KORANRB.ID - Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 mundur pelaksanaannya.
Sempat diwacanakan digelar pada Juni 2024, belakangan pelaksanaan tes CPNS dan PPPK 2024 kembali mundur. Pemicunya tak lain lantaran, banyaknya instansi pemerintah yang belum menyampaikan formasi CPNS dan PPPK 2024 .
Hal ini disampaikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas saat berada di Istana Negara, Senin 7 Juli 2024 lalu.
Dalam keterangan persnya, Azwar Anas menyampaikan tes seleksi CPNS dan PPPK dilaksanakan mundur, pada Juli - Agustus 2024.
BACA JUGA:Korupsi KUR BRI Unit Tes, Kejari Lebong Segera Proses 4 Calon Tersangka Lain
BACA JUGA:Sahabat Petani! Berikut 7 Fakta Unik Ular Koros, Sering Dikira Kobra yang Terancam Punah
Dijelaskan, mundurnya waktu pelaksanaan tes CPNS disebabkan banyaknya kementerian/lembaga belum mengusulkan formasi untuk memenuhi kuota yang disediakan Kementerian PANRB.
Terdata, Kementerian PANRB menyediakan 200.000 formasi CPNS namun formasi yang diusulkan kementerian/lembaga baru mencapai 130.341 usulan.
Secara keseluruhan, tahun ini pemerintah pusat akan merekrut kebutuhan CASN sebanyak 1.289.824 tersebar pada 75 kementerian/lembaga.
Dengan rincian, Formasi CASN Instansi Pusat 2024 sebanyak 427.650 yang terdiri dari Formasi CPNS 130.414 dan Formasi PPPK sebanyak 297.236.
Sedangkan Formasi CASN Instansi Daerah 2024 sebanyak 862.174 formasi, dengan rincian Formasi CPNS 148.013 dan PPPK 714.161 formasi.
BACA JUGA:Polres Bengkulu Tengah Limpahkan Tersangka Tambahan Kasus Korupsi Retribusi TKA
BACA JUGA:Kolaborasi PLN Icon Plus Menuju Transformasi Energi Hijau dan Elektrifikasi Kendaraan di Indonesia
Nah, bagi Anda yang sedang menanti pelaksanaan tes CPNS ada baiknya mempersiapkan diri dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang biasanya akan kembali diberlakukan nantinya.
Sebagai panduan, untuk mengetahui informasi resmi seputar pendaftaran CPNS 2024 dapat diakses melalui laman resmi milik pemerintah.