BINTUHAN, KORANRB.ID - Pengunjung Pantai Laguna ketika libur lebaran lalu membludak. Diperkirakan mencapai 15 ribu wisatawan.
Anehnya, pengelola Pantai Laguna setor retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 18,5 juta.
Padahal jika dikalikan jumlah pengunjung dengan tiket masuk setiap orangnya Rp15 ribu di hari pertama dan Rp 10 ribu di hari kedua, pendapatan pihak pengelola Pantai Laguna diperkirakan mencapai Rp 150 juta.
BACA JUGA: Janji DPRD Agustus Selesai Kembalikana TGR, Belum Tuntas: Timbul Temuan BPK Terbaru
Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Seperti apa sebenarnya sistem pengelolaan Pantai Laguna yang telah diserahkan ke pihak ketiga tersebut.
Dinas Pariwisata (Dispar) Kaur dikonfirmasi terkait kejelasan setoran PAD dari Pantai Laguna mengaku hanya menerima jumlah bersihnya saja.
Karena setoran retribusi PAD yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur itu sudah dipotong dengan berbagai biaya pengelolaan oleh pihak ketiga.
Termasuk gaji karyawan, keamanan, biaya kebersihan dan lain-lainnya.
BACA JUGA:Penyidikan BUMDes Gardu Segera Penetapan Tersangka, Jaksa Warning Transparansi Dana Desa
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Marinda, S.Pi, M.Ling mengatakan mereka belum mendapatkan rincian jumlah pendapatan serta pengeluaran oleh pihak ketiga pengelola Pantai Laguna.
"Kita hanya menerima bersihnya saja, untuk biaya pengeluaran kita tidak tahu mereka tertutup,’’ ujarnya.
Dijelaskannya, pembayaran retribusi PAD dari Pantai Laguna itu sendiri untuk Pemkab Kaur adalah sebanyak 30 persen setelah dipotong biaya pengeluaran oleh pihak ketiga. Makanya saat setoran beberapa waktu yang lalu didapatkan hanya Rp 18,5 juta saja padahal jumlah pengunjung tembus sampai 15 ribu orang.
"Pihak pengelola juga enggan memberikan rincian pengeluaran mereka, karena memang setelah di pihak ketigakan semuannya menjadi tanggung jawab mereka," jelas Marinda.
Marinda mengungkapkan jumlah setoran PAD dari Pantai Laguna di libur lebaran tahun 2024 ini memang lebih besar dibandingkan tahun 2023 yang lalu.
BACA JUGA:Masih Ada 8 Desa Tersendat Pencairan ADD/DD Tahap I di Kepahiang