Pendanaan bagi program perubahan iklim, alih teknologi, dan investasi hijau menjadi hal yang dikedepankan oleh Indonesia selaras dengan prinsip Common but Differentiated Treatmentand Respective Capabilities(CBDR-RC).
“Indonesia mendorong agar G20 dapat menghormati Deklarasi Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO yang mengedepankan dimensi pembangunan bagi negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Indonesia mendukung agar kebijakan terkait lingkungan atau perubahan iklim tidak menjadi hambatan terselubung bagi perdagangan,” kata Djatmiko.
Pada agenda peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional, Presidensi Brasil mendorong outcome document ‘G20 Compendium of Best Practice to Increase Women’s Participation in International Trade’ sebagai sarana berbagi informasi dan praktik terbaik dalam meningkatkan peran perempuan dalam perdagangan internasional.
Sekretariat TIWG dan B20 Presidensi Brasil telah mengidentifikasi sejumlah tantangan bagi perempuan berpartisipasi dalam perdagangan internasional.
Antara lain, keterbatasan akses finansial dan jejaring profesional, serta kurangnya pemahaman terkait prosedur bea cukai, standar, dan regulasi perdagangan.
Indonesia juga menekankan pentingnya akses finansial dan peningkatan kapasitas bagi perempuan dalam perdagangan internasional.
BACA JUGA:8 Manfaat Makan Menggunakan Tangan, Menyatu dengan Alam Hingga Menambah Bakteri Baik
Untuk itu, Indonesia mendorong program pembiayaan campuran (blendedfinance), data terpilah gender (gender disaggregated data), digitalisasi, serta pengarusutamaan agenda perempuan dalam kerja sama perdagangan internasional.
Dalam melengkapi dokumenCompendiumyang diinisiasi Presidensi Brasil, Indonesia akan melakukan koordinasi internal lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait.
“Negara G20 dapat mendukung peran perempuan dalam perdagangan internasional melalui peningkatan kapasitas dan akses finansial yang memadai. Indonesia telah memiliki beberapa inisiatif konkret dalam mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional diantaranya, melalui implementasi fasilitasi perdagangan, digitalisasi, dan pemberian kredit bagi kepemimpinan perempuan/perempuan pengusaha,” jelas Djatmiko.
Dalam agenda prioritas integrasi pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian investasi internasional, Presidensi Brasil menekankan peran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dalam mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Terutama bagi negara berkembang melalui perjanjian investasi internasional maupun bilateral.
Terkait hal tersebut, Presidensi Brasil bersama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengangkat outcome document ‘Mapping Sustainable Development and Investment Facilitation Provisions in International Investment Agreement/IIA yang memetakan sejumlah kebijakan dari negara G20 dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui perjanjian investasi internasional.
“Indonesia menekankan pentingnya fasilitasi investasi dalam perjanjian investasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga menekankan pentingnya perjanjian investasi internasional yang menitikberatkan pada ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Indonesia mengapresiasi outcome document Presidensi Brasil yang telah memetakan perjanjian investasi Indonesia dan negara G20 lainnya yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan,” papar Djatmiko.(rls)