Jika jalan tersebut lambat mendapatkan penanganan maka bukan tak mungkin abrasi jalan tersebut akan semakin meluas hingga jalan benar-benar tidak bisa dilintasi.
“Maka masyarakat juga sangat berharap dan saat ini pembangunan sudah dilakukan dan akan tuntas tahun ini,” terangnya.
BACA JUGA:Rafflesia Akan Mekar Sempurna di Kemumu Bengkulu Utara
BACA JUGA:13 Desa Belum Penuhi Syarat Kuota, Seleksi PPS di Bengkulu Utara Dilanjutkan
Sementara itu, jalan ini juga yang menjadi salah satu permasalahan terkait rencana pengalihan arus termasuk jalan pertambangan batu bara dari Jalinbar PTPN menuju jalan eks Jalinbar.
Pengalihan arus ini rencananya dilakukan dalam rangak pembangunan tiga jembatan yang dilakukan Kementerian PUPR di jalan lintas barat.
Terkait rencana pengalihan arus lalu lintas sementara termasuk angkutan truk batu bara tersebut, Alam mengakui jika masih akan dilakukan pembahasan.
Dalam pembahasan pertama dengan tim dari Balai Pelaksana Jalan Nasional, Asosiasi pengusaha tambang batu bara dan kepala desa, masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan eks jalinbar masih menolak pengalihan arus.
Masyarakat menolak pengalihan arus jalan dari jalinbar ke eks jalinbar sepanjang pantai barat Batik Nau khususnya untuk kendaraan angkutan berat dan angkutan batu bara.
“Baru pertama kali dilakukan pembahasan dan belum ada titik temu, namun rencananya akan dilakukan pembahasan lagi dengan semua pihak,” terangnya.
Sementara itu Kades Urai, Nodi Haryanda yang berada di sepanjang jalan eks jalinbar menerangkan jika masyarakatnya menolak pengalihan arus lalu lintas.
Meskipun pengalihan arus lalu lintas termasuk angkutan pertambangan batu bara ini dilakukan hanya hingga November mendatang.
“Kita menolak pengaliran arus untuk angkutan berat dan pertambangan batu bara itu karena hal tersebut akan menyebabkan kerusakan jalan desa lagi, sedangkan jalan tersebut baru saja diperbaiki,” terangnya.
Dalam pertemuan pertama mereka juga sudah menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak tersebut.
Ia juga sudah meminta agar tim dari Balai Pelaksana Jalan, Kecamatan serta asosiasi pengusaha tambang batu bara untuk melakukan pertemuan langsung di desa.
“Sehingga masyarakat bisa mendengarkan langsung serta warga juga menyampaikan aspirasi mereka jika,” terangnya.