Rizon menerangkan, bahwa realisasi PSR akan menyasar perkebunan sawit masyarakat yang sudah layak untuk dilakukan peremajaan.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA turt menyoroti terkait dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Ia menyampaikan, apabila penerapan replanting sawit bagi perkebunan sawit rakyat belum optimal.
Hal tersebut, bisa jadi kurangnya dorongan dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk membantu mengoptimalkan program ini.
''Padahal sumber dana program ini dari perusahaan kebun sawit dan sayang jika lahan perkebunan kita tidak produktif,'' ungkap Rohidin.
Rohidin mengatakan, bahwa pendanaan program PSR tersebut, akan lebih optimal jika disalurkan dengan sistem kredit perbankan langsung ke daerah tanpa melalui mekanisme panjang yang menyulitkan petani.
''Disalurkan ke perbankkan tanpa bunga, kan lebih efektif. Jadi diploting Bengkulu dapat jatah berapa, masukkan ke bank daerah, ini yang saya sampaikan ke Pak Menko. Selain mempermudah penyaluran, ini juga bisa meningkatkan likuiditas bank daerah,'' ujar Rohidin.
Lebih jauh, Rohidin mengungkapkan, bahwa dengan sistem yang ada tentunya akan mempermudah penyaluran pendanaan PSR tanpa adanya pemotongan dan sebagainya.
Sehingga jika pendanaan PSR disalurkan ke perbankkan daerah, Gubernur selaku wakil Pemerintah pusat dapat segera menyalurkan ke kabupaten/kota langsung ke para petani yang menjadi sasaran target replanting sawit.
''Ini akan lebih mudah. Karena ini baru pemikiran kita sebagai bagian dari pemerintah,'' pungkas Rohidin.