Debat Pilpres Perdana 120 Menit Dibagi Enam Segmen

JAKARTA, KORANRB.ID – Persiapan jelang debat pilpres perdana terus dimatangkan oleh KPU. Selain persiapan acara inti, kemarin (10/12) KPU juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk teknis pengamanan kegiatan debat. Rencananya, selama debat berlangsung, Jalan Imam Bonjol yang membentang di depan gedung KPU akan ditutup sementara.  

Komisioner KPU August Mellaz menjelaskan, persiapan mengenai teknis acara, termasuk urusan keamanan, dibahas secara internal kemarin. Yang jelas, kata dia, KPU terus mematangkan persiapan acara tersebut. Mulai dari tema debat, persiapan panelis dan moderator hingga alur acara. Sementara untuk format debat, August memastikan tidak ada perubahan.

BACA JUGA:Ketua DPRD Sonti : Sekolah Nyaman dan Bebas dari Kekerasan Anak

Khusus untuk durasi debat, August menjelaskan debat perdana nanti akan berlangsung selama 120 menit. Karena disiarkan secara live di sejumlah stasiun TV, perhitungan durasi akan dimulai tepat waktu. Yakni pukul 19.00. Acara debat akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. ”Sampai nanti penutup itu durasi waktunya 120 menit,” kata August, kemarin (10/12).

Acara debat besok rencananya akan dibagi dalam enam segmen. Jika ditambah dengan durasi iklan layanan masyarakat selama 30 menit, total durasi debat dari awal hingga akhir menjadi 150 menit. 

BACA JUGA:11 Zona Parkir Kembali Dikelola Pemkot, Jukir Wajib Beri Karcis Parkir

Di sisi lain, Setara Institute for Democracy and Peace dan International NGP Forum on Indonesian Development (INFID) kemarin merilis indeks hak asasi manusia (HAM) Indonesia tahun 2023. Temuannya, skor rata-rata nasional indeks HAM tahun ini turun 0,1 poin dibanding tahun sebelumnya. Yakni dari rata-rata 3,3 menjadi 3,2 (skala penilaian rentang 1-7). 

Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah menjelaskan, penurunan indeks HAM tersebut menunjukkan adanya stagnasi HAM menjelang satu dekade kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Angka itu juga menunjukkan bahwa kinerja negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM masih di bawah angka moderat (4).

BACA JUGA: Di Akhir Masa Jabatan, Dewan Pastikan Kawal Pembangunan

Sayyidatul menjabarkan, total ada enam indikator pada variabel hak sipil dan politik (sipol) serta lima indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) yang menjadi acuan penilaian indeks HAM. Nah, dari skor rata-rata 3,2 tersebut banyak dikontribusi oleh indikator hak ekosob yakni rata-rata 3,3. Sementara indikator hak sipol berada di skor rata-rata 3.

Khusus untuk skor hak sipol, skor terendah disumbang oleh indikator hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, yakni 1,3. Sementara untuk skor rata-rata hak ekosob paling rendah disumbang oleh indikator hak atas tanah, yakni 1,9. ”Pemenuhan hak tersebut (hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas tanah) adalah yang paling buruk selama kepemimpinan Jokowi,” ujarnya. 

BACA JUGA: Di Akhir Masa Jabatan, Dewan Pastikan Kawal Pembangunan

Selama periode kedua Jokowi, lanjut Sayyidatul, indeks HAM Indonesia tidak pernah mencapai skor moderat (4). Di tahun 2019, skor nasional sebesar 3,2. Kemudian di 2020, skornya turun menjadi 2,9. Selanjutnya di tahun 2021, naik menjadi 3. Kenaikan kembali terjadi di 2022, yakni 3,3. ”Dan di tahun 2023 ini kembali turun menjadi 3,2,” ungkapnya. 

Penurunan skor tersebut menjadi catatan penting bagi Jokowi dan capres-cawapres yang akan terpilih pada pilpres 2024 mendatang. Rekomendasi Setara Institute, kepemimpinan nasional yang baru nanti mesti menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan Pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.