Saat ini para petani sudah terbiasa dengan tidak diperhatikannya saluran irigasi tersebut.
“Sudah lama itu Nak hancurnya. Kami sudah kewalahan memperbaikinya,” terang Heriadi.
Terpisah Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Kusmito Gunawan, SH, MH meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bertanggung jawab atas keluhan masyarakat ini.
"Kita harapkan Dinas PUPR Kota tidak diam saja menyikapi permasalahan ini.
BACA JUGA:570 PPPK Resmi Dilantik, Ini Pesan Gubernur Rohidin
Jika tidak memiliki biaya silakan ajukan pada dewan,' ungkap Kusmito.
Seharusnya jangan hanya diukur irigasi maupun jalan warga yang rusak.
Tapi diperbaiki dan bukan hanya memberikan janji pada masyarakat.
"Kalau tidak mau mengerjakan bilang saja masih banyak yang peduli dengan mereka," tegas Kusmito.
BACA JUGA:PAD Parkir Ditarget Rp11 Miliar, Agustus Baru Tercapai Rp1,5 Miliar
Hingga sekarang dirinya tidak paham apa yang dikerjakan Dinas PUPR.
Sebab banyak pengaduan dari warga terkait fasilitas umum yang rusak.
"Sebenarnya mereka itu (pejabat Dinas PUPR, red) kerja atau tidak.
Kenapa masih ada keluhan dari masyarakat.
Kalau sudah diukur artinya kan sudah diajukan. Jika ada masalah katakan pada petani.
Sehingga mereka tidak menunggu hal yang tidak pasti," ungkap Kusmito.