OPD Diminta Persiapkan Usulan DAK 2025

SAMPAIKAN: Kepala Bappeda Kaur sampaikan, bahwa OPD harus segera persiapkan usulan DAK 2025-- RUSMANAFRIZAL/RB

BINTUHAN, KORANRB.ID - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur diminta agar menyiapkan usulan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025.

Hal ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu.

Dimana seluruh Pemerintah Kabupaten atau kota di Indonesia sudah bisa melakukan pengajuan usulan DAK tahun anggaran 2025.

"Kita telah rapatkan dan berikan pemberitahuan kepada seluruh OPD, supaya melakukan pengajuan usulan DAK untuk tahun 2025 nanti,” kata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kaur Dr. Ir. Hifthario Syahputra, S.T., M.Si.

BACA JUGA:177 Jemaah Haji Mukomuko Akan Tiba 30 Juni, 1 Meninggal Dunia Warga Desa Air Rami

Hal ini juga tak lain sebagai salah satu upaya dari Pemkab Kaur untuk mengantisipasi kekosongan DAK yang terjadi di tahun 2024 ini salah satunya di Dinas Pertanian.

Padahal di tahun ini, Dinas Pertanian bisa mendapatkan DAK jika pengusulan sebelumnya bisa cepat dilakukan akibatnya beberapa kegiatan tidak bisa terealisasi di tahun ini.

"Jangan sampai kejadian di tahun 2024 ini terulang lagi, salah satunya di Dinas Pertanian DAK itu kosong," ungkap Hiftario.

Disampaikannya, semua OPD saat ini sudah diberikan pemberitahuan bahwasanya pengusulan DAK sudah dapat dilakuka dan meminta untuk segera menyiapkan berkasnya. 

Barulah nanti pengajuan DAK tersebut akan di ajukan melalui aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi antara kinerja anggaran atau Krisna.

BACA JUGA:Jemaah Haji Kabupaten Kaur Dalam Kondisi Sehat, Catat Tanggal Kepulangannya

"Tahun ini OPD harus lebih sigap, jangan sampai nanti ada lagi yang namannya kekosongan DAK di OPD," sampainya.

Ditambahkan Hiftario, pada prinsipnya setiap OPD untuk perencanaan kegiatan pasti sudah memiliki menu pilihannya masing-masing. 

Yang langsung diberikan oleh Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan