Pedagang Tak Tertib Lapak Baru Terbengkalai

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Fazlul Rahman |

Senin , 19 Feb 2024 - 21:44

SEPI: Tampak lapak pedagang yang telah selesai dibangun sepi tidak ada satupun pedagang yang menempati. (RUSMAN AFRIZAL/RB)--

BINTUHAN, KORANRB.ID - Kesadaran para pedagang Pasar Inpres untuk menempati lapak dagang yang telah dibangun di tahun 2023 yang lalu masih sangat kurang.

Terbukti hingga saat ini, belum ada satupun lapak yang dibangun tersebut ditempati pedagang untuk berjualan.

Padahal tidak sedikit anggaran yang dikucurkan untuk membangun lapak tersebut.

Total sebanyak Rp 2,7 miliar lebih yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 telah dihabiskan untuk membangun lapak yang tidak ditempati oleh para pedagang tersebut.

Para pedagang di Pasar Inpres sendiri lebih memilih berjualan di belakang pasar yakni dilahan milik warga setempat.

Sebab mereka menilai para pengunjung lebih ramai berbelanja disana dibandingkan, di lapak yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kaur.

“Kita lebih pilih berjualan disini, karena memang lebih ramai disini dibanding di arah lapak sana,” ucap salah satu pedagang Pasar Inpres tersebut.

Dia juga mengaku untuk berjualan di lahan milik warga ini, mereka juga dipungut biaya. Namun saat dimintai keterangan berapa biaya yang dipungut untuk membayar lapak disana dia enggan menyebutkan.

“Kita disini juga bayar dengan pemilik lahan, jadi tidak ada larangan untuk berjualan disini,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop Endy Yurizar, SP mengatakan bahwa mereka sebelumnya sudah meminta kepada para pedagang untuk segera menempati lapak baru yang telah dibangun.

Hal ini dilakukan juga untuk merapikan pasar Inpres agar tertata dan tidak lagi menggunakan lahan milik warga tersebut.

“Kita sudah imbau, tapi para pedagang juga belum mau menempati. Untuk diketahui pasar Inpres ini juga dikelola oleh pihak ketiga, kita hanya menerima PAD," terang Endy.

pedagang tak tertib lapak baru terbengkalai                            bintuhan, koranrb.id - kesadaran para pedagang pasar inpres untuk menempati lapak dagang yang telah dibangun di tahun 2023 yang lalu masih sangat kurang.
terbukti hingga saat ini, belum ada satupun lapak yang dibangun tersebut ditempati pedagang untuk berjualan.
padahal tidak sedikit anggaran yang dikucurkan untuk membangun lapak tersebut.
total sebanyak rp 2,7 miliar lebih yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (apbn) tahun 2023 telah dihabiskan untuk membangun lapak yang tidak ditempati oleh para pedagang tersebut.
baca juga:caleg dprd kaur didominasi wajah baru, golkar rebut kursi ketua dprd
para pedagang di pasar inpres sendiri lebih memilih berjualan di belakang pasar yakni dilahan milik warga setempat.
sebab mereka menilai para pengunjung lebih ramai berbelanja disana dibandingkan, di lapak yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) kaur melalui dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm (disperindagkop ukm) kaur.
“kita lebih pilih berjualan disini, karena memang lebih ramai disini dibanding di arah lapak sana,” ucap salah satu pedagang pasar inpres tersebut.
dia juga mengaku untuk berjualan di lahan milik warga ini, mereka juga dipungut biaya. namun saat dimintai keterangan berapa biaya yang dipungut untuk membayar lapak disana dia enggan menyebutkan.
baca juga:pembangunan diresmikan bupati mian, pasar modern purwodadi tuntas oktober, konsep pasar hijau, 825 kios 
“kita disini juga bayar dengan pemilik lahan, jadi tidak ada larangan untuk berjualan disini,” terangnya.
sementara itu, kepala disperindagkop endy yurizar, sp mengatakan bahwa mereka sebelumnya sudah meminta kepada para pedagang untuk segera menempati lapak baru yang telah dibangun.
hal ini dilakukan juga untuk merapikan pasar inpres agar tertata dan tidak lagi menggunakan lahan milik warga tersebut.
“kita sudah imbau, tapi para pedagang juga belum mau menempati. untuk diketahui pasar inpres ini juga dikelola oleh pihak ketiga, kita hanya menerima pad," terang endy.
baca juga:kepala opd di bengkulu tengah tandatangani perjanjian kinerja 2024
jika para pedagang masih enggan untuk pindah ke lapak yang telah disediakan. maka, pihak disprindagkop akan mengambil langkah tegas dengan terjun langsung kelapangan untuk menertibkan para padagang.
tentu sebelum penertiban, para pedagang akan disurati terlebih dahulu.
“jika memang tidak mau pindah tentu akan kita tertibkan, untuk apa kita bangun lapak kalau tidak mau ditempati," tegasnya.
terpisah endy menjelaskan di tahun ini, disperindagkop menargetkan pajak dan retribusi daerah (pad) dari sektor pasar tak jauh beda dengan tahun 2023 yang lalu, target pad hanya naik di kisaran rp 5 juta saja dengan total keseluruhan sekitar rp 205 juta.
baca juga:dinas tphp provinsi bengkulu ambil hasil perkebunan di tahura, kepala dlh sebut melanggar aturan
kenaikan pad sendiri hanya di lakukan di salah satu pasar utama pemkab kaur yakni pasar inpres bintuhan kabupaten kaur.
“tak jauh beda dengan tahun lalu, kita sudah ada gambaran untuk target pad pasar. tapi masih gambarannya saja," ungkap endy.
endi menyebutkan, target pad kabupaten kaur sendiri di pungut dari 12 pasar yang di bawah naungan pemkab kaur.
dengan pad terbesar sendiri dari pasar inpres bintuhan rp 65 juta, kemudian disusul pasar merpas rp 60 juta. sementara sisahnya, menyerasikan dengan jumlah pengunjung yang ada di pasar.
“pad sendiri kita pungut dari, lapak para pedagang yang berjualan. mereka akan dimintai uang retribusi dari pihak ketiga pengelola pasar, kemudian barulah akan disetorkan oleh pihak ketiga untuk pemkab kaur," ujar endy.
baca juga:gaji anggota dprd bengkulu puluhan juta setiap bulan, ini rinciannya 
meskipun demikian, endy menjelaskan tak menutup kemungkinan akan ada perubahan dari target pad yang telah ditetapkan.
sebab dari surat yang telah diberikan kepada pengelola pasar, ada beberapa pengelola pasar yang keberatan dengan target yang telah ditetapkan oleh pihak disprindagkop.
salah satunya adalah pihak pengelola pasar sp3 bukit makmur kecamatan muara sahung.
“ada salah satu pengelola pasar yang keberatan dengan jumlah pad yang telah kita tentukan, mungkin akan ada perubahan nanti kita masih belum tahu," jelas endy.
baca juga:heboh! suara kalah tipis, diduga ada upaya penggelembungan suara di kecamatan ini
ditambahkan endy, tahun 2023 yang lalu target pad dari sektor pasar oleh disprindagkop telah terpenuhi yakni sebesar rp 200 ,juta.
untuk itu ditahun 2024 ini, disperindagkop kaur berkomitmen pad juga akan tetap terpenuhi dengan cara meminta bayaran pad diawal oleh pihak ketiga.
“pengawasan terus kita lakukan, jadi pembayaran pad ini kita minta dilakukan diawal oleh pihak ketiga. sebelum semuanya diserahkan seluruhnya dengan mereka," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 20 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan