Gubernur Rohidin Minta Kinerja OPD Dicek Berkala

KORANRB.ID – Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA minta kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dicek secara Berkala.

Hal tersebut Gubernur Rohidin sampaikan pada saat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Bengkulu tahun 2024 secara daring dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Evaluasi SAKIP 2024 tersebut, dikuti Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, Asisten II dan III Provinsi Bengkulu, Inspektur, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Nakertrans, Kepala Dinas TPH, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, dan Kepala BKD Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu.

Pengecekan kinerja OPD secara berkala tersebut, tertuju pada Sekda Provinsi Bengkulu dan para Asisten Pemprov Bengkulu.

BACA JUGA:Beri Rasa Nyaman Pengunjung Festival Tabut

BACA JUGA:Pemprov Ingatkan Developer Jaga Kualitas Perumahan Subsidi

"Komitmen ini harus kita pegang kuat agar nilai AKIP kita bisa meningkat," tegas Rohidin.

Rohidin mengungkapkan, bahwa nilai SAKIP OPD Pemprov Bengkulu tidak akan meningkat apabila tidak adanya upaya dalam membangun komitmen dan budaya kerja yang positif di lingkungan kerja.

"Menyinergikan kabupaten/kota dan provinsi dengan kebijakan nasional akan menjadi sangat sulit jika masing-masing berdiri sendiri dan terpisah-pisah," ungkapnya.

Lebih jauh, Gubernur Rohidin menekankan upaya meningkatkan nilai SAKIP, OPD tidak boleh hanya fokus pada peningkatan kinerja, namun harus juga memperhatikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Dua Calon Ketua Perbakin Bengkulu Adu Gagasan

BACA JUGA:Kolaborasi PLN Icon Plus Menuju Transformasi Energi Hijau dan Elektrifikasi Kendaraan di Indonesia

"Ukuran dampak ini harus menjadi perhatian serius dari para pimpinan OPD saat melakukan evaluasi SAKIP secara komprehensif," ujar Rohidin.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I, Akhmad Hasmy mengatakan, tujuan dari evaluasi SAKIP ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.