Hingga Juni 2024, Ombudsman Bengkulu Terima 128 Laporan, Valuasi Kerugian Capai Rp411,54 Juta

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 28 Jun 2024 - 23:41

LAPORAN: Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu menerima sebanyak 128 laporan dengan nilai valuasi potensi kerugian berkisar Rp411,54 juta. ABDI/RB--

KORANRB.ID - Sepanjang semester satu 2024 ini, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu menerima sebanyak 128 laporan dengan nilai valuasi potensi kerugian berkisar Rp411,54 juta.

Hal tersebut terungkap dalam media briefing pengawasan pelayanan publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu yang dibuka secara langsung anggota Ombudsman, Yaka Hendra Fatika secara virtual, Jum'at, 28 Juni 2024.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Jaka Andhika mengatakan, dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024, jumlah laporan yang diterima pada bagian Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) sebanyak 128.

"Dengan rincian Laporan Masyarakat (LM) sebanyak 101, Konsultasi Non Laporan (KNL) 46 dan tembusan 11," ungkap Jaka.

Kemudian, lanjut Jaka, untuk penanganan pada semester satu tahun ini, totalnya 70 LM yang terdiri dari 39 LM telah selesai dan ditutup serta 31 LM lagi penanganannya masih berproses.

Menurut Jaka, dilihat dari sisi substansi LM, yang mendominasi yakni bidang energi dan kelistrikan sebanyak 17.

Lalu Perbankan 13, serta masing-masing 11 LM pada bidan pendidikan, kepegawaian dan pajak.

"Sedangkan dari sisi dugaan maladministrasi, penyimpangaan prosedur 12, penundaan berlarut 8, tidak memberikan pelayanan 6, tidak kompeten 3 dan tidak paut 1," papar Jaka.

Jaka menambahkan, dari LM yang masuk ini, juga diketahui potensi dan realisasi penyelamatan kerugian masyarakat.

Adapun nilai valuasi potensi kerugian pada semester satu tahun ini berkisar Rp411,54 juta.

hingga juni 2024, ombudsman bengkulu terima 128 laporan, valuasi kerugian capai rp411,54 juta                            koranrb.id - sepanjang semester satu 2024 ini, ombudsman republik indonesia (ri) perwakilan provinsi bengkulu menerima sebanyak 128 laporan dengan nilai valuasi potensi kerugian berkisar rp411,54 juta.
hal tersebut terungkap dalam media briefing pengawasan pelayanan publik di kantor ombudsman ri perwakilan bengkulu yang dibuka secara langsung anggota ombudsman, yaka hendra fatika secara virtual, jum'at, 28 juni 2024.
pejabat sementara (pjs) kepala ombudsman ri perwakilan bengkulu, jaka andhika mengatakan, dalam kurun waktu januari hingga juni 2024, jumlah laporan yang diterima pada bagian penerimaan dan verifikasi laporan (pvl) sebanyak 128.
"dengan rincian laporan masyarakat (lm) sebanyak 101, konsultasi non laporan (knl) 46 dan tembusan 11," ungkap jaka.
baca juga:pwnu bengkulu apresiasi gubernur rohidin dukung kegiatan nu
baca juga:2 jalur ppdb smp di kota bengkulu tuai protes, dikbud pastikan calon siswa dapat sekolah
kemudian, lanjut jaka, untuk penanganan pada semester satu tahun ini, totalnya 70 lm yang terdiri dari 39 lm telah selesai dan ditutup serta 31 lm lagi penanganannya masih berproses.
menurut jaka, dilihat dari sisi substansi lm, yang mendominasi yakni bidang energi dan kelistrikan sebanyak 17. 
lalu perbankan 13, serta masing-masing 11 lm pada bidan pendidikan, kepegawaian dan pajak.
"sedangkan dari sisi dugaan maladministrasi, penyimpangaan prosedur 12, penundaan berlarut 8, tidak memberikan pelayanan 6, tidak kompeten 3 dan tidak paut 1," papar jaka.
baca juga:hut bhayangkara ke-78, polda bengkulu gelar doa bersama lintas agama
baca juga:posko pengaduan ppdb 2024 di bengkulu dibuka, ombudsman bakal tindaklanjuti aduan 
jaka menambahkan, dari lm yang masuk ini, juga diketahui potensi dan realisasi penyelamatan kerugian masyarakat. 
adapun nilai valuasi potensi kerugian pada semester satu tahun ini berkisar rp411,54 juta.
"potensi kerugian itu disebabkan penundaan pencairan dana biaya operasional sekolah (bos) oleh bank terkait, dan penundaan pengembalian anggunan berupa sertifikat atas pelunasan kredit," beber jaka.
selain itu, sambung jaka, nilai valuasi potensi kerugian juga disebabkan penundaan pengangkatan tiga jabatan eselon iii atas rekomendasi komisi aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah.
baca juga:dana btt untuk pembangunan pasca kebakaran smkn 3 kota bengkulu, gubernur: itu tidak boleh
baca juga:insinerator limbah medis bengkulu dibangun tahun ini, gunakan skema single year
"sementara untuk nilai valuasi kerugian masyarakat terhitung sejak tahun 2022 hinggaa 2024 yakni sebesar rp 8,01 miliar," jelas jaka.
sebelumnya, anggota ombudsman, yaka hendra fatika saat membuka media briefing mengemukakan, ombudsman perwakilan bengkulu dapat terus memperkuat sinergitas dengan insan pers.
"mengingat antara ombudsman dengaan insan pers memiliki gen yang hampir sama, yakni memiliki peran pengawasan eksternal.
maka dari itu kita terus mendorong agar ori di daerah dan insan pers dapat bekerjasama, berkolaborasi dan bersinergi," harap yaka.
lebih lanjut yaka menyampaikan, gagasan pengawasan juga mesti diperbarui, karena hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat menjadi sumber atau literasi bagi masyarakat.
"apalagi sekarang ini akibat pelayanan yang kurang baik, seperti halnya maladministrasi dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik secara materi ataupun unmateri. sehingga dengan pengawasan, kerugian masyarakat bisa terselamatkan," tutup yaka. 
di sisi lain, setelah dibukanya penerimaan peserta didik baru (ppdb) jalur zonasi 25 juni 2024 lalu, ombudsman ri perwakilan bengkulu juga membuka posko pengaduan serta ajak masyarakat untuk turut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan yang masih berjalan.
ajakan tersebut merujuk pada ppdb 2023 lalu, di mana masyarakat banyak yang mengeluhkan proses penerimaan dari jalur zonasi dan afirmasi.
dan pada tahun ini, yakni untuk ppdb jalur prestasi juga didapati beberapa keluhan terkait lambatnya verifikasi yang dilakuakan pihak sekolah.
diungkapkan, asisten pemeriksa yang juga penanggungjawab pengawasan ppdb bengkulu, hendra irawan, untuk mengakomodir laporan dugaan kecurangan dalam ppdb pihak ombudsman ri perwakilan bengkulu akan membuka posko di kantor ombudsman di jalan adam malik km 8 kota bengkulu.
“sekarang kita sedang mengawasi agar pelaksanaan itu sesuai dengan surat edaran serta permendikbud, sehingga kita mengevaluasi tahun lalu supaya hal-hal yang terkait administratif, masalah data kependudukan di sistem dan zonasi. kita harapkan lebih ketat lagi verifikasinya,” ungkap hendra.
pengawasan dan didirikan pos pengaduan tersebut, bertujuan juga tentang adanya kemungkinan jual beli kursi atau adanya penambahan siswa di sekolah-sekolah tertentu setelah penutupan masa ppdb seperti laporan masyarakat tahun-tahun sebelumnya.
“jadi jika ada hal terkait ppdb silakan melapor ke ombudsman, kita akan langsung tindaklanjuti sesuai dengan aduan masyarakat,” tegas hendra.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 29 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan