Tangani Stunting di Lebong Memerlukan Sinergitas SDM

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 03 Apr 2024 - 23:24

WAJIB : Dalam penanganan kasus stunting harus ada sinergitas antara SDM di masing-masing satuan kerja. Foto: Muharista Delda/RB--

Bidan sebagai koordinator pemberian layanan kesehatan, kader PKK memberikan informasi dan penggerak kesejahteraan keluarga serta kader KB bertugas mencatat pendampingan keluarga dan pelaporan dengan sistem aplikasi khusus.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong, Rachman, SKM, M.Si mengatakan, pentingnya penanganan stunting sudah diamanahkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

DP3AP2KB sebagai turunannya berperan menjadi koordinator dalam menurunkan angka stunting dengan melibatkan kader TPK di setiap kelurahan dan desa.

‘’Sesuai data yang ada pada kami, kasus stunting di Kabupaten Lebong sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai 236 kasus,’’ ujar Rachman.

Artinya angkanya hanya di 20,5 persen dan jumlah itu turun dibanding tahun 2022 yang persentasenya berada di angka 23 persen.

tangani stunting di lebong memerlukan sinergitas sdm                             tubei, koranrb.id - penanganan kasus stunting tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh pemerintah.
harus ada sinergitas antara sumber daya manusia (sdm) di masing-masing satuan kerjanya agar penanganan kasus stunting berjalan lebih maksimal. 
khususnya sinergitas sdm pemerintah pusat dengan sdm pemerintah daerah karena masing-masing punya anggaran dalam menangani kasus stunting. 
mulai dari bkkbn itu sendiri, termasuk dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian dan keluarga berencana (dp3p2kb) serta dinas kesehatan (dinkes) sudah mengalokasikan anggaran penanganan stunting.
baca juga:hari raya idul fitri pelajar libur panjang, segini lamanya
‘’bahkan hingga ke tingkat desa sekalipun, sudah disiapkan anggaran untuk penanganan kasus stunting,’’ ujar kepala perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (bkkbn) provinsi bengkulu, zamhari, sh, mh dalam pelaksanaan kegiatan rembuk stunting di kabupaten lebong, selasa 2 april 2024.
artinya dengan anggaran yang terbilang sudah mencukupi, tinggal lagi bagaimana caranya agar antara satuan kerja bisa menyinergikan sdm yang dimiliki supaya penanganan kasus stunting lebih maksimal. 
lebih lanjut zamhari mengatakan, bkkbn selaku koordinator penanggungjawab penanganan stunting di provinsi bengkulu sangat berharap suksesnya penurunan kasus stunting di provinsi bengkulu. 
baca juga:antisipasi asn curi start, bupati sidak seluruh opd, catat jadwal libur lebaran
baca juga:mudik pakai randis, pns diminta melapor
‘’peran pemerintah kabupaten dan kota hingga ke tingkat desa dan kelurahan sangat menentukan apakah upaya penurunan kasus stunting di provinsi bengkulu akan berhasil atau tidak,’’ tutur zamhari. 
tak kalah penting, menurut zamhari, bagaimana setiap satuan kerja bisa menyinergikan program-program di setiap jajaran agar percepatan penurunan kasus stunting di provinsi bengkulu bisa terwujud.
‘’justru itu kami turun ke kabupaten lebong ini dalam rangka menyinergikan program bkkbn, pemerintah daerah, sampai ke desa sehingga permasalahan stunting bisa turun angkanya,’’ ungkap zamhari.
sementara wakil bupati (wabup) lebong, drs. fahrurrozi, m.pd menyampaikan lewat kegiatan rembuk stunting itu dihasilkan beberapa poin kesepakatan dalam hal penanganan stunting di kabupaten lebong. 
baca juga: siapa balon gubernur bengkulu 2024 diusung partai golkar? ini penjelasan rohidin mersyah 
salah satunya adalah mempertegas program bapak asuh anak stunting (baas) yang sudah dilaksanakan di kabupaten lebong.
‘’artinya dalam hal ini memberi bantuan asupan gizi kepada anak yang masuk kategori rawan stunting karena melalui rembuk ini, maka keputusan yang akan dihasilkan adalah kesepakatan,’’ tukas fahrurrozi.
disisi lain dirinya juga berharap peran aktif seluruh pihak dalam hal mendata apa yang terjadi di desa yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.
‘’tidak terkecuali rekan-rekan media, kami harap bisa memberikan data dan menginformasikan apa saja yang terjadi di desa sehingga apa yang diperlukan masyarakat bisa menjadi perhatian prioritas pemerintah daerah,’’ jelas fahrurrozi.
terpisah, bupati lebong, kopli ansori meminta seluruh camat berperan aktif memaksimalkan kinerja kader tim pendampingan keluarga (tpk) yang sudah dibentuk di 11 kelurahan dan 93 desa. 
itu berkaitan dengan upaya meminimalisir kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan asupan gizi. 
baca juga:transaksi gadai di bengkulu meningkat rp9,7 miliar, noveldi: emas paling banyak 
''untuk nihil rasanya memang belum memungkinkan bagi lebong, tetapi setidaknya jumlah kasus stunting di tahun 2024 ini harus bisa turun dari tahun sebelumnya,'' kata kopli.
di sisi lain ia juga mengingatkan dp3ap2kb dan dinkes benar-benar memfokuskan penanganan kasus stunting. 
selaku motor penggerak, kedua organisasi perangkat daerah (opd) itu diharapnya tidak hanya menunggu data penanganan stunting di balik meja. 
‘’jangan tidur, tpk harus turun ke lapangan pastikan tidak ada balita (bawah lima tahun, red) lebong yang mengalami stunting atau mengidap kekurangan gizi,'' tegas kopli.
terpisah, kepala dp3ap2kb kabupaten lebong, yuswati, skm memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan tpk dalam upaya pencegahan stunting. 
setiap kelurahan dan desa memiliki tpk yang jumlahnya 3 orang. ''dari ketiga tpk itu, ada kader kb (keluarga berencana, red), tim penggerak pkk (pembinaan kesejahteraan keluarga, red) dan bidan desa,'' tukas yuswati.
masing-masing tpk mempunyai tugas utama dalam pencegahan stunting. mulai dari melaksanakan pendampingan, penyuluhan, pelaporan dan memberikan rujukan pengobatan terhadap anak penderita stunting. 
baca juga:bukan kota bengkulu, ternyata kabupaten ini paling kekurangan beras di provinsi bengkulu, kok bisa?
bidan sebagai koordinator pemberian layanan kesehatan, kader pkk memberikan informasi dan penggerak kesejahteraan keluarga serta kader kb bertugas mencatat pendampingan keluarga dan pelaporan dengan sistem aplikasi khusus.
sementara kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten lebong, rachman, skm, m.si mengatakan, pentingnya penanganan stunting sudah diamanahkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
dp3ap2kb sebagai turunannya berperan menjadi koordinator dalam menurunkan angka stunting dengan melibatkan kader tpk di setiap kelurahan dan desa.
baca juga:ya allah! bayi cantik perempuan dibuang di sawah kepahiang, begini kondisinya terkini
‘’sesuai data yang ada pada kami, kasus stunting di kabupaten lebong sepanjang januari hingga desember 2023 mencapai 236 kasus,’’ ujar rachman.
artinya angkanya hanya di 20,5 persen dan jumlah itu turun dibanding tahun 2022 yang persentasenya berada di angka 23 persen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan