Hingga Juli, Dana Desa Tersalur Rp672 Miliar, DJPb: Penggunaan Harus Sesuai Juknis Kemenkeu RI

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 20 Jul 2024 - 23:27

DANA DESA: Hingga Juli 2024, penyaluran Dana Desa (DD) di Provinsi Bengkulu sudah tersalur sebanyak Rp672 miliar. ABDI/RB--

KORANRB.ID – Hingga Juli 2024, penyaluran Dana Desa (DD) di Provinsi Bengkulu sudah tersalur sebanyak Rp672 miliar, dengan persentase realisasi capai 63,87 persen.

Diungkapkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya SE, MSi bahwa untuk penyaluran dana desa dipastikan lancar.

Namun, yang menjadi sorotan yakni potensi penggunaan dana desa yang menyalahi aturan.

Sehinga diwanti-wanti penggunaan dana desa haru sesuai petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

“Penyaluran tidak ada masalah ya, namun kita monitoring penggunaannya takutnya menyalahi aturan dari Kemenkeu RI,” sampai Bayu, Sabtu, 20 Juli 2024.

Berdasarkan data penyaluran dana desa oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terbesar disalurkan ke Kabupaten Bengkulu Utara yakni Rp119 miliar dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rp140 miliar.

Kemudian disusul, Kabupaten Bengkulu Selatan Rp100 miliar dengan DIPA Rp106 miliar, Kabupaten Bengkulu Utara Rp93 miliar denga DIPA 174 miliar.

Kabupaten Rejang Lebong Rp54 miliar dengan DIPA Rp104 miliar, Kabupaten Seluma Rp82 miliar dengan DIPA Rp146 miliar.

Kabapaten Mukomuko Rp82 miliar dengan DIPA Rp118 miliar, Kabupaten Lebong Rp37 miliar denga DIPA Rp72 miliar.

Kabupaten Kepahiang Rp39 miliar dengan DIPA Rp82 miliar dan Kabupaten Bengkulu Tengah Rp62 miliar dengan DIPA Rp106 miliar.

hingga juli, dana desa tersalur rp672 miliar, djpb: penggunaan harus sesuai juknis kemenkeu ri                             koranrb.id – hingga juli 2024, penyaluran dana desa (dd) di provinsi bengkulu sudah tersalur sebanyak rp672 miliar, dengan persentase realisasi capai 63,87 persen.
diungkapkan kepala kanwil djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya se, msi bahwa untuk penyaluran dana desa dipastikan lancar.
namun, yang menjadi sorotan yakni potensi penggunaan dana desa yang menyalahi aturan.
sehinga diwanti-wanti penggunaan dana desa haru sesuai petunjuk teknis (juknis) dari kementerian keuangan (kemenkeu) ri.
baca juga: rancang perda pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas di kota bengkulu
baca juga:kampanye lawan judi online, kajati bengkulu selenggarakan turnamen mini soccer
“penyaluran tidak ada masalah ya, namun kita monitoring penggunaannya takutnya menyalahi aturan dari kemenkeu ri,” sampai bayu, sabtu, 20 juli 2024.
berdasarkan data penyaluran dana desa oleh pemerintah daerah (pemda) terbesar disalurkan ke kabupaten bengkulu utara yakni rp119 miliar dan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) rp140 miliar.
kemudian disusul, kabupaten bengkulu selatan rp100 miliar dengan dipa rp106 miliar, kabupaten bengkulu utara rp93 miliar denga dipa 174 miliar.
kabupaten rejang lebong rp54 miliar dengan dipa rp104 miliar, kabupaten seluma rp82 miliar dengan dipa rp146 miliar.
baca juga:lulus langsung diangkat cpns, tes skd 8 sekolah kedinasan rekrut 3.445 formasi
baca juga:sampah masih berserakan di arena festival tabut, ini kata dlh kota bengkulu 
kabapaten mukomuko rp82 miliar dengan dipa rp118 miliar, kabupaten lebong rp37 miliar denga dipa rp72 miliar.
kabupaten kepahiang rp39 miliar dengan dipa rp82 miliar dan kabupaten bengkulu tengah rp62 miliar dengan dipa rp106 miliar.
“sudah disalurkan, kepada desa dan ini masih kita monitoring,” ungkap bayu.
sebagai informasi, djpb provinsi bengkulu juga sudah mencatat jumlah penyaluran dana alokasi khusus (dak) nonfisik yang meliput dan bantuan operasional sekolah (bos) dan bantuan operasional kesehatan (bok).
baca juga:tingkatkan hasil pertanian bengkulu, 900 penyuluh pertanian diterjunkan, anggaran disiapkan rp1 miliar
baca juga:penyaluran dak nonfisik provinsi bengkulu capai rp710,17 miliar, penggunaan jadi atensi
tahun ini dak nonfisik untuk seluruh provinsi bengkulu meningkat tipis dibandingkan dengan serapan dak non fisik pada 2023 lalu.
adapun jumlah dak nonfisik 2024 sebesar rp1,438 triliun naik sedikit dibandingkan jumlah dak nonfisik 2023 lalu yang hanya rp1,415 triliun.
serta hingga akhir juni 2024 lalu hasil monitoring kantor wilayah djpb provinsi bengkulu untuk serapan dak non fisik di wilayah kabupaten/kota se-provinsi bengkulu mencapai rp710,17 miliar.
"untuk dak non fisik yakni bos dan bok, naik tipis. apabila dibandingkan dengan periode tahun lalu, tahun ini sudah rp710,17 miliar berarti naik tipis 0,5 persen," sampai bayu.
bayu menerangkan, bahwa berdasarkan tugas dan fungsinya, kanwil djpb provinsi bengkulu terus melakukan monitoring serta pengawasan terhadap penyaluran dak nonfisik di 9 kabupaten 1 kota di provinsi bengkulu.
"saat ini masih on the track, jadi masih berjalan penyalurannya untuk tahun ini," ungkap bayu.
bayu mengaku bahwa tidak akan terjadi masalah pada penyaluran dak nonfisik, namun, yang harus diperhatikan yakni terkait penggunaan dari dak nonfisik itu sendiri.
jangan sampai ada penggunaan yang menyalahi kaidah atau aturan dari perundang undangan negara republik indonesia.
"penyaluran dipastikan tidak ada masalah, yang menjadi atensi yakni terkait penggunaan dak non fisik itu sendiri," tegas bayu.
sementara, untuk dak fisik, terdapat satu daerah yang nilai kontrak di bawah 20 persen pada penyaluran dak fisik tahap i kabupaten/kota di provinsi bengkulu.
di mana jumlah 20 persen tersebut, didasari data kontrak yang dibandingkan dengan rencana kegiatan (rk) dak fisik hingga rabu, 17 juli 2024.
diterangkan kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, bayu bayu andy prasetya se, msi bahwa daerah tersebut yakni kabupaten kaur.
namun juga terdapat dua daerah yang telah mencapai nilai kontrak di atas 90 persen, yakni kabupaten bengkulu selatan dan kabupaten lebong.
sedangkan untuk kabupaten/kota berada pada angka yang bervariasi, kota bengkulu 39,31 persen, kabupaten bengkulu tengah 85,03 persen dan kabupaten kepahiang 62, 34 persen.
kabupaten mukomuko 69,03 persen, kabupaten seluma 37,46 persen, kabupaten rejang lebong 50,92 persen dan kabupaten bengkulu utara 55,42 persen.
“iya untuk penyaluran dak fisik ini, dua sudah di atas 90 persen dan masih ada yang di bawah 20 persen,” singkat bayu saat ditemui rb di kantor djpb bengkulu.
bayu menerangkan, bahwa terdapat risiko apabila daerah yang nilainya tidak mencapai data kontrak dak fisiknya, maka secara otomatis akan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
“tentu ada risikonya apabila tidak mencapai rencana kontraknya, maka itu akan menjadi beban apbd mereka,” ungkap bayu.
adapun total pagu dak fisik tahap i rp1 triliun lebih, rk rp1 triliun lebih kemudian total kontrak rp700 miliar lebih.
bayu mengatakan, bahwa berdasarkan jumlah tersebut, dapat disimpulkan baru tersalurkan 64,52 persen.
“iya total pagu rp1 triliun lebih pada tahap i, hingga juli ini total  nilai kontrak dak fisik di kabupaten/kota baru 60 persenan lebih,” terang bayu.
kendati demikian, bayu mengaku hingga saat ini djpb provinsi bengkulu tengah melakukan komunikasi terhadap pemerintah kabupaten (pemkab) se-provinsi bengkulu.
guna mendorong agar penggunaan dak fisik dapat dioptimalkan.
“kita terus melakukan komunikasi kepada pemkab terkait dak fisik ini,” beber bayu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan