Sidang Gugatan Caleg Vs KPU dan Bawaslu Kepahiang, Mediasi Belum Tercapai

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 04 Apr 2024 - 23:09

GUGAT: Sidang perdana antara penggugat Caleg DPRD melawan tergugat KPU dan Bawaslu Kepahiang digelar perdana di PN Kepahiang.-foto: heru/koranrb.id-

KORANRB.ID - Mediasi antara pihak penggugat Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kepahiang, Julian Tanel dengan tergugat KPU dan Bawaslu Kepahiang, belum tercapai.

Hal ini tergambar dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Kamis 4 April 2024.

Sidang dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2024/PN Kph ini, dipimpin Ketua Majelis Deka Rachman Budihanto, SH, MH serta hakim anggota Tiominar Manurung, SH, MH. dan Lely Manullang, SH, M.Kn.

Kedua belah pihak juga hadir, penggugat dikuasakan pada penasehat hukumnya Putri Emi Karlina, SH.

Sedangkan pihak tergugat yakni KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang hadir lengkap, lima Komisioner KPU dan tiga Komisioner Bawaslu Kepahiang plus menyertakan staf kesekretariatan.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum penggugat Putri Emi menyampaikan sidang ditunda dengan agenda mediasi pada, Kamis 18 April 2024.

Pada sidang mediasi nantinya, sesuai dengan petunjuk hakim maka penggugat dalam hal ini, Julian Tanel akan hadir langsung.

"Sebenarnya agenda sidang perdana tadi, baru pemeriksaan pertama, pembacaan legalitas dari pihak penggugat dan tergugat. Dari kita sudah lengkap semua. Untuk yang kurang, masih bisa disusulkan pada sidang lanjutan 18 April nanti," ujar Putri.

Pihaknya tetap bertahap dengan dalil-dalil gugatan sebelumnya, yang menilai telah terjadi dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan Ketua KPU dan Bawaslu Kepahiang.

"Prinsipal (penggugat) juga akan dihadirkan nanti, karena itu sebuah kewajiban, ini juga sudah ditekankan dengan hakimnya," ujar Putri.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Kepahiang Ikrok dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Mirzan P Hidayat juga bertahan dengan sikap semula.

Yakni, membantah semua tudingan yang telah dilayangkan pihak penggugat.

sidang gugatan caleg vs kpu dan bawaslu kepahiang, mediasi belum tercapai                            koranrb.id - mediasi antara pihak penggugat caleg dprd provinsi bengkulu dapil kepahiang, julian tanel dengan tergugat kpu dan bawaslu kepahiang, belum tercapai.
hal ini tergambar dalam sidang perdana yang digelar di pengadilan negeri (pn) kepahiang, kamis 4 april 2024.
sidang dengan nomor perkara 2/pdt.g/2024/pn kph ini, dipimpin ketua majelis deka rachman budihanto, sh, mh serta hakim anggota tiominar manurung, sh, mh. dan lely manullang, sh, m.kn.
kedua belah pihak juga hadir, penggugat dikuasakan pada penasehat hukumnya putri emi karlina, sh.
sedangkan pihak tergugat yakni kpu dan bawaslu kabupaten kepahiang hadir lengkap, lima komisioner kpu dan tiga komisioner bawaslu kepahiang plus menyertakan staf kesekretariatan.
ditemui usai sidang, kuasa hukum penggugat putri emi menyampaikan sidang ditunda dengan agenda mediasi pada, kamis 18 april 2024.
baca juga:pelayanan kesehatan selama lebaran, gubernur bengkulu rohidin mersyah: kita minta tetap aktif 
pada sidang mediasi nantinya, sesuai dengan petunjuk hakim maka penggugat dalam hal ini, julian tanel akan hadir langsung.
"sebenarnya agenda sidang perdana tadi, baru pemeriksaan pertama, pembacaan legalitas dari pihak penggugat dan tergugat. dari kita sudah lengkap semua. untuk yang kurang, masih bisa disusulkan pada sidang lanjutan 18 april nanti," ujar putri.
pihaknya tetap bertahap dengan dalil-dalil gugatan sebelumnya, yang menilai telah terjadi dugaan perbuatan melawan hukum (pmh) yang telah dilakukan ketua kpu dan bawaslu kepahiang.
"prinsipal (penggugat) juga akan dihadirkan nanti, karena itu sebuah kewajiban, ini juga sudah ditekankan dengan hakimnya," ujar putri.
terpisah, ketua kpu kabupaten kepahiang ikrok dan ketua bawaslu kabupaten kepahiang mirzan p hidayat juga bertahan dengan sikap semula.
baca juga:terjadi pada 743 sm, ini gerhana matahari total dengan durasi terlama sepanjang sejarah di dunia 
yakni, membantah semua tudingan yang telah dilayangkan pihak penggugat.
disinggung dengan langkah mediasi yang akan diambil pada sidang lanjutan nanti, baik kpu dan bawaslu menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.
"untuk membantah tudingan pmh, kami juga siapkan bukti-bukti. kami penyelenggara bantah ada praktek-praktek yang tidak baik," tegas mirzan.
mengenai tudingan salah input data sebagaimana yang dilontarkan penggugat lengkap dengan lokusnya, menurutnya sudah diselesaikan dengan regulasi yang benar di tingkat panwascam.  
"sidang hari ini (kemarin,red) baru pemeriksaan administrasi dulu, sekaligus melihat kehadiran kami selaku pihak tergugat. seluruh berkas yang diminta majelis juga sudah terpenuhi. hari ini kan baru register. belum masuk ke tahapan dan  pembuktian," tambah ikrok.
akan gugat balik, jika tudingan penggugat tak terbukti?
"kita belum pikir ke sana, kalaupun ya kita koordinasikan dulu ke provinsi. termasuk apakah nanti akan sepakat atau tidak dengan mediasi yang ingin ditawarkan. karena ini kan terkait dengan materi gugatan penggugat," tegas mirzan.
baca juga:figur baru pilgub bengkulu: tokoh perempuan punya pengaruh kuat, ini buktinya 
sebelumnya, julian tanel melalui kuasa hukumnya menggugat kpu dan bawaslu kabupaten kepahiang secara perdata dengan nilai gugatan rp2 miliar.
gugatan materil dan immateril tersebut dilayangkan tim pengacara dari m dan n law firm, yasrizal, sh dan heru pratama, sh ke pengadilan negeri (pn) kepahiang pada, rabu 6 maret 2024 lalu.
penggugat melihat pihak tergugat, diduga tidak menjalankan penyelenggaraan berdasarkan regulasi yang ada.
karena ini pula membuat kliennya sebagai salah satu peserta, ikut dirugikan.
gugatan secara  materil dan immateriil ini menurutnya, dilayangkan dengan sederet bukti yang sudah dikantongi.
salah satu materinya adalah dugaan kesalahan pada input data yang dilakukan penyelenggara pemilu di kabupaten kepahiang saat berlangsungnya proses penghitungan suara.
terkait nilai gugatan, didasari penggugat atas aktivitas pencalonan kliennya selama menjalani tahapan pemilihan legislatif dprd provinsi bengkulu dapil kabupaten kepahiang.
mulai dari melaksanakan sosialisasi, hingga kampanye selama pemilu 2024 pihaknya melihat kpu kepahiang, diduga tidak menjalankan penyelenggaraan berdasarkan regulasi yang ada.
baca juga:distribusi material terhambat, pelabuhan kahyapu solusi proyek strategis nasional enggano
karena ini pula membuat kliennya sebagai salah satu peserta, ikut dirugikan.
gugatan secara  materil dan immateriil yang dilayangkan bukan tanpa dasar.
pihak penggugat mengklaim memiliki sederet bukti, dugaan pelanggaran yang telah dilakukan kpu dan bawaslu.
salah satu materinya adalah, dugaan kesalahan pada input data yang dilakukan penyelenggara pemilu di kabupaten kepahiang saat berlangsungnya proses penghitungan suara.
tingkat kesalahan tersebut, menurutnya, terjadi hampir merata di seluruh kecamatan.
penggugat juga menyampaikan dari pn kabupaten kepahiang, persoalan ini akan dibawa kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) republik indonesia.
sebagai gambaran, pada pleno penghitungan suara tingkat kabupaten kepahiang yang telah dituntaskan pekan lalu, gerindra berada di luar peringkat 4 pada pemilihan legislatif dprd provinsi bengkulu dapil kepahiang.
berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten, selasa 27 februari 2024, pdip meraih 12.524 suara (edwar samsi 9.046 suara). disusul partai golkar 11.911 suara (darmawansyah 6.280 suara) dan  pkb 10.764 suara (zainal 6.507 suara).
berikutnya nasdem 9.972 suara (windra purnawan 7.154 suara), demokrat 9.460 suara, perindo 9.180 suara.
selanjutnya, gerindra 7.743 suara, dimana caleg gerindera nomor 1 julian tanel mendapatkan 5.537 suara.
lalu, hanura 6.145 suara. pan 4.626 suara, pks 2.837 suara, gelora 511 suara, ppp 360 suara, psi 111 suara, pkn 82 suara, garda ri 74 suara, partai ummat 70 suara dan pbb 19 suara.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 5 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan