Apalagi rentang pembahasan antara Banggar DPRD Kota Bengkulu dengan TAPD Pemkot sangat singkat.
Tentunya pembahasan bidang pendapatan dan belanja daerah terkesan asal-asalan.
Hal tersebut sagat tidak tepat. Maka dari jauh hari diingatkan dan harus menjadi pertimbangan, sebab sifatnya adalah penting.
“Mengingat sifatnya penting maka di anjurkan harus merumuskan dengan tepat tidak bisa terburu-buru jika ingin hasilnya baik,” terang Kusmito.
Selain itu juga perlu diingat, yang lebih penting adalah Pemkot menyampaikan dokumen capaian target pendapatan PAD 2024.
Ini sebagai indikator untuk menentukan target PAD 2025, persetujuan APBD-P 2024 dan belanja Pemkot,
“Membahas RAPBD 2025 secara komprehensif, detail dan mengacu kepada gambaran APBD Kota Bengkulu terdahulu untuk mendapatkan hasil yang baik,” terang Kusmito.
Pihak dewan akan tegas merasionalisasikan target dan capaian PAD yang terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD.
BACA JUGA:Turnamen Futsal Antar OPD Pemprov Bengkulu Dimulai, Gubernur: ini Ajang Mepererat Tali Silaturahmi
“Untuk kepentingan orang banyak maka dewan akn serius membantu mengarap dan mempelajari serta mengawasi rencana ini,” ungkap Kusmito.
Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nasional (KPPN) wilayah Bengkulu Muhammad Arif Barata juga menyampaikan dalam diskusi publik beberapa waktu lalu, Kota Bengkulu memiliki rencana PAD serta pengeluaran yang tidak selaras.
Dimana APBD Kota Bengkulu 50 persen terpakai untuk membayar gaji pegawai. Artinya memang harus ada perbaiki.
“Bengkulu khusunya Kota, memiliki pengeluaran tidak sedikit bahkan satu jenis bisa menghabiskan 50 persen maka hal ini harus mencari jalan keluarnya,” ungkap arif pada Diskusi Publik 5 Juni 2024.
BACA JUGA:Nilai Pasar Industri Fesyen Mencapai USD 7,72 Miliar dengan Pertumbuhan Sekitar 4 Persen
Maka dari itu Arif juga mengusulkan memperkuat realisasi PAD dan memanfaatkan sumber daya yang ada.