"Kita harus kolaboratif dengan semua pihak di daerah masing-masing, penanganan harus tepat sasaran," kata Hasto.
Berdasarkan laporan BKKBN RI, angka prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 lalu mengalami kenaikan 0,4 persen.
BACA JUGA:Soroti Peran Keluarga, Tekan Kasus TPPO, Kekerasan Perempuan dan Anak
Untuk itu ia berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan prioritas penanganan stunting melalui program-program.
"Kita diminta untuk lebih fokus kepada sasaran super prioritas dalam program penurunan stunting," tambahnya.
Di acara itu juga dilakukan penyerahan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik.
BACA JUGA:Salimah Jadi Pelopor Peningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Sementara itu salah satu daerah di Bengkulu menerima bantuan Dak Non Fisik Sub Bidang KB sebesar Rp3,7 miliar.
Terkait bantuan DAK, dokter Hasto mengatakan uang tersebut dapat dipergunakan untuk uang saku, uang transport atau uang pulsa tim pendamping keluarga yang terus bekerja di lapangan melakukan pemantauan, penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan intervensi.
"Tetap berkerja wujudkan masyarakat bebas stunting," tutup Hasto.