Eks Sekda Bantah Nikmati Uang RDTR dan Tanda Tangan, JPU Hadirkan 20 Saksi

Reporter: M Rizky Amanda Lubis |

Editor: RD Putra |

Rabu , 01 Nov 2023 - 21:45

DIDAKWA: Empat terdakwa dugaan korupsi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2014 terima dakwaan JPU Kejari Benteng.--lubis/rb

BENGKULU, KORANRB.ID – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah (Benteng) periode 2017-2018 Muzakir Hamidi, SSos, MM didakwa dalam perkara dugaan korupsi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2014, kemarin. Usai persidangan Muzakir enggan memberikan komentar. Ia mengarahkan agar langsung mewawancarai penasihat hukumnya.

PH Muzakir, Endah Rahayu Ningsih, SH menerangkan, selain mantan Sekda Benteng, kliennya juga pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Benteng ketika adanya kegiatan RDTR di 2014 silam.

"Hanya memang klien tidak mendapat sepeserpun keuntungan,” kata Endah.

Hingga didakwa kemarin, Muzakir melalui PH-nya mengaku tidak menerima apapun dari dugaan korupsi RDTR yang merugikan negara Rp 203 juta itu.

“Iya memang belum ada pengakuan. Tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tetapi melekat pada jabatannya, terkait penandatangan. Karena jabatan saat itu,” ungkap Endah.

Endah juga menyebutkan, saat kliennya menjabat sebagai Kepala Bappeda pun tidak ada menandatangi terkait dokumen RDTR yang perkaranya saat ini disidangkan.

“Pada saat penandatanganan kontrak, klien tidak melakukan. Yang melakukan adalah kepala Bappeda yang lama. Namun terkait pokok materi yang didakwakan kita akan ikuti di sidang selanjutnya," sebut Endah.

Meski kliennya tidak mengaku menerima uang, namun iktikad baik menitipkan uang telah dilakukan kepada penyidik Kejari Benteng sebesar Rp 77 juta. "Sudah ada penitipan sekitar Rp 77 juta," ujar Endah.

Sidang perdana pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Benteng, digelar kemarin, Rabu (1/11) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

Muzakir, didakwa JPU bersama tiga terdakwa lainnya, mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dodi Ramadan, Direktur PT BCL Nurdin Subrata beserta Konsultan perusahaan PT. BCL, Muhammad Sutawijaya.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Dwi Purwanti SH, JPU membacakan dakwaannya kepada keempat terdakwa yang duduk di kursi pesakitan.

eks sekda bantah nikmati uang rdtr dan tanda tangan, jpu hadirkan 20 saksi                            bengkulu, koranrb.id – mantan sekretaris daerah (sekda) bengkulu tengah (benteng) periode 2017-2018 muzakir hamidi, ssos, mm didakwa dalam perkara dugaan korupsi rencana detail tata ruang (rdtr) tahun 2014, kemarin. usai persidangan muzakir enggan memberikan komentar. ia mengarahkan agar langsung mewawancarai penasihat hukumnya. 
ph muzakir, endah rahayu ningsih, sh menerangkan, selain mantan sekda benteng, kliennya juga pernah menjabat sebagai kepala bappeda benteng ketika adanya kegiatan rdtr di 2014 silam. 
baca juga:penyusunan rdtr mubazir, negara rugi rp 203 juta! mantan sekda jalani sidang perdana
"hanya memang klien tidak mendapat sepeserpun keuntungan,” kata endah.
hingga didakwa kemarin, muzakir melalui ph-nya mengaku tidak menerima apapun dari dugaan korupsi rdtr yang merugikan negara rp 203 juta itu.
baca juga:dugaan korupsi rdtr, pekan ini eks pejabat benteng disidang 
“iya memang belum ada pengakuan. tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. tetapi melekat pada jabatannya, terkait penandatangan. karena jabatan saat itu,” ungkap endah.
endah juga menyebutkan, saat kliennya menjabat sebagai kepala bappeda pun tidak ada menandatangi terkait dokumen rdtr yang perkaranya saat ini disidangkan.
“pada saat penandatanganan kontrak, klien tidak melakukan. yang melakukan adalah kepala bappeda yang lama. namun terkait pokok materi yang didakwakan kita akan ikuti di sidang selanjutnya," sebut endah.
meski kliennya tidak mengaku menerima uang, namun iktikad baik menitipkan uang telah dilakukan kepada penyidik kejari benteng sebesar rp 77 juta. "sudah ada penitipan sekitar rp 77 juta," ujar endah. 
baca juga:dilimpahkan ke pn tipikor bengkulu, empat tersangka korupsi rdtr jilid ii segera disidang
sidang perdana pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) benteng, digelar kemarin, rabu (1/11) di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
muzakir, didakwa jpu bersama tiga terdakwa lainnya, mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) dodi ramadan, direktur pt bcl nurdin subrata beserta konsultan perusahaan pt. bcl, muhammad sutawijaya.
di hadapan majelis hakim yang diketuai dwi purwanti sh, jpu membacakan dakwaannya kepada keempat terdakwa yang duduk di kursi pesakitan.
dalam uraian dakwaan jpu disebutkan jabatan terdakwa muzakir saat itu selaku pengguna anggaran (pa) pada badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) benteng tahun anggaran 2014. sementara terdakwa dodi selaku pptk dalam kegiatan penyusunan rdtr perkotaan talang empat benteng dan terdakwa nurdin subrata beserta muhammad sutawijaya dari pt bcl.
"penyusunan rdtr 2014 yang dilakukan keempat terdakwa tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan. sehingga berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara (kn) oleh bpkp perwakilan bengkulu, kegiatan ini menimbulkan kn rp 203 juta," sampai jpu kejari benteng, ichxan elxandhi, sh dalam persidangan.
baca juga:seluruh kerugian negara tuntas dikembalikan tersangka korupsi perencanaan rdtr benteng 
jpu mendakwa keempatnya, dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang- undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
dan dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
keempat terdakwa yang didampingi masing-masing penasihat hukum (ph)-nya tidak menyatakan keberatan atas dakwaan jpu. sehingga majelis hakim memerintahkan untuk agenda sidang selanjutnya, agar jpu menghadirkan saksi, untuk pembuktian perkara tersebut.
baca juga:4 tersangka kasus rdtr ke pengadilan tipikor
sementara, jpu kejari benteng, ichxan elxandhi mengatakan, perbuatan melawan hukum keempat terdakwa diuraikan dalam dakwaan, hampir sama dengan perkara sebelumnya di jilid i yang menyeret mantan sekda benteng edy hermansyah, direktur pt bela putera interplan (bpi) benteng, ir. hasan husein dan pptk dodi ramadan.
baca juga:lagi, tersangka rdtr jilid ii kembalikan uang kerugian negara 
"ada 1 terdakwa yang sebelumnya terseret juga di jilid i yakni terdakwa dodi. untuk rdtr jilid ii ini hampir sama dengan perkara sebelumnya, intinya tidak ada outputnya," sebut ichxan elxandhi.
ia menambahkan, dalam sidang pembuktian yang digelar pekan depan, total saksi yang akan dihadirkan jpu mencapai 20 saksi. “termasuk tiga saksi ahli, akan kita hadirkan,” tutup ichxan elxandhi.
untuk diketahui, keempat terdakwa tersebut sudah menitipkan kn sebesar rp 203,5 juta, kepada kejari benteng. di jilid i rdtr, edy hermansyah dan ir. hasan husein divonis sama yakni pidana penjara 1 tahun denda rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara. 
sementara dodi ramadan divonis lebih tinggi, yakni 1 tahun 2 bulan penjara denda rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara.(jam)