Pihak pengelola waktu itu hanya memberikan setoran sebesar Rp 16 juta. Artinya di tahun ini, pengunjung pantai Laguna lebih banyak dibandingkan tahun lalu.
Ditambahkan Marinda, selain Pantai Laguna Pemkab Kaur juga memungut retribusi untuk PAD dari 2 destinasi lainnya.
Masing-masing Pantai Wehawang, dan Danau Kembar. Di tahun ini 2 destinasi wisata ini hanya mampu memberikan PAD sebesar Rp 3 juta kepada Pemkab Kaur.
"Semuanya telah menyetorkan uangnya beberapa waktu yang lalu," sampai Marinda.
Sementara untuk tahun 2023 yang lalu PAD dari sektor pariwisata memang tidak mencapai target. Realisasi target hanya 56 persen atau sekitar Rp 41 juta lebih.
Marinda beralasan tak tercapainya target karena pengunjung wisata tidak terlalu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu di tahun 2024 ini, Dispar Kaur akan melakukan upaya yang lebih maksimal demi mencapai target PAD.
Selain itu diakui Marinda, tak tercapainya target PAD pariwisata pada tahun 2023 juga diduga adanya kebocoran. Sebab, pengelolaan mengenai wisata tersebut berbeda dengan tahun 2022 yang lalu.
BACA JUGA:Revitalisasi Mess Pemda Bengkulu Dianggarkan Rp50 Miliar
Dimana tahun-tahun tersebut, pembuatan tiket atau karcis untuk masuk ke lokasi wisata langsung dilakukan Dispar.
Sedangkan di tahun 2023, seluruh tiket dikeluarkan oleh pihak pengelola objek wisata.
"Kalau tahun sebelumnya, memang Dispar yang mengeluarkan. Namun untuk tahun 2023, semuanya dikeluarkan oleh pihak pengelola," terang Marinda.
Marinda mengungkapkan, karena karcis tersebut yang mengeluarkan adalah pihak pengelola, maka pengawasan dari pihak Dispar terbatas.
Maka dari itu sangat ada potensi kebocoran PAD dari sektor pariwisata tersebut.
Terbukti pada lebaran tahun 2023, setoran PAD dari tiga destinasi wisata tersebut merosot.
BACA JUGA:Bengkulu Gelombang Pertama Pemberangkatan Haji 2024, 14 Mei, CJH Kloter 1 Mulai Masuk Asrama