Maksimalkan PAD, Pajak 2 Pelaksana Jalan Inpres di Mukomuko Disorot, Uji Petik Segera Dilakukan

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 14 Apr 2024 - 22:41

PENGERJAAN: Pembangunan jalan menggunakan dana Inpres tahun lalu di Kecamatan Malin Deman. FOTO: PEMDES/RB--

KORANRB.ID – Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mukomuko, sudah lebih dari dua kali Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko meminta pelaksana proyek Jalan Inpres.

Di Kecamatan Malin Deman yakni PT Alco dan PT Pulau Batu Intan yang dilaksanakan tahun 2023 lalu agar dapat segera membayarkan kewajiban berupa pajak pengunaan material selama kegiatan berlangsung.

Kabid Pendapatan I Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko Deftri Maulana S.STP menyampaikan hingga saat ini BKD masih belum menerima dokumen.

Yang diminta kepada pelaksana, untuk mengetahui berapa nilai kontrak hingga berapa material yang habis terpakai serta jenisnya.

“Kami sudah berapa kali melakukan panggilan agar pihak pelaksanaa dapat membayarkan kewajiban, namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda mereka akan membayarkan kewajibannya. Sedangkan untuk pelaksana jalan Inpres lainnya sudah rampung diakhir tahun lalu,” katanya.

Untuk pelaksanaa jalan Inpres tersebut memang di bawah kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu.

Namun bukan berarti pelaksanaa tidak wajib berkontribusi terhadap daerah. Maka dari itu, berkaitan tungakan pajak tersebut, BKD Mukomuko sudah mulai berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko melalui Datun sehingga daerah tidak dirugikan, atas PAD yang tidak terserap.

“Meskipun kegiatan tersebut bukan di bawah kewenangan Pemkab Mukomuko, namun diharapkan seluruh pelaksana kegiatan wajib berkontribusi bagi daerah,” tegasnya.

Selain itu, untuk meningkatkan PAD serta memaksimalkan potensi yang dimiliki, Pemkab Mukomuko akan segera melakukan uji petik.

Uji petik dilakukan kepada beberapa potensi yang belum dapat berkontribusi maksimal terhadap PAD.

maksimalkan pad, pajak 2 pelaksana jalan inpres di mukomuko disorot, uji petik segera dilakukan                             koranrb.id – terkait pendapatan asli daerah (pad) kabupaten mukomuko, sudah lebih dari dua kali badan keuangan daerah (bkd) mukomuko meminta pelaksana proyek jalan inpres.
di kecamatan malin deman yakni pt alco dan pt pulau batu intan yang dilaksanakan tahun 2023 lalu agar dapat segera membayarkan kewajiban berupa pajak pengunaan material selama kegiatan berlangsung. 
kabid pendapatan i badan keuangan daerah (bkd) mukomuko deftri maulana s.stp menyampaikan hingga saat ini bkd masih belum menerima dokumen.
yang diminta kepada pelaksana, untuk mengetahui berapa nilai kontrak hingga berapa material yang habis terpakai serta jenisnya. 
baca juga:ditinggal lebaran, rumah toke sawit ipuh hangus terbakar, diduga ini penyebabnya 
baca juga:siapkan rp4 miliar untuk sarpras rumah adat dan gedung mpp mukomuko
“kami sudah berapa kali melakukan panggilan agar pihak pelaksanaa dapat membayarkan kewajiban, namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda mereka akan membayarkan kewajibannya. sedangkan untuk pelaksana jalan inpres lainnya sudah rampung diakhir tahun lalu,” katanya.
untuk pelaksanaa jalan inpres tersebut memang di bawah kewenangan balai pelaksana jalan nasional (bpjn) bengkulu.
namun bukan berarti pelaksanaa tidak wajib berkontribusi terhadap daerah. maka dari itu, berkaitan tungakan pajak tersebut, bkd mukomuko sudah mulai berkoordinasi dengan kejaksaan negeri (kejari) mukomuko melalui datun sehingga daerah tidak dirugikan, atas pad yang tidak terserap.
“meskipun kegiatan tersebut bukan di bawah kewenangan pemkab mukomuko, namun diharapkan seluruh pelaksana kegiatan wajib berkontribusi bagi daerah,” tegasnya.
baca juga:klaim penerbitan ktp elektronik tanpa kendala, dukcapil mukomuko optimis capai target nasional 
baca juga:linmas di mukomuko kembali keluhkan honor bulanan kecil
selain itu, untuk meningkatkan pad serta memaksimalkan potensi yang dimiliki, pemkab mukomuko akan segera melakukan uji petik.
uji petik dilakukan kepada beberapa potensi yang belum dapat berkontribusi maksimal terhadap pad. 
sebab dalam meningkatkan pad membutuhkan kolaborasi dari semua pihak sehingga ketika ada dukungan dari opd-opd teknis terkait pelaksanaan uji petik dapat terlaksana sesuai dengan keadaan di lapangan.
"tujuan berkolaborasi dengan berbagai opd untuk berperan aktif menghasilkan pad secara maksimal. bisa kita contohkan uji petik terkait parkir. tentu dinas perhubungan yang lebih memahami daerah mana saja, yang berpotensi," kata defri.
baca juga:tindak pemilik ram sawit ilegal di mukomuko
baca juga:distan mukomuko pastikan stok daging segar jelang idul fitri, ini daftar harga daging terkini
tidak hanya potensi parkir, masih banyak produk yang dihasilkan peraturan daerah (perda) mukomuko bisa memberikan pendapatan. 
seperti perda hewan ternak, izin reklame, serta potensi pendapatan dari tambang galian c, yang seluruhnya akan dilakukan uji petik kembali di tahun  ini.
"sebelumnya dprd telah mengeluarkan berbagai produk hukum berupa perda yang akan berkontribusi pada pajak daerah. pajak ini sangat penting untuk pendanaan pembangunan daerah. sudah sewajarnya kita berupaya terus meningkat pad. untuk pembangunan daerah," ujarnya.
lanjutnya, hasil uji petik nantinya, akan menentukan target pad yang harus didapatkan pada objek yang telah dilakukan uji tersebut. 
di mana hal itu akan menjadi tanggungjawab opd terkait. target pad tidak dapat dipungkiri selama ini, penetapan target sering kali tidak melalui uji petik terlebih dahulu. 
sehingga target yang disampaikan terkadang lebih minim dari potensi yang dimiliki.
“kita bisa lihat potensi pajak parkir di wilayah kecamatan lubuk pinang dan kecamatan kota mukomuko, kecamatan penarik, dan kecamatan ipuh, serta masih banyak kecamatan lainnya yang memiliki potensi. namun sampai saat ini belum tergali secara maksimal, padahal kecamatan ini wilayah yang ramai,” sampainya.
sekretaris daerah (sekda) kabupaten mukomuko, dr abdiyanto, sh, m.si, cla membenarkan peningkatan pad harus terus dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan pembangunan di daerah. 
maka dari itu pelaksanaan uji petik terhadap potensi yang menjadi kewenangan opd teknis harus dimaksimalkan.
“kita akan minta opd teknis melaksanakan uji petik atas  potensi yang telah disusun sebelum nya, agar bisa menambah pad. sehingga diawal tahun ini pelaksanaan uji petik sudah seluruhnya terlaksana,” ucapnya.
dijelaskan sekda ada 11 item pendapatan pajak daerah (ppd) untuk pad mukomuko yang akan dimaksimalkan.
di antaranya pajak bumi bangunan (pbb), pajak bphtb, pajak hotel, pajak restoran,  pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batu serta pajak sarang burung walet.
“tentunya upaya peningkatan target pendapatan ini membutuhkan kerjasama yang baik, dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajibanya, agar apa yang menjadi target kita dapat tercapai 100 persen, bahkan lebih nantinya,” jelasnya. 
sementara itu berkaitan dengan adanya tunggakan pajak yang bersumber dari dana inpres, koordinator lapangan pt  pulau baru intan, saparudin sebagai pelaksanaan jalan membantah adanya tunggakan pajak galian c sebab saat ini masih diperhitungkan meskipun pekerjaan di tahun 2023 lalu.
"lagi diperhitungkan pajak galian c nya, jadi bukan nunggak. dalam bulan ini diupayakan selesai," singkatnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 15 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan