Tarif Pajak Galian C Naik, Ada ‘Jatah’ untuk Pemprov

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 15 Jul 2024 - 06:00

GALIAN: Salah satu lokasi galian C di Bengkulu Utara yang akan dinaikkan pajaknya tahun 2025 mendatang. SANDI/RB--

KORANRB.ID – Selain akan dilakukan kenaikan pajak kendaraan bermotor, tahun 2025 mendatang juga akan ada kenaikan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Terhitung tahun depan akan ada kenaikan pajak MBLB atau Galian C sebesar 25 persen dari beban pajak 10 persen yang sudah ditetapan sebelumnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara, Markisman, S.Pi menerangkan jika kenaikan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-undang tersebut, semula MBLB hanya menjadi pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kabupaten atau kota.

“Namun dalam Undang-undang baru tersebut selain pajak tersebut menjadi PAD kabupaten dan Kota, ada juga hak dari Pemda Provinsi yang menjadi aturan baru dalam undangan tersebut,” terangnya.

Pajak MBLB semula sebesar 10 persen dari total barang tambang yang digali dari kawasan sungai yang dijual ke masyarakat.

Namun saat ini, dari 120 persen pajak daerah tersebut, ditambah lagi 25 persen yang merupakan pajak yang akan disetorkan ke Pemda Provinsi.

“Sehingga dengan adanya Undang-undang dan hak dari Pemda Provinsi tersebut, maka ada kenaikan pajak,” terangnya.

Namun besaran pajak yang akan diterima bukan 25 persen dari total barang kena pajak atau bahan tambang yang dijual.

Namun besaran 25 persen tersebut dari beban pajak 10 persen sebagaimana besaran pajak semula.

tarif pajak galian c naik, ada ‘jatah’ untuk pemprov                            koranrb.id – selain akan dilakukan kenaikan pajak kendaraan bermotor, tahun 2025 mendatang juga akan ada kenaikan pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb). 
terhitung tahun depan akan ada kenaikan pajak mblb atau galian c sebesar 25 persen dari beban pajak 10 persen yang sudah ditetapan sebelumnya. 
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara, markisman, s.pi menerangkan jika kenaikan ini berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 
dalam undang-undang tersebut, semula mblb hanya menjadi pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kabupaten atau kota. 
baca juga:harga tbs naik, pemda dorong berbagai program pengembangan kelapa sawit
baca juga:pelajar di ketahun pura-pura dibegal, ternyata uang orangtua rp 1,3 juta dipakai deposit game online
“namun dalam undang-undang baru tersebut selain pajak tersebut menjadi pad kabupaten dan kota, ada juga hak dari pemda provinsi yang menjadi aturan baru dalam undangan tersebut,” terangnya.
pajak mblb semula sebesar 10 persen dari total barang tambang yang digali dari kawasan sungai yang dijual ke masyarakat. 
namun saat ini, dari 120 persen pajak daerah tersebut, ditambah lagi 25 persen yang merupakan pajak yang akan disetorkan ke pemda provinsi. 
“sehingga dengan adanya undang-undang dan hak dari pemda provinsi tersebut, maka ada kenaikan pajak,” terangnya. 
baca juga:modus minta antar, pengangguran coba 'gagahi' remaja putri di kebun, begini nasib pelaku
baca juga:1.100 anggota bpd bengkulu utara akan dikukuhkan ulang, ini penyebabnya 
namun besaran pajak yang akan diterima bukan 25 persen dari total barang kena pajak atau bahan tambang yang dijual. 
namun besaran 25 persen tersebut dari beban pajak 10 persen sebagaimana besaran pajak semula. 
“sehingga besarannya bukan 25 persen yang menyebabkanb kenaikan menjadi 12,5 persen melainkan 25 persen dari 10 persen pajak tersebut,” terangnya. 
hal ini juga dinilainya wajar, meskipun selama ini pajak mblb hanya menjadi hak daerah, namun dengan adanya kewenangan ini tidak mengurangi potensi pajak di bengkulu utara.
selain itu, pemda bengkulu utara juga mendapatkan pendapatan pajak dari beberapa sektor lain yang selama ini menjadi kewenangan pemda provinsi dan tidak masuk ke pendapatan asli daerah.
baca juga:tersangka penyalahguna narkoba di bengkulu didominasi umur 30 tahun, ini rinciannya dari 281 tersangka
baca juga:siswa belajar di kelas, guru berkantor di teras, smkn 5 bengkulu utara butuh gedung baru
di antaranya pemda bengkulu utara tahun 2025 mendatang pemda bengkulu utara akan mendapatkan dana pajak sektor pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas pendapatan asli daerah. 
“sehingga dengan adanya undang-undang baru tersebut maka sektor pendapatan kita bertambah dan diharapkan bisa menyokong lebih besar lagi untuk pembangunan,” pungkas markisman. 
sekadar mengetahui, sektor mblb adalah sketor pajak unggulan di bengkulu utara. 
setiap tahunnya pajak mblb menjadi pajak yang tertinggi masuk ke kas pendapatan asli daerah disamping pajak penerangan jalan umum. 
setiap tahun, pemda bengkulu utara mendapatkan sekitar rp3 miliar dana pajak sektor mblb tersebut. 
hasil pertambangan di bengkulu utara bukan hanya dijual atau digunakan untuk pembangunan di wilayah bengkulu utara melainkan di seluruh kabuapten kota di provinsi bengkulu. 
apalagi beberapa tahun ini pembangunan fisik banyak dilakukan terutama dari pekerjaan fisik pemerintah yang bersumber dari apbn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 15 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan