BENGKULU, KORANRB.ID – Gubernur Bengkulu Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA melakukan kunjungan kerja ke pulau terluar Provinsi Bengkulu, yakni Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
Gubernur memantau progres pembangunan jalan hingga memastikan pembukaan puluhan hektare sawah baru untuk masyarakat.
Gubernur ke 8 tersebut tiba di Bandar Udara (Bandara) Enggano menggunakan pesawat Susi Air pada pukul 12.10 WIB, Jumat, 24 Mei 2024 dengan didampingi Dandrem 041 Garuda Emas (Gamas) Bengkulu, Brigjen. (TNI). Rachmad Zulkarnaen, S.IP dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri.
Adapun tempat yang disambangi oleh Gubernur, yakni menghadiri pertemuan dengan perangkat desa dan warga Desa Banjarsari, Enggano.
BACA JUGA:Di Bengkulu Baru 1 Pemda Cairkan TPG, Anggaran Sudah di Kasda, Tapi Usulan Belum Ada
Pada pertemuan yang berjalan hampir 1 jam tersebut, Gubernur bersama masyarakat Desa Banjarsari, Enggano, sepakat akan bahu-membahu membuka lahan sawah percetakan baru.
Setelah pertemuan dengan masyarakat desa Banjarsari, Gubernur beserta rombongan langsung bergerak menuju Desa Kaana untuk meninjau irigasi yang telah jebol dan juga meninjau lahan persawahan tanam padi.
Pada peninjauan kedua tersebut, Gubernur, Dandrem 041 Gamas, Sekda Bengkulu beserta rombongan ikut terjun langsung bersama petani untuk menyemai benih padi di sebuah lahan pembibitan.
Diketahui, jumlah lahan persawahan masyarakat yang akan dibuka oleh Pemprov Bengkulu dan Dandrem 041 Gamas melalui kerjasama manunggal di Desa Kaana, yakni 10 - 25 hektare.
BACA JUGA:Selain Makkah dan Madinah, Ini 7 Kota Besar di Arab Saudi
Dan akan mulai digarap, tepat pada kunjungan Gubernur dan Dandrem, Jumat, 24 Mei 2024.
Sedangkan, pada pembukaan lahan sawah percetakan baru di Desa Banjarsari, akan dibuka sebesar 800 hektare.
Namun, project lahan sawah percetakan tersebut, akan terlebih dahulu diusulkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Lantaran potensi pembukaan lahan yang besar tersebut harus melewati beberapa mekanisme perizinan serta dukungan dari Pemerintah Pusat.