Anggota DPR RI ESD Angkat Bicara Soal Polemik Keberangkatan Duta Wisata

KORANRB.ID - Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Pariwisata, Erna Sari Dewi disapa ESD ikut mempertanyakan polemik keberangkatan utusan daerah dalam Pemilihan Duta Wisata Indonesia Tingkat Nasional Ke-18 di Sulawesi Tengah. 

Diketahui, utusan resmi Bengkulu yakni Nandi Asqora Putra dan Fathma Muthiah terpilih sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu terpaksa menggunakan biaya pribadi untuk berangkat ke ajang bergengsi tersebut. Muncul kesan tanpa dukungan dari Dinas Pariwisata.

“Saya sangat menyayangkan. Mereka seharusnya mengambil peran aktif dalam mendukung utusan kita, terutama dalam acara berskala nasional seperti ini,” ujar ESD.

ESD mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya mengecewakan para peserta. Tetapi juga mencoreng citra Bengkulu di tingkat nasional. 

BACA JUGA:Pilkada Usai, PPP Tak Kunjung Tetapkan Nama Ketua DPRD Seluma

BACA JUGA: Pemerintah Optimistis Wujudkan Swasembada Energi

“Kalau pemerintah saja tidak peduli, bagaimana daerah lain bisa melihat Bengkulu sebagai destinasi wisata yang serius,” terang ESD.

ESD menceritakan, bahwa utusan Bengkulu itu, menyampaikan rasa kekecewaan terhadap kurangnya perhatian pemerintah. 

Namun, dengan motivasi mereka, utusan Bengkulu itu tetap berkomitmen untuk membawa nama baik Bengkulu di kompetisi tersebut. 

Melihat kondisi ini, ESD juga mengutarakan harapan kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang baru terpilih untuk menjadikan isu pariwisata sebagai prioritas utama di masa mendatang.

BACA JUGA:Ramai-ramai Terseret Temuan BPK, Kejari Naikan Status Penyidikan Dugaan Korupsi Setwan Kepahiang

BACA JUGA:Pleno Provinsi Rampung, Penetapan Bupati Kaur Terpilih Tunggu Surat KPU RI

“Kita membutuhkan perubahan besar di sektor pariwisata. Saya berharap gubernur baru dapat membawa semangat baru, memastikan program-program pariwisata berjalan lebih serius,” tegas ESD.

Lebih lanjut, ESD menekankan bahwa sektor pariwisata adalah salah satu tulang punggung pembangunan daerah yang harus didukung dengan kebijakan dan anggaran yang memadai.