Analisa Fakta Sidang Asrama Haji, Seret Tsk Lain

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 22 Dec 2023 - 23:35

TERDAKWA: Dua terdakwa yang terseret dalam perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu, tahun anggaran 2020-2021, usai mengikuti persidangan beberapa waktu lalu. FIKI/RB --

KORANRB.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, terus menggali fakta-fakta persidangan dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu, tahun anggaran 2020-2021.

Saat ini, baru ada dua terdakwa dalam perkara ini, yakni Panca Saudara diduga selaku makelar dalam perkara ini dan Suharyanto mantan Direktur Cabang PT. Bahana Krida Nusantara (BKN).

JPU Kejati Bengkulu, Lie putra setiawan mengatakan, tidak menutup kemungkinan perkara asrama yang sedang berjalan proses persidangan ini akan menyeret tersangka lain nantinya. Hal tersebut tentunya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akan terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan.

“Kami akan menganalisa, apakah ada kesalahan daripada pihak lain (Dalam perkara dugaan korupsi, revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021, red), akan dipidanakan juga,” ujar Lie, kemarin.

Keterlibatan pihak lain itu, sebut Lie akan dibuktikan secara gamblang didalam fakta persidangan.

“Kami akan membuktikan berdasarkan hasil persidangan secara komprehensif,” tutupnya.

Yang mana pada persidangan sebelumnya, JPU menghadirkan tujuh saksi kedalam persidangan. Saksi dari Kelompok Kerja (Pokja) meliputi, Ketua Pokja, Burhanudin, Sekretari Pokja, Edi Susanto dan Edi Arianto.

Kemudian, JPU juga menghadirkan empat saksi dari Kantor Kemenag Bengkulu, meliputi PPK pertama Revitalisasi Asrama Haji, Ramlan, PPK kedua Intihan Sulaiman, Bendahara Kemenag Bengkulu, Rine dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merupakan mantan Kepala Kemenag Bengkulu, Zahdi Taher.

BACA JUGA:BRI Tawarkan Tiga Jenis KUR

Dalam keterangan saksi-saksi, dihadapan Majelis Haki, diketuai Majelis Hakim, Fauzi Israh, SH, MH.

Terhentinnya proyek revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu pada 2020 disebabkan karena Covid-19 yang melanda Indonesia dan Bengkulu khususnya.

Saksi mengaku, akibat pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pengerjaan proyek ini bermasalah.

analisa fakta sidang asrama haji, seret tsk lain                             koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, terus menggali fakta-fakta persidangan dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu, tahun anggaran 2020-2021. 
saat ini, baru ada dua terdakwa dalam perkara ini, yakni panca saudara diduga selaku makelar dalam perkara ini dan suharyanto mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn). 
baca juga:perkara asrama haji, pihak pokja dan kemenag dihadirkan jpu, bersaksi pandemi jadi permasalahan revitalisasi 
jpu kejati bengkulu, lie putra setiawan mengatakan, tidak menutup kemungkinan perkara asrama yang sedang berjalan proses persidangan ini akan menyeret tersangka lain nantinya. hal tersebut tentunya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akan terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. 
“kami akan menganalisa, apakah ada kesalahan daripada pihak lain (dalam perkara dugaan korupsi, revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021, red), akan dipidanakan juga,” ujar lie, kemarin. 
keterlibatan pihak lain itu, sebut lie akan dibuktikan secara gamblang didalam fakta persidangan. 
baca juga:tsk dugaan korupsi asrama haji segera diadili 
“kami akan membuktikan berdasarkan hasil persidangan secara komprehensif,” tutupnya.
yang mana pada persidangan sebelumnya, jpu menghadirkan tujuh saksi kedalam persidangan. saksi dari kelompok kerja (pokja) meliputi, ketua pokja, burhanudin, sekretari pokja, edi susanto dan edi arianto. 
kemudian, jpu juga menghadirkan empat saksi dari kantor kemenag bengkulu, meliputi ppk pertama revitalisasi asrama haji, ramlan, ppk kedua intihan sulaiman, bendahara kemenag bengkulu, rine dan kuasa pengguna anggaran (kpa) yang merupakan mantan kepala kemenag bengkulu, zahdi taher. 
baca juga:bri tawarkan tiga jenis kur 
dalam keterangan saksi-saksi, dihadapan majelis haki, diketuai majelis hakim, fauzi israh, sh, mh.  
terhentinnya proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu pada 2020 disebabkan karena covid-19 yang melanda indonesia dan bengkulu khususnya. 
saksi mengaku, akibat pandemi covid-19 menjadi faktor utama pengerjaan proyek ini bermasalah.
baca juga:selangkah lagi, kasus asrama haji ke persidangan, kn pulih rp 798 juta 
dalam keterangan saksi dari pihak pokja, bahwa selama proses hingga proyek berjalan, pokja mengaku pihaknya sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. 
dari keterangan saksi ramlan, bahwa dirinya selaku ppk suda dua kali memberikan surat teguran kepada pt. bahana krida nusantara (bkn) atas persoalan yang ada dalam pengerjaan proyek tersebut.
baca juga:selangkah lagi, kasus asrama haji ke persidangan, kn pulih rp 798 juta
sebelumnya para terdakwa didakwa jpu dengan pasal berlapis, dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. dan dakwaan subsidair pasal 3.
sekedar mengulas, dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidak benaran pada saat putus kontrak. yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni pt. bkn. 
baca juga:tsk asrama haji bantah nikmati rp 100 juta 
dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.
sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh jasa asuransi indonesia (jasindo) serta pt. bkn, diduga belum dikembalikan.
baca juga:selangkah lagi, kasus asrama haji ke persidangan, kn pulih rp 798 juta
sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani jpn bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejati bengkulu. hingga kemudian dilimpahkan ke bidang pidsus kejati bengkulu. 
diketahui sumber dana proyek ini berasal dari surat berharga syariah negara (sbsn).
dimana akibat menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar rp 1,2 miliar lebih. namun kerugian negara itu sudah dikembalikan sebesar rp 798 juta yang dititikan kepada jpu. (eng)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 28 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan