Penyelidikan Dana Insentif Stunting Seluma Rp5,7 Miliar Dihentikan, Kasat Reskrim: Diserahkan ke Kejari Seluma

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 07 Apr 2024 - 21:46

PENYELIDIKAN: Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana insentif stunting sebesar Rp5,7 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma resmi dihentikan. Foto Kasat Reskrim, AKP. Dwi Wardoyo/RB--

KORANRB.ID - Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana insentif stunting sebesar Rp5,7 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma resmi dihentikan.

Dugaan penyelewengan dana insentif stunting sebesar Rp5,7 miliar yang diselidiki Polres Seluma ini dihentikan

lantaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma juga melakukan penyelidikan, yang pasalnya dengan objek yang sama.

Proses penyelidikan oleh Polres Seluma sudah memanggil puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Seluma untuk klarifikasi, termasuk pejabat eselon II yang OPD-nya terlibat dalam pusaran dana insentif tersebut.

BACA JUGA: Korban Abrasi di Kembang Mumpo

Kapolres Seluma, AKBP. Arif Eko Prasetyo, SIK, MH melalui Kasat Reskrim, AKP. Dwi Wardoyo, SH, MH saat dikonfirmasi RB membenarkan bahwa penyelidikan dinyatakan berhenti.

Dwi Wardoyo menyebut, mundurnya Polres Seluma dalam pengusutan tersebut mengacu pada MoU pemberatantasan korupsi yang disepakati oleh KPK, Polri dan Kejaksaan.

Selain itu hal ini juga dipengaruhi dari hasil koordinasi antar pimpinan dari Polres Seluma dan Kejari Seluma.

"Karena awalnya kita sama-sama berjalan mengusut, kemudian dilakukanlah koordinasi antar pimpinan.

Hasilnya kasus ini diserahkan sepenuhnya ke Kejari Seluma, karena jika teman-teman dari Jaksa sudah masuk, tidak mungkin kita ikut juga," ungkap Kasat Reskrim.

Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Seluma, Wuriadhi Paramitha, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH mengaku bahwa saat ini memang penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana stunting sempat terhenti.

penyelidikan dana insentif stunting seluma rp5,7 miliar dihentikan, kasat reskrim: diserahkan ke kejari seluma                            koranrb.id - penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana insentif stunting sebesar rp5,7 miliar di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma resmi dihentikan.
dugaan penyelewengan dana insentif stunting sebesar rp5,7 miliar yang diselidiki polres seluma ini dihentikan
lantaran kejaksaan negeri (kejari) seluma juga melakukan penyelidikan, yang pasalnya dengan objek yang sama.
proses penyelidikan oleh polres seluma sudah memanggil puluhan pejabat di lingkungan pemkab seluma untuk klarifikasi, termasuk pejabat eselon ii yang opd-nya terlibat dalam pusaran dana insentif tersebut.
baca juga:jelang lebaran, balita di seluma jadi korban tabrak lari, begini kondisinya
baca juga: korban abrasi di kembang mumpo 
kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh melalui kasat reskrim, akp. dwi wardoyo, sh, mh saat dikonfirmasi rb membenarkan bahwa penyelidikan dinyatakan berhenti.
dwi wardoyo menyebut, mundurnya polres seluma dalam pengusutan tersebut mengacu pada mou pemberatantasan korupsi yang disepakati oleh kpk, polri dan kejaksaan. 
selain itu hal ini juga dipengaruhi dari hasil koordinasi antar pimpinan dari polres seluma dan kejari seluma.
"karena awalnya kita sama-sama berjalan mengusut, kemudian dilakukanlah koordinasi antar pimpinan.
baca juga:berikan pelayanan kesehatan, dinkes siaga di pospam nala
baca juga:penanganan abrasi kembang mumpo terhambat, ini penjelasan bupati seluma
hasilnya kasus ini diserahkan sepenuhnya ke kejari seluma, karena jika teman-teman dari jaksa sudah masuk, tidak mungkin kita ikut juga," ungkap kasat reskrim.
sementara itu, kepala kejari (kajari) seluma, wuriadhi paramitha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh mengaku bahwa saat ini memang penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana stunting sempat terhenti. 
lantaran kejari seluma tengah fokus melakukan pengusutan kasus tukar guling lahan oleh pemkab seluma, pada tahun 2008 lalu yang saat ini sudah naik ke penyidikan.
namun ghufroni memastikan bahwa setelah lebaran idul fitri.
baca juga:cegah kenakalan remaja dan bullying, jaksa di seluma lakukan ini
baca juga:mts negeri 2 seluma ajarkan siswa menjadi panitia zakat fitrah
penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana insentif stunting akan kembali diusut,
termasuk melakukan pemanggilan kepada beberapa pejabat di lingkungan pemkab seluma.
"saat ini memang sempat terhenti karena kita fokus ke kasus tukar guling yang melibatkan mantan bupati seluma.
namun setelah lebaran akan kita lanjutkan kembali, kemungkinan akan kita kerjakan secara serentak dengan kasus tukar guling," ungkap ahmad ghufroni.
hingga saat ini jaksa kejari seluma telah memeriksa setidaknya 40 saksi dari lingkungan pejabat pemkab seluma.
sebentar lagi dapat dipastikan kasus ini akan ada kejelasan, terkait benar atau tidaknya ada terdapat dugaan penyimpangan anggaran fiskal dari pemerintah pusat tersebut.
“karena ini dana dari pemerintah pusat yang diberikan untuk tujuan khusus, maka harus jelas peruntukannya dan pertangung jawabkannya," tegas gufroni.
pada selasa, 20 februari 2024 jaksa kejari seluma juga telah melakukan ekspose internal terkait seluruh temuan dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) baik dilapangan maupun hasil pemeriksaan.
ekspose ini dilakukan untuk membahas sejauh mana capaian pengusutan yang di dalami termasuk membahas bahan keterangan dan data yang telah didapatkan.
ditambahkan gufroni, adanya ekspose dilakukan guna mengerucutkan poin dari klarifikasi yang telah dilakukan. 
termasuk juga membahas sejauh mana perkembangan dari pemeriksaan dan klarifikasi yang telah dilakukan. 
sehingga saat pemeriksaan klarifikasi selanjutnya, dapat lebih dipertajam dan menyentuh poin-poin penting yang telah difokuskan.
“pada intinya semua hasil yang telah didapat akan kembali kita perdalam di pemeriksaan selanjutnya,
termasuk juga berupaya untuk memeriksa seluruh spj yang telah kita dapatkan," jelas gufroni.
saat rb coba konfirmasi, kepala badan keuangan daerah (bkd) seluma, sumiati mengaku tidak dapat berkomentar banyak.
karena dirinya menganggap semua realisasi dan peruntukan dana insentif stunting sudah sesuai. 
lagipula tindakan yang dilakukan sudah sesuai perintah dari bupati seluma, erwin octavian.
"untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi dengan pimpinan, menurut saya semuanya sudah sesuai peruntukan," singkat sumiati.
diberitakan sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, se,m.si pada kamis 25 januari 2024 lalu sekitar pukul 13.30 wib
menghadiri panggilan jaksa, diduga untuk klarifikasi terkait dirinya yang merupakan ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) seluma.
saat dicoba konfirmasi pasca pemeriksaan, sekda mengaku hanya menjalin silahturahmi dan 'ngobrol biasa' bersama jaksa.
demikian juga saat ditanyakan apakah pemeriksaan dilakukan terkait dana fiskal stunting. 
sekda belum bisa menjawab dan berpamitan pulang. "hanya ngobrol saja, tidak ada kaitan apa apa,"ujar  sekda sembari menaiki mobil.
padahan saat dicoba konfirmasi, kasi pidsus kejari seluma, ahmad ghufroni membenarkan bahwa pemeriksaan sekda masih berkaitan dengan pengusutan dana fiskal stunting.
"benar bro, pemeriksaan sekda terkait stunting," singkat ghufroni kala itu.
adanya pengusutan terkait dana insentif fiskal stunting ini dilakukan atas beberapa laporan yang diterima oleh jaksa kejari seluma. sehingga klarifikasi harus dilakukan agar dugaan dapat terungkap dengan jelas. 
untuk diketahui, kucuran dana yang merupakan insentif fiskal berkisar rp5,7 miliar berasal dari kementerian keuangan (kemenkeu) ri pada november 2023 lalu.
dana ini merupakan tindaklanjut dari apresiasi wakil presiden ri. kh. ma'ruf amin tentang keberhasilan pemkab seluma dalam menurunkan angka stunting. 
dari yang sebelumnya mencapai 40 persen pada tahun 2021, menjadi 22 persen di 2022.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 8 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan