Pemkab Kaur Ajukan Formasi PPPK 2024, Ini Jumlah dan Rinciannya!

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Selasa , 05 Mar 2024 - 20:42

PERIKSA: Pegawai BKDPSDM saat memeriksa berkas pengajuan usulan PPPK tahun 2024.--RUSMAN AFRIZAL/RB

BINTUHAN, KORANRB.ID – Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur kembali mengakukan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meskipun PPPK penerimaan 2023 lalu, hingga saat ini belum kunjung dilantik.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kaur Sifrihadi, SH, MM mengatakan, usulan PPPK 2024 mencapai 150 kuota.

"Sesuai dengan apa yang telah didapatkan bersama, untuk kuota PPPK tahun ini usulan kita sebanyak 150 kuota penerimaan," ungkap Sifrihadi Selasa 5 Maret 2024.

Dikatakannya, untuk rincian 150 kuota usulan penerimaan PPPK 2024 itu dibagi menjadi 3 formasi.

Yakni 40 kuota untuk formasi tenaga pengajar guru.

Kemudian 40 kuota untuk formasi tenaga kesehatan.

Terakhir 70 kuota untuk formasi tenaga teknis.

Meskipun demikian, ini barulah usulan dari BKDPSDM Kaur ke pusat.

Keputusan akhir nanti berapa kuota PPPK yang disetujui, masih tetap menunggu petunjuk dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Ini hanya usulan dari kita, juga sesuai dengan permintaan setiap OPD.

Diterima atau tidaknya itu nanti tergantung pusat," ujarnya.

pemkab kaur ajukan formasi pppk 2024, ini jumlah dan rinciannya!                            bintuhan, koranrb.id – tahun ini pemerintah kabupaten (pemkab) kaur kembali mengakukan formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
meskipun pppk penerimaan 2023 lalu, hingga saat ini belum kunjung dilantik.
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkdpsdm) kaur sifrihadi, sh, mm mengatakan, usulan pppk 2024 mencapai 150 kuota.
"sesuai dengan apa yang telah didapatkan bersama, untuk kuota pppk tahun ini usulan kita sebanyak 150 kuota penerimaan," ungkap sifrihadi selasa 5 maret 2024.
baca juga:astaga! siang bolong, bos percetakan garap karyawannya sendiri
dikatakannya, untuk rincian 150 kuota usulan penerimaan pppk 2024 itu dibagi menjadi 3 formasi.
yakni 40 kuota untuk formasi tenaga pengajar guru.
kemudian 40 kuota untuk formasi tenaga kesehatan.
terakhir 70 kuota untuk formasi tenaga teknis.
baca juga:jangan sampai sial di jalan, sebelum riding pastikan kesiapan motor
meskipun demikian, ini barulah usulan dari bkdpsdm kaur ke pusat. 
keputusan akhir nanti berapa kuota pppk yang disetujui, masih tetap menunggu petunjuk dari keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi  (kemenpan rb).
"ini hanya usulan dari kita, juga sesuai dengan permintaan setiap opd.
diterima atau tidaknya itu nanti tergantung pusat," ujarnya.
baca juga:kasus tukar guling lahan mantan bupati, jaksa geledah 3 kantor di seluma 
sementara untuk tahun 2023 yang lalu melalui keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 546 tahun 2023 kabupaten kaur mendapatkan kuota pppk sebanyak 262 orang.
meliputi jabatan fungsional tenaga teknis sejumlah 64 orang.
 tenaga kesehatan 40 orang pppk guru terbanyak dibutuhkan yakni 160 orang.
"untuk yang lulus tahun lalu saat ini, belum ada petunjuk untuk pelantikannya kapan.
baca juga:oknum polisi di bengkulu divonis 4 tahun 10 bulan penjara, kasusnya janjikan calon bintara lolos seleksi
tapi semua berkas mereka telah kita berikan ke pusat untuk diproses," jelas sifrihadi.
kendati demikian, penambahan perekrutan pppk itu juga belum dapat memenuhi jumlah ideal aparatur sipil negara (asn) di pemkab kaur.
bagaimana tidak, jumlah asn dengan penambahan kuota pppk tahun 2023 yang lalu hanya berkisar 3.500 orang.
sementara jumlah ideal asn yang diperlukan kabupaten kaur adalah sebanyak 6.000 orang.
baca juga:pengumuman: pelayanan sim keliling bengkulu tengah dimulai 
"walaupun akan ada penambahan perekrutan pppk lagi, jumlah ini tetap tidak akan mencukupi kebutuhan ideal asn di pemkab kaur," sampai sifrihadi.
ditambahkannya, apabila nanti sudah mendapatkan keputusan resmi dari kasn terkait dengan perekrutan pppk ini. 
tentunya bkdpsdm akan memberikan informasi langsung dengan masyarakat, agar mereka segera melakukan pendaftaran.
"kalau sudah final nanti akan diinformasikan langsung, tanggal pendaftaran dan lain-lainnya," tukasnya.
baca juga:apakah benar rokok elektrik lebih aman dari rokok tembakau? berikut penjelasannya
sementara itu diberitakan sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) kaur dr. drs ersan syahfiri, mm, mengungkapkan  perekrutan pppk di tahun ini berpotensi ditiadakan. 
hal ini dikarenakan, pemkab kaur khawatir tidak tersedianya anggaran untuk penggajian.
apalagi saat ini, anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten kaur dari tahun ke tahun terus merosot.
dikatakannya, untuk penggajian aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup pemkab kaur, anggaran yang di keluarkan sudah mencapai ratusan miliar. 
baca juga:ini rekomendasi makanan dan minuman penghangat badan di musim hujan
jika terus dipaksakan, perekrutan pppk dikhawatirkan anggaran untuk penggajiannya tidak akan tersedia.
"satu tahun saja anggaran untuk gaji asn sampai ratusan miliar.
kita lihat dulu kedepannya bagaimana, kalau memang masih bisa ditahan dulu untuk perekrutan maka akan ditiadakan dulu," ujar sekda.
untuk diketahui, kabupaten kaur di tahun 2023 ini mengalami devisit anggaran sebesar rp 34,6 miliar.
baca juga:beras mahal! coba 11 rekomendasi makanan pengganti ini, awas ada yang beracun
bagaimana tidak, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2024 mencapai rp 968,180 miliar sementara untuk pendapatan hanya rp 933,481 miliar. 
artinya pemerintah kabupaten (pemkab) kaur mengalami devisit sekitar rp 34,6 miliar lebih.
kendati demikian, devisit ini dapat dicover dengan penerimaan silpa rp 35 miliar.
"devisit, ini juga menjadi gambaran kita kemungkinan ditiadakannya perekrutan pppk," jelas sekda.
baca juga:cerita istri potong 'burung' suami di muba, sempat kasih jatah, ini pengakuan lengkapnya
ditambahkannya, tak hanya perekrutan pppk yang kemungkinan ditiadakan. 
tenaga honorer di tahun ini kemungkinan juga banyak akan dilakukan pemangkasan.
yang akan dipertahankan hanyalah tenaga honorer yang memang sudah terdaftar di database pemkab kaur.
"tenaga honorer, kemungkinan juga akan kita pangkas.
anggaran penggajian mereka ini juga cukup besar setiap tahunnya," tukas sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan