Rp453 Juta KN Perkara Asrama Haji Belum Pulih, Begini Penjelasannya

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 23:57

KERUGIAN NEGARA: Sekitar Rp453 juta kerugian negara (KN) perkara proyek revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 belum pulih. FIKI/RB--

KORANRB.ID – Sekitar Rp453 juta kerugian negara (KN) perkara proyek revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 belum pulih.

Hal ini diketahui pasca terdakwa Panca Saudar Silalahi melalui Penasihat Hukum (PH)-nya, Dian Ozhari, SH kembali menitipkan uang guna pemulihan KN sebesar Rp45 juta ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

Terdakwa Panca Saudara Silalahi yang terseret perkara proyek revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021mengakui uang sebesar Rp69 juta dinikmatinya.

Sebelumnya, terdakwa Panca Saudara Silalahi telah menitipkan KN Rp20 juta ke Kejati Bengkulu. Artinya, total keseluruhan KN yang sudah dititipkan terdakwa ke Kejati Bengkulu Rp65 juta.

Hal ini dibenarkan PH terdakwa Panca Saudara Silalahi, Dian Ozhari, SH saat dikonfirmasi RB, kemarin (3/2).

Dikatakan Dian, berdasarkan keterangan kliennya saat diperiksa penyidik, kliennya menikmati KN itu berkisar Rp69 juta.

Dengan telah dititipkan KN Rp65 juta ini, artinya sisa KN Rp4 juta.

“Saat ini masih ada sisa yang belum dititipkan Rp4 juta lagi,” kata Dian.

Dia berharap, dengan adanya penitipan KN ke Kejati Bengkulu, Jaksa Penututu Umum (JPU) Kejati Bengkulu dapat mempertimbangkan tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa Panca Saudara.

“Dengan adanya titipan KN ini, kami selaku PH terdakwa berharap ada pertimbangan dari JPU dalam hal pemberian tuntutan,” ujarnya.

rp453 juta kn perkara asrama haji belum pulih, begini penjelasannya                            koranrb.id – sekitar rp453 juta kerugian negara (kn) perkara proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021 belum pulih.
hal ini diketahui pasca terdakwa panca saudar silalahi melalui penasihat hukum (ph)-nya, dian ozhari, sh kembali menitipkan uang guna pemulihan kn sebesar rp45 juta ke kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
terdakwa panca saudara silalahi yang terseret perkara proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021mengakui uang sebesar rp69 juta dinikmatinya.
sebelumnya, terdakwa panca saudara silalahi telah menitipkan kn rp20 juta ke kejati bengkulu. artinya, total keseluruhan kn yang sudah dititipkan terdakwa ke kejati bengkulu rp65 juta. 
baca juga:cjh dapat living cost rp3 juta, diberikan saat masuk asrama haji
baca juga:terdakwa asrama haji seret nama baru! sebut sebagai aktor utama
hal ini dibenarkan ph terdakwa panca saudara silalahi, dian ozhari, sh saat dikonfirmasi rb, kemarin (3/2). 
dikatakan dian, berdasarkan keterangan kliennya saat diperiksa penyidik, kliennya menikmati kn itu berkisar rp69 juta. 
dengan telah dititipkan kn rp65 juta ini, artinya sisa kn rp4 juta. 
“saat ini masih ada sisa yang belum dititipkan rp4 juta lagi,” kata dian.
dia berharap, dengan adanya penitipan kn ke kejati bengkulu, jaksa penututu umum (jpu) kejati bengkulu dapat mempertimbangkan tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa panca saudara.
“dengan adanya titipan kn ini, kami selaku ph terdakwa berharap ada pertimbangan dari jpu dalam hal pemberian tuntutan,” ujarnya. 
baca juga:alasan jasindo tak cairkan asuransi proyek asrama haji, realisasi proyek 20 persen 
baca juga:analisa fakta sidang asrama haji, seret tsk lain 
sekadar mengingatkan, pengembalian kn dari para saksi saat perkara ini masih penyidikan sudah berlangsung.
dari data yang rb himpun, berdasarkan hasil penghitungan kn oleh auditor bpkp perwakilan bengkulu, kn perkara ini mencapai rp1,28 miliar. 
sementara total pengembalian kn terakhir sebelum perkara ini lanjut ke meja hijau mencapai rp798 juta. ditambah pengembalian kn oleh terdakwa panca saudara silalahi rp45 juta sehingga tertotal rp843 juta.
riwayat pengembalian kn perkara ini, pertama dikembalikan sebesar rp450 juta oleh pt. bkn pada kamis, 13 juli 2023, yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap terdakwa suhartono. 
baca juga:pelunasan haji dibuka 9 januari, masuk asrama haji 11 mei
baca juga:tsk dugaan korupsi asrama haji segera diadili 
kemudian pada kamis, 3 agustus 2023, penyidik pidsus kejati bengkulu kembali menerima penitipan uang sebesar rp75 juta dari salah satu saksi dari pt. bkn berinisial w.
kembali pada kamis 10 agustus 2023, salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek asrama haji berisial m menyerahkan uang sebesar rp200 juta kepada penyidik.
pasalnya rp200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek asrama haji. 
ada lagi penitipan kn dari saksi berinisial mt, ia mengembalikan uang sebesar rp30 juta pada senin 14 agustus 2023, kemudian rp23 juta pada senin 21 agustus 2023. terakhir terdakwa panca saudara silalahi, sebelum ditahan senin 16 september 2023 ia menitipkan rp20 juta.
dari penghitungan penyidik, terdakwa panca saudara silalahi merugikan negara rp100 juta, namun hitungan itu tak diakui terdakwa. ia hanya mengakui menikmati sebesar rp 20 juta.
disamping pengembalian kn dari terdakwa panca saudara silalahi, ph dian ozhari meminta, agar kejati bengkulu menelusuri nama baru yang terungkap dalam persidangan 23 januari 2024 lalu. 
pada persidangan 23 januari 2024 lalu, terungkap nama baru berinisial ro. ro sendiri diduga aktor utama dalam pelaksanaan proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021.
“seperti yang terungkap persidangan sebelumnya, bahwa terdakwa panca saudara dan terdakwa  suharyanto merupakan karyawan dari orang berinisial ro.  saudara ro inilah yang mengendalikan proyek ini secara keseluruhan,” tutupnya. 
sekedar mengulas, pada persidangan 23 januari 2024 lalu, terungkap nama baru yang berperan aktif dibalik proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021. 
nama baru ini disebut-sebut terdakwa suharyanto mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn), di dalam persidangan di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, dengan agenda pemeriksaan terdakwa. sidang ini diketuai fauzi israh, sh, mh. 
ro diduga sebagai aktor utama sekaligus pemodal di dalam proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021. 
terdakwa, suharyanto mengaku dirinya bekerja untuk ro selaku pemilik pt. lautan bumi lestari (lbl). karena, pt. lbl tidak bisa mengikuti tender proyek maka, atasan terdakwa bernama ro itu, meminjam bendera dari pt. bkn untuk memenangkan tender proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021. 
sekaligus, mengangkat terdakwa suharyanto sebagai direktur cabang pt. bkn di bengkulu.  
“perusahaan si ro tidak memumpuni untuk mengikut tender asrama haji. maka si ro meminta panca untuk mencari bendera. maka dapatlah bendera pt bkn. saya itu cuma pekerja lapangan saja. saya digaji rp6 juta satu bulan,” nyanyian terdakwa suharyanto dalam persidangan. 
masih keterangan terdakwa suharyanto, dirinya menyebut bahwa terdakwa panca saudara yang selama diduga sebagai makelar dalam perkara ini ternyata setera dengan ro.  bahkan, suharyanto menyebut bahwa terdakwa panca memiliki lima perusahaan. 
“saudara panca itu setara sama ro. dia (terdakwa panca saudara, red) yang memberi uang bukan saya melainkan pak ro (nama yang disebut terdakwa sebagai atasannya, red),” terang terdakwa. 
lebih jelas disampaikan terdakwa suharyanto, orang yang bernama ro yang mengelola semua keuangan proyek asrama haji. dirinya, hanya sebagai prantara. 
“semua uang saya serahkan ke ro. pas mengembalikan kelebihan bayar itu, uangnya dari ro,” tuturnya. 
untuk keperluan material dilapangan, sebut terang terdakwa suharyanto, semua itu dikoordiner oleh edi mahtono yang diperintah langsung oleh ro. 
“pembukuan, semua dipegang ro. setiap ada masalah, saya disuruh ro menghadap ke pt. bkn untuk berkoordinasi,” pungkasnya. 
sementara itu, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, heru subekti menanggapi adanya nama baru dalam perkara ini. 
“terungkapnya nama baru di perkara ini. tentunya ini fakta persidangan, adanya nama baru yang muncul. bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dibalik terdakwa ini ada nama roni selaku pemilik modal,” tutur heru. 
dikatakan heru, dengan adanya fakta baru dipersidangan perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan nama yang disebut-sebut terdakwa didalam persidangan. 
“tentunya dengan ada fakta baru ini, kita akan melakukan pengembangan dan akan kita sesuaikan dengan hasil persidangan,” ujarnya. 
untuk diketahui, para terdakwa didakwa jpu dengan pasal berlapis, dakwaa primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. 
subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang inonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sabsssimans telah diubah dengan undang - undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentarg perubahan atas undang - undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 kitab undang - undang hukum pidana.
dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidak benaran pada saat putus kontrak. yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni pt. bkn. 
dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.
sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh jasa asuransi indonesia (jasindo) serta pt. bkn, diduga belum dikembalikan.
sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani jpn bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejati bengkulu. hingga kemudian dilimpahkan ke bidang pidsus kejati bengkulu. diketahui sumber dana proyek ini berasal dari surat berharga syariah negara (sbsn)
dimana akibat menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar rp1,2 miliar lebih. namun kerugian negara itu sudah dikembalikan sebesar rp 798 juta yang dititikan kepada jpu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 4 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan