Pencairan Rp 181 Miliar Dana Desa, PMD Cek Pajak 215 Desa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 02 Feb 2024 - 23:56

DANA Rp 18 MILIAR: Margono menjelaskan pencairan dana desa tergantung pengajuan desa. Foto: SHANDY/RB--

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Total dana desa tahun 2024 diterima 215 desa di Bengkulu Utara mencapai Rp 181 miliar, sejauh ini baru 30 desa mengajukan pencairan dana desa tahap 1.

Ada sejumlah dokumen persyaratan pencairan dana desa yang harus dilengkapi pemerintah desa (Pemdes), yang salah satunya bukti setor lunas pembayaran pajak dana desa tahun 2023 yang saat ini sedang dicek Dinas PMD Bengkulu Utara.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkulu Utara, Margono, M.Pd membenarkan saat ini sudah ada 30 desa yang memasukan berkas pengajuan pencairan dana desa tahap 1.

“Berkas usulan pencairan dana desa yang diajukan 30 desa saat ini masih dilakukan verifikasi. Apakah semua persyaratan sudah memenuhi ketentuan untuk dilanjutkan untuk pengajuan pembayaran dana desa,” terangnya.

Disebut Margono, Kementerian Keuangan mengucurkan dana desa Rp 181 miliar untuk 215 desa di Bengkulu Utara, dan belum ada desa yang sudah menerima pencairan tahap 1 karena memang masih awal tahun.

Apalagi lanjut Margono, dalam proses pencairan ada sejumlah persyaratan harus dipenuhi pemerintah desa. Setelah semua persyaratan dipenuhi, barulah pemerintah desa mengajukan ke Dinas PMD untuk dilakukan verifikasi.

‘’Verikasi itu untuk mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebelum usulan pencairan diajukan ke Badan Keuangan Daerah,’’ jelasnya .

Ini karena dalam pelaksanaan anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa namun juga harus melalui persetujuan BPD.

“Makanya kepala desa harus benar-benar bersinergi dalam melakukan pembangunan desa dengan ketua dan Anggota BPD masing-masing,” terang Margono.

Dia memastikan jika memang semua persyaratan pencairan sudah dipenuhi oleh pemerintah desa, maka Dinas PMD akan segera membuat rekomendasi untuk pencairan dana desa tahap 1 tersebut.

“Untuk desa-desa yang belum mengajukan kita minta segera menyusun untuk pencairan dana desa tahap satu tersebut,” terangnya.

Pertengahan bulan ini diharapkan desa-desa sudah mulai menerima pencairan dana desa tahap 1 dan sudah mulai melakukan realisasi anggaran.

pencairan rp 181 miliar dana desa, pmd cek pajak 215 desa                             arga makmur, koranrb.id – total dana desa tahun 2024 diterima 215 desa di bengkulu utara mencapai rp 181 miliar, sejauh ini baru 30 desa mengajukan pencairan dana desa tahap 1.
ada sejumlah dokumen persyaratan pencairan dana desa yang harus dilengkapi pemerintah desa (pemdes), yang salah satunya bukti setor lunas pembayaran pajak dana desa tahun 2023 yang saat ini sedang dicek dinas pmd bengkulu utara.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara, margono, m.pd membenarkan saat ini sudah ada 30 desa yang memasukan berkas pengajuan pencairan dana desa tahap 1.
baca juga:uji kompetensi 41 pejabat pimpinan tinggi memasuki tahap perangkingan 
baca juga: trayek tol laut bengkulu-tanjung priok diaktifkan, ini kelebihannya
“berkas usulan pencairan dana desa yang diajukan 30 desa saat ini masih dilakukan verifikasi. apakah semua persyaratan sudah memenuhi ketentuan untuk dilanjutkan untuk pengajuan pembayaran dana desa,” terangnya.
disebut margono, kementerian keuangan mengucurkan dana desa rp 181 miliar untuk 215 desa di bengkulu utara, dan belum ada desa yang sudah menerima pencairan tahap 1 karena memang masih awal tahun. 
apalagi lanjut margono, dalam proses pencairan ada sejumlah persyaratan harus dipenuhi pemerintah desa. setelah semua persyaratan dipenuhi, barulah pemerintah desa mengajukan ke dinas pmd untuk dilakukan verifikasi.
‘’verikasi itu untuk mendapat persetujuan dari badan permusyawaratan desa (bpd), sebelum usulan pencairan diajukan ke badan keuangan daerah,’’ jelasnya .
ini karena dalam pelaksanaan anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa namun juga harus melalui persetujuan bpd.
“makanya kepala desa harus benar-benar bersinergi dalam melakukan pembangunan desa dengan ketua dan anggota bpd masing-masing,” terang margono.
dia memastikan jika memang semua persyaratan pencairan sudah dipenuhi oleh pemerintah desa, maka dinas pmd akan segera membuat rekomendasi untuk pencairan dana desa tahap 1 tersebut.
“untuk desa-desa yang belum mengajukan kita minta segera menyusun untuk pencairan dana desa tahap satu tersebut,” terangnya.
pertengahan bulan ini diharapkan desa-desa sudah mulai menerima pencairan dana desa tahap 1 dan sudah mulai melakukan realisasi anggaran.
dinas pmd bengkulu utara juga melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen pajak dana desa tahun 2023. baik itu pajak yang harus disetorkan ke kantor pajak pratama arga makmur maupun pajak yang disetorkan melalui daerah sebagai pendapatan asli daerah.
baca juga:siap jadi pusat perhatian, ahm hadirkan skutik premium fashionable new honda stylo 160
baca juga:akhirnya, spm gaji thl dan honorer diproses, gaji januari dibayar februari
“sehingga kita juga berharap agar semua desa-desa patuh dalam pelaksanaan pajak daerah maupun pajak pemerintah pusat,” terangnya.
percepatan pengajuan pencairan dana desa ini juga bukan hanya dalam rangka melakukan percepatan pembangunan di desa yang bersumber dari dana desa.
namun juga terkait dengan penyaluran alokasi dana desa atau add yang di dalamnya ada anggaran untuk kegiatan non fisik dan pembayaran honor perangkat desa.
“pembayaran honor perangkat desa sangat tergantung dengan pengajuan pencairan tersebut, semakin cepat pengajuan pencairan maka pencairan honor juga bisa lebih cepat dilakukan,” jelasnya.
margono meminta desa-desa tidak menunda-nunda pelaksanaan pembangunan yang sudah dianggarkan dalam apbdes. 
sehingga masyarakat bisa lebih cepat merasakan manfaat pembangunan tersebut, dengan harapan muaranya pada terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat di desa.
“apalagi saat ini pemerintah pusat juga tengah mencegah kembali meningkatnya angka inflasi yang bisa membuat kesulitan ekonomi masyarakat, terutama golongan prasejahtera,” sebutnya.
pencairan dana desa dibagi dalam tiga tahap yaitu pencarian tahap 1, 2 dan 3, namun untuk desa yang berstatus desa mandiri pencairan hanya dibagi dalam dua tahap.
selain pencairan hanya 2 tahap dalam 1 tahun, dana desa yang diterima desa mandiri jauh lebih besar. dengan alokasi dana yang besar, tentu saja pembangunan desa bisa dilakukan lebih cepat.
“maka memang kita mendorong desa-desa untuk melakukan peningkatan yang merupakan syarat bertransformasi menjadi desa mandiri,” katanya.
baca juga:hindari terjangkit hipertensi, terapkan ini darah tinggi menjauh
dalam upaya mencapai status desa mandiri, desa-desa harus menyiapkan berbagai program yang memenuhi kriteria penilaian sebagai desa mandiri.
sekadar mengetahui, untuk menjadi desa yang berstatus “mandiri” harus memenuhi syarat indeks pembangunan desa (ipd) yang dinilai oleh badan pusat statistik atau bps.  
serta indeks desa membangun yang penilaiannya dilakukan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (kemendes,pdtt).
aspek yang harus terpenuhi dalam indeks pembangunan desa adalah aspek kebutuhan dasar, pelayanan dasar masyarakat, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 3 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan