Yakin Tak Bersalah, Terdakwa Perkara Jas Kaur Minta Bebas, Begini Tanggapan JPU

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 18 Apr 2024 - 22:53

PLEIDOI: Penyampaian nota pembelaan atau pleidoi terdakwa Asdyarman mantan Kepala Dinas PMD dan Rahmadansyah perkara korupsi pengadaan Jas Dinas PMD Kaur. FIKI/RB --

KORANRB.ID – Dalam sidang beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pleidoi perkara korupsi pengadaan Jas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kaur terdakwa meminta bebas dari tuntutan.

Sidang ini, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis, 18 April 2024 diketui Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.

Dalam Pleidoi terdakwa Asdyarman mantan Kepala Dinas PMD dan Rahmadansyah diduga broker,

yang dibacakan masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya, meminta dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur.

Usai persidangan PH terdakwa Rahmadansyah, Hartius, SH, MH mengatakan di dalam pleidoi kliennya,

pada intinya meminta agar Majelis Hakim dapat membebaskan kliennya dari semua tuntutan JPU dan meminta Majelis Hakim dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

"Kami meyakini klien kami tidak terbukti bersalah dalam perkara ini. Karena uang Rp40 juta yang diberikan klien kami kepada Asdyarman itu berbentuk hutang, bukan fee," kata Hartius.

Ditambah lagi, kata Hartius dalam program pengadaan jas itu sudah jelas tidak ada pemaksaan yang dilakukan baik dari kliennya maupun dari Asdyarman saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PMD.

"Hal ini bisa dilihat. Tidak semua Kepala Desa di Kaur ingin membuat jas dengan klien saya. Artinya tidak ada pemaksaan disana," tuturnya.

Jikapun kliennya bersalah, itu bukan tidak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam dakwaan JPU.

yakin tak bersalah, terdakwa perkara jas kaur minta bebas, begini  tanggapan jpu                            koranrb.id – dalam sidang beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pleidoi perkara korupsi pengadaan jas di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kaur terdakwa meminta bebas dari tuntutan.
sidang ini, digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu,  kamis, 18 april 2024 diketui majelis hakim, agus hamzah, sh, mh. 
dalam pleidoi terdakwa asdyarman mantan kepala dinas pmd dan rahmadansyah diduga broker, 
yang dibacakan masing-masing penasehat hukum (ph)-nya, meminta dibebaskan dari semua tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur. 
baca juga:spj fiktif catering setwan seluma capai rp1 miliar, jpu hadirkan 4 saksi dalam persidangan
baca juga:warung di pantai panjang dimasuki pencuri, 3 hp dan uang rp600 ribu raib
usai persidangan ph terdakwa rahmadansyah,  hartius, sh, mh mengatakan di dalam pleidoi kliennya,
pada intinya meminta agar majelis hakim dapat membebaskan kliennya dari semua tuntutan jpu dan meminta majelis hakim dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. 
"kami meyakini klien kami tidak terbukti bersalah dalam perkara ini. karena uang rp40 juta yang diberikan klien kami kepada asdyarman itu berbentuk hutang, bukan fee," kata hartius.
ditambah lagi, kata hartius dalam program pengadaan jas itu sudah jelas tidak ada pemaksaan yang dilakukan baik dari kliennya maupun dari asdyarman saat itu menjabat sebagai kepala dinas pmd. 
baca juga:masuk jeruji lagi, residivis ini jadi tersangka pengancaman
baca juga:vonis ditunda, jpu yakin lima terdakwa ooj bersalah
"hal ini bisa dilihat. tidak semua kepala desa di kaur ingin membuat jas dengan klien saya. artinya tidak ada pemaksaan disana," tuturnya. 
jikapun kliennya bersalah, itu bukan tidak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam dakwaan jpu. 
"ini bukan tipikor. kami sangat meyakini itu," tutupnya. 
menanggapi pleidoi dua terdakwa, jpu kejari kaur,  dowi, sh mengatakan, pihaknya tetap pada tuntutan. 
baca juga:ini barang-barang yang digasak pencuri di rumah ditinggal mudik pemiliknya
baca juga:mantan napi dilaporkan tetangga ke polisi, ada apa? 
"kami tetap pada tuntutan. kami yakin perbuatan para terdakwa terbukti, " singkatnya. 
untuk diketahui, pada persidangan, selasa 2 april 2024 lalu beragendakan tuntutan jpu. 
jpu kejari kaur, menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. 
dua terdakwa dalam perkara ini, meliputi  asdyarman mantan kepala dinas pmd kaur dan ramadhansyah selaku broker dalam pengadaan jas. 
selain itu, jpu kejari kaur juga membebani kedua terdakwa dengan denda rp50 juta dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayarkan maka akan ditambah hukuman pidana penjara selama 1 bulan. 
jpu kejari kaur meyakini, bahwa terdakwa asdyarman terbukti bersalah melanggar pasal pasal 12 huruf a dan pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang ri nomor 10 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ru nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
untuk terdakwa rahmadansyah diyakini terbukti melanggar pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang ri nomor 10 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ru nimor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
sekedar mengulas, berkas perkara kedua terdakwa, dilimpahkan jpu kejari kaur ke pn tipikor bengkulu, selasa 6 februari 2024 lalu
setelah itu, pn tipikor bengkulu, mengagendakan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan jpu pada 22 februari 2024. 
namun, persidangan harus ditunda, karena hakim ketua dalam perkara ini sedang dalam keadaan sakit. yang mengaharuskan sidang ditunda hingga rabu 28 februari 2024 mendatang. 
untuk diketahui, asdyarman selaku kepala dinas pmd dan rahmadansyah diduga makelar atau broker dalam perkara ini, ditetapkan tersangkan oleh penyidik tipikor satreskrim polres kaur pada 30 november 2023 lalu. 
sebelum ditetapkannya asdyarman dan rahmadansyah sebagai tersangka dalam perkara ini, penyidik tipikor sat reskrim polres kaur telah memeriksa 45 saksi dan tiga orang ahli. bertujuan untuk memperkuat dugaan kepada para terdakwa. 
dari hasil penyelidikan yang dilakukan satreskrim polres kauar beberapa waktu lalu, diketahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan jasa tersebut mencapai rp1,2 miliar. 
anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 kecamatan di kabupaten kaur. 
diduga perkara ini bermula saat terdakwa rahmadansyah diduga broker meminta terdakwa asdyarman agar bisa mendapatkan pengadaan jas. 
bertujuan agar, rahmadansyah mendapat proyek pengadaan jas itu.
diduga rahmadansyah menjanjikan kepada as keuntungan sebesar rp700 ribu per satu setel jas. diketahui satu setel jas tersebut di banderol dengan harga rp 2,5 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 19 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan