Mantan Pejabat Disnakertrans Benteng Susun Pembelaan Atas Tuntutan 6 Tahun

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 09 Sep 2024 - 23:25

MENANGIS: Terdakwa Rully Oktavian duduk usai mengikuti agenda tuntutan didampingi sang istri yang sedang menagis. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Sidang perkara tindak pidana korupsi (tipikor) Dana Kompensasi retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bengkulu Tengah (Benteng) dengan agenda tuntutan, terdakwa dituntut 6 tahun kurungan penjara.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada Senin, 9 September 2024 dan yang bertindak sebagai Hakim Ketua adalah Paisol, SH.

Dalam sidang itu, JPU Kejari Bengkulu Tengah, Harys, SH menuntut terdakwa Rully Oktavian mantan Kasi di Disnakertrans Benteng, dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan, serta denda Rp200 juta subsidair 6 bulan.

JPU menyebutkan bahwa tindakan mantan pejabat ini, bertentangan dengan Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

"Menimbang bahwa terdakwa Rully telah bersama-sama melakukan tindakan korupsi dan atas tindakan terdakwa memuluskan terpidana lainnya untuk untuk memperkaya diri," ungkap JPU, Harys.

Usai pembacaan tuntutan itu, Ketua Majelis Hakim Paisol, SH menunda persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan.

Sementara itu, Zetriansyah, SH selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Rully menyatakan akan menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya.

"Pasti, kita akan sampaikan pleidoi pada persidangan berikutnya nanti," ungkap Zetriansya.

PH akan menyusun pembelaan terhadap terdakwa namun saat ini masih dalam pendalaman.

“Pastinya kita ambil langkah pembelaan namun saat ini kita dalami terlebih dahulu,” tutup Zetrisaya.

mantan pejabat disnakertrans benteng susun pembelaan atas tuntutan 6 tahun                             koranrb.id – sidang perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana kompensasi retribusi penggunaan tenaga kerja asing (dkptka) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu tengah (benteng) dengan agenda tuntutan, terdakwa dituntut 6 tahun kurungan penjara.
sidang yang digelar di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu pada senin, 9 september 2024 dan yang bertindak sebagai hakim ketua adalah paisol, sh.
dalam sidang itu, jpu kejari bengkulu tengah, harys, sh menuntut terdakwa rully oktavian mantan kasi di disnakertrans benteng, dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan, serta denda rp200 juta subsidair 6 bulan.
jpu menyebutkan bahwa tindakan mantan pejabat ini, bertentangan dengan pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
baca juga:korupsi retribusi tka bengkulu tengah, mantan pejabat disnakertrans dituntut 6 tahun penjara
baca juga:jpu tetap yakin mantan ketua baznas bs ikut terlibat merugikan negara
"menimbang bahwa terdakwa rully telah bersama-sama melakukan tindakan korupsi dan atas tindakan terdakwa memuluskan terpidana lainnya untuk untuk memperkaya diri," ungkap  jpu, harys.
usai pembacaan tuntutan itu, ketua majelis hakim paisol, sh menunda persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan. 
sementara itu, zetriansyah, sh selaku penasihat hukum (ph) terdakwa rully menyatakan akan menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya.
"pasti, kita akan sampaikan pleidoi pada persidangan berikutnya nanti," ungkap zetriansya.
ph akan menyusun pembelaan terhadap terdakwa namun saat ini masih dalam pendalaman.
baca juga:3 tsk dugaan korupsi bos man 2 kepahiang didakwa besok, 24 saksi, 110 bukti dan 7 jpu disiapkan 
baca juga:ancang-ancang tersangka samisake jilid ii ajukan praperadilan
“pastinya kita ambil langkah pembelaan namun saat ini kita dalami terlebih dahulu,” tutup zetrisaya. 
sekedar mengulas berita sebelumnya, jpu kejari bengkulu tengah hadirkan saksi ahli.
saksi tersebut terdiri dari dua orang pertama ahli dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu soliqin budhi sofiandi, dan akademisi dari universitas barwijaya yaitu dr. prija djatmika.
kemudian pada persidangan saksi soliqin budhi sofiandi, se yang memberikan keterangannya melalui via zoom mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada 14 september 2022 dan adanya kerugian negara (kn) yang diakibat oleh perbuatan elpi eriantoni dan terdakwa rully oktavian.
baca juga:diduga terlilit hutang, bujang turan lalang nekat tenggak racun
baca juga: anggota dewan tsk korupsi pasar inpres masih terima gaji
“memang benar ada kerugian negara yang timbul dari terpidanan dan terdakwa ini dan dihasilkan dari pencairan cek yang di tanda tangani oleh terdakwa rully,” ungkap soliqin melalui via zoom di depan persidangan.
untuk kerugian yang timbul akibat perbuatan keduanya sebesar rp1.671.211.200 karena mencairkan dkptka atau retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) yang seharusnya disetorkan ke kas daerah/negara tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.
“setelah dilakukan penelususran memang ada aliran dana yang timbul dari tindakan terdakwa yaitu sebesar rp 1,6 milar lebih yang dicairakan memalui bni dengan media cek,” terang soliqin.
sesudah keterangan melalui zoom selesai kemudian dilanjutkan keterangan dari ahli hukum pidana namun karena berhalangan hadir ahli hanya memberikan berkas yang di tuangkan pada berita acara perkara.
setelah dilakukan pemeriksan saksi selesai juga hakim melanjutkan dengan agenda pemeriksan terdakwa.
saat terdakwa rully oktavian angkat bicara dengan posisi menunduk rully mengungkapkan bahwa memang benar dia melakukan pemalsuan untuk 15 cek dan hal tersebut diperintahkan terpidana elpi erintoni namun dia tidak tahu cek itu untuk apa.
“benar saya memalsukan tanda tangan plt. kepala disnakertrans kabupaten bengkulu tengah pak supawan said, tapi tiak tahu itu mau digunakan untuk apa,” ungkap rully pada persidangan.
setelah sidang usai jpu mengungkapkan bahwa untuk kerangan saksi ahli serta keterangan terdakwa sudah cukup untuk merumuskan tuntutan nantinya.
“kami menganggap telah cukup untuk membuktikan terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama elpi eriantoni,” jelas harys.
 
hal-hal yang memberatkan tuntutan jpu terhadap rully oktavian:
1. terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang bebas korupsi.
2. terdakwa palsukan 15 cek untuk mencairkan uang retribusi tka benteng.
3. terdakwa ikut serta rugikan negara rp1,6 miliar.
4. terdakwa dengan sengaja memalsukan tanda tangan plt dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten bengkulu tengah.
5. terdakwa menerima uang dari terpidana elpi elpiantoni sebesar rp3 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 10 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan