak bersama warga, dan perginya sudah konfirmasi ke camat ilir talo untuk mengawasi warga orasi.
hardi membenarkan bahwa dirinya menggunakan baju ppdi.
namun hal tersebut bukan karena ada kaitan dengan ppdi, melainkan kebetulan baju tersebut salah satu favoritnya, ia merasa nyaman menggunakan baju tersebut.
"saya datang untuk menjaga agar tidak anarkis dan melanggar ketentuan serta larangan. jadi saya hadir untuk membantu dalam pengamanan karena mereka warga saya. posisi saya ada dalam gedung dan tidak ikut orasi," tegas hardi.
saat dikonfirmasi, koordinator lapangan (korlap) aksi demo, yoyon putra mengatakan bahwa aksi demo pada selasa lalu dilatarbelakangi kekecewaan masyarakat atas ingkar janjinya pemkab seluma dalam menangani kasus ini.
yoyon mewakili warga yang demo juga mengaku menyesali adanya intervensi dari dprd seluma terhadap permasalahan ini dan menganggap dprd seluma berat sepihak. 
dprd seluma melakukan hearing hanya mengundang pihak ibran, tanpa mengundang pihak lainnya, dalam hal ini pemkab seluma dan warga desa dusun baru yang merasa dirugikan atas ulah kades.
amarah warga memuncak lantaran terus dipermainkan oleh pemkab seluma dan dprd seluma.
pada demo sebelumnya pemkab menjanjikan akan mengeluarkan surat keputusan (sk) bupati seluma terkait pemberhentian kades dusun baru, ibran paling lambat senin 1 april 2024. 
"kami merasa dipermainkan oleh pemkab seluma yang selalu mengulur waktu, pada demo sebelumnya mereka sudah berjanji dan berita acaranya kami pegang. namun ternyata masih saja diingkari," tandas yoyon.
untuk diketahui, demo pada selasa 2 april 2024, akhirnya berakhir sekitar pukul 17.00 wib.
pemkab seluma berjanji akan menentukan sikap setelah hearing kedua bersama dprd seluma yang direncananyakan dilakukan usai lebaran atau pertengahan april.
selain adanya kasus dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma, kades juga dilaporkan telah memecat guru ngaji, gharim masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. 
kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan