Soal Konflik Agraria, Kanopi: Pemkab Bengkulu Utara Belum Undang Petani, Walhi Sorot Agricinal

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 06 Nov 2024 - 22:39

Ketua Yayasan Kanopi Hijau Bengkulu, Ali Akbar dan Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu, Abadullah Ibrahim Ritonga--Abdi/RB

KORANRB.ID – Konflik agraria antara masyarakat dan 3 perusahaan terus dikawal.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum mengundang petani untuk tindak lanjut penyelesaian konflik.

Sedangkan, untuk di Kabupaten Mukomuko, pihak Pemerintah setempat telah melakukan pemanggilan dan melakukan pertemuan dengan para petani.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah memfasilitasi 3 pertemuan antara masyarakat yang berkonflik dengan beberapa perusahaan.

Adapun 3 perusahaan itu, yakni PT. Bima Bumi Sejahtera (BBS) di Mukomuko, PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS), dan PT Purna Wira Darma Upaya (PDU) di Bengkulu Utara.

Diungkapkan, Ketua Yayasan Kanopi Hijau Bengkulu, Ali Akbar bahwa saat ini yang baru menunjukkan progres dengan menidaklanjuti hasil pertemuan dengan Pemprov Bengkulu, yakni baru pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Namun, untuk pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara hingga saat ini belum melakukan pemanggilan atau mengundang masyarakat petani yang berkonflik.

“Kalau di Mukomuko sudah menunjukkan perkembangan, namun untuk di Bengkulu Utara itu belum ada sama sekali, itu informasi yang kita dapat,” beber Ali, Rabu, 6 November 2024.

Lebih lanjut, Ali menerangkan, diundangnya petani oleh pemerintah setempat merupakan hasil rapat inisiasi yang dilakukan bersama Pemprov Bengkulu, diamana nantinya para petani akan dikutsertakan dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

“Para petani ini akan dimasukkan menjadi tim GTRA, namun Mukomuko ini progresnya cukup progresif,” terang Ali.

soal konflik agraria, kanopi: pemkab bengkulu utara belum undang petani, walhi sorot agricinal                             koranrb.id – konflik agraria antara masyarakat dan 3 perusahaan terus dikawal.
sejauh ini pemerintah kabupaten bengkulu utara belum mengundang petani untuk tindak lanjut penyelesaian konflik.
sedangkan, untuk di kabupaten mukomuko, pihak pemerintah setempat telah melakukan pemanggilan dan melakukan pertemuan dengan para petani.
sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah memfasilitasi 3 pertemuan antara masyarakat yang berkonflik dengan beberapa perusahaan.
baca juga:tersinggung pernyataan paslon pilgub: hearing dengan komisi iv, puluhan kepsek bantah tahan ijazah 
baca juga:massa segel ruang kerja, dewan janji panggil plt bupati lebong 
adapun 3 perusahaan itu, yakni pt. bima bumi sejahtera (bbs) di mukomuko, pt. bimas raya sawitindo (brs), dan pt purna wira darma upaya (pdu) di bengkulu utara.  
diungkapkan, ketua yayasan kanopi hijau bengkulu, ali akbar bahwa saat ini yang baru menunjukkan progres dengan menidaklanjuti hasil pertemuan dengan pemprov bengkulu, yakni baru pemerintah kabupaten mukomuko.
namun, untuk pemerintah kabupaten bengkulu utara hingga saat ini belum melakukan pemanggilan atau mengundang masyarakat petani yang berkonflik.
“kalau di mukomuko sudah menunjukkan perkembangan, namun untuk di bengkulu utara itu belum ada sama sekali, itu informasi yang kita dapat,” beber ali, rabu, 6 november 2024.
baca juga:pemkab rejang lebong bentuk tim pemeriksaan, tindak lanjut asn berpolitik praktis
baca juga:dinas pupr terima penyerahan fasilitas umum dari 53 pengembang perumahan
lebih lanjut, ali menerangkan, diundangnya petani oleh pemerintah setempat merupakan hasil rapat inisiasi yang dilakukan bersama pemprov bengkulu, diamana nantinya para petani akan dikutsertakan dalam tim gugus tugas reforma agraria (gtra).
“para petani ini akan dimasukkan menjadi tim gtra, namun mukomuko ini progresnya cukup progresif,” terang ali.
namun, terkait progres penyelesaian konflik yang dilakukan di bengkulu utara. ali mengaku, belum berprogres, dan dari informasi yang ia dapat dari petani.
saat ini petani yang berkonflik di bengkulu utara masih menunggu undangan dari pemerintah setempat. namun apabila para petani dalam kurun waktu tertentu tidak diundang maka tidak menutup kemungkinan mereka akan datang sendiri.
baca juga:bulog tambah stok 500 ton beras untuk tiga kabupaten
baca juga:bisa hidup di daerah minim oksigen! berikut 5 fakta unik lobster rawa merah
“iya informasinya, para petani masih menunggu undangan tersebut. tentu, ada langkah seperti mendatangi pemerintah setempat,” ungkap ali.
sebelumnya, asisten ii setda provinsi bengkulu, raden ahmad denni bahwa pada rapat-rapat telah diadakan sebanyak 3 kali. pertemuan-pertemuan tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing.
lanjut, denni, diketahui pemprov bengkulu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu hanya berperan sebagai fasilitator dalam konflik agraria yang melibatkan 2 kabupaten. 
“tidak menemui titik terang, jadi kita arahkan masyarakat untuk menempu jalur hukum saja. kami pemprov, berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2014, kalau konflik terjadi di dalam satu kabupaten, maka kewenangannya ada di pemerintah kabupaten. provinsi hanya memfasilitasi penyelesaian,” sampai denni. 
baca juga:skrining glukosa dan kolesterol lansia di wilayah kerja puskesmas sri kuncoro 
baca juga:daftar tunggu haji mencapai 1.675 orang, daftar sekarang 19 tahun baru berangkat
berbeda dengan konflik agrarian diatas, saat ini wahana lingkungan indonesia (walhi) telah merilis peta penyelesaian konflik lahan pt. agricinal versus forum masyarakat bumi pekal (fmbp).
adapun rilis tersebut merangkum, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, walhi bengkulu memantau konflik lahan yang sedang terjadi antara forum masyarakat bumi pekal dengan pt. agricinal. 
pada tahun 2023, permasalahan konflik lahan yang sedang terjadi antara masyarakat di 5 desa penyangga dengan pt. agricinal yang bermula ketika pihak pt. agricinal memiliki hgu seluas 8.902 ha yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2020. 
kemudian melakukan proses pengajuan pembaharuan dan perpanjangan hgu dengan luas tanah yang dimohon 6.250 ha, tanah yang dimohonkan itu merupakan hgu nomor 01/ks yang terletak di desa pasar sebelat, talang arah, suka negara, suka medan dan suka merindu di kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat kabupaten bengkulu utara.
baca juga:oknum di dprd bengkulu tengah diduga terbitkan sk fiktif tenaga honorer, sekwan: sk sudah dibatalkan
baca juga:sedang hujan petir? hati-hati jangan lakukan hal ini
dari proses ini yang kemudian menjadi sumber utama konflik, pasalnya pasca perpanjangan hgu pt agricinal yang disetujui pemerintah pada tahun 2022 itu menyisakan lahan seluas 2.652 ha yang seharusnya dikembalikan kepada negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. 
“namun sisa lahan tersebut masih dikuasai oleh pihak perusahaan dengan dalih memiliki tanaman tumbuh, juga pihak perusahaan tidak mengetahui batas-batas lahan yang dilepaskan,” kata direktur eksekutif walhi bengkulu, abadullah ibrahim ritonga dalam rillissnya. 
berbagai upaya telah dilakukan oleh fmbp dimulai dari melakukan pertemuan, mediasi, pelaporan, bahkan aksi demonstrasi di lahan perusahaan. hingga puncaknya pada tanggal 12 juli 2024 terjadi ketegangan antara masyarakat dan pihak perusahaan. diduga oknum aparat melakukan penembakan terhadap 2 warga yang sedang beraktivitas di wilayah yang oleh pihak perusahaan diklaim sebagai lahan pt agricinal. 
insiden tersebut menjadi penanda bahwa perusahaan menggunakan segala cara bahkan kekerasan untuk tetap menguasai lahan masyarakat.
oleh karena itu walhi bengkulu merekomendasikan peta jalan penyelesaian konflik lahan pt. agricinal vs forum masyarakat bumi pekal sebagai berikut.
1. pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten serta kanwil bpn provinsi bengkulu segera mengevaluasi seluruh legalitas perizinan perkebunan sawit pt. agricinal.
2. gtra provinsi bengkulu segera memasukan konflik lahan yang terjadi antara forum masyarakat bumi pekal vs pt. agricinal sebagai skala prioritas dalam rangka mewujudkan reforma agraria untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan ekosistem berdasarkan perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.
3. pihak pt. agricinal harus menghormati, melindungi dan mengedepankan prinsip ham bagi masyarakat desa penyangga. 
4. kepolisian daerah di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menghentikan tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat dan harus melihat persoalan yang tengah berlangsung saat ini secara komprehensif sesuai dengan protapnya. 
5. pemerintah dan pt. agricinal harus mengedepankan prinsip persetujuan berdasarkan informasi di awal tanpa paksaan/padiatapa yang memastikan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal berhak menerima atau menolak berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 7 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan