Penerima Bansos di Lebong Menurun 2.096 KPM

TUBEI, KORANRB.ID - Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) pusat di Kabupaten Lebong saat ini 52.273 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Itu sesuai verifikasi yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebong terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2022. 

''Artinya, dengan jumlah tersebut, terjadi penurunan atau pengurangan KPM mencapai 2.096 kepala keluarga. Jumlah itu menyebar di dua belas kecamatan,'' kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebong, Drs. Achmad Ghozali, MM.

BACA JUGA: Amburadulnya Absensi PNS Diduga Ada Transaksi Uang

Meliputi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Dalam pelaksanaan verifikasi, tim dari Kemensos bersama Dinsos Lebong turun langsung ke lapangan mendata kelayakan calon penerima. 

''Intinya tidak boleh terjadi tumpang tindih penerima bansos. Makanya saat verifikasi tim dari pusat turun langsung ke daerah,'' tutur Ghozali.

Penurunan KPM bansos didominasi penerima yang digugurkan karena meninggal dunia. Ada juga yang kondisi ekonominya meningkat sehingga tidak layak lagi menerima bansos. Namun dari pengurangan itu ada penambahan baru penerima bansos sekitar 299 KPM. 

''Kami minta para lurah dan kepala desa proaktif melakukan pendataan kondisi sosial masyarakatnya untuk pengusulan tahun mendatang. Mulai dari para lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu,'' tandas Ghozali. 

BACA JUGA: Aksi Bullying di Sekolah Termasuk Tindak Pidana

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Wilyan Bachtiar, S.IP meminta Dinsos lebih transparan dalam penyaluran bansos. Khususnya penetapan KPM yang menerima bansos. Terlebih selentingannya masih banyak warga kurang mampu yang belum menerima bansos. 

''Kalau memang ada penurunan, artinya ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka yang turun harus dikaji lebih dalam, apakah memang karena kesejahteraan masyarakat meningkat atau ada faktor lain,'' tukas Wilyan.(sca)