ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Pemkab Bengkulu Utara (BU) mengumpulkan tenaga pendamping sosial, kemarin (23/11). Melakukan evaluasi dan pemantauan permasalahan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) sejak awal tahun lalu. Termasuk data terakhir penerima bansos di BU yang dirilis Kementerian Sosial.
Sekda Bengkulu Utara, Fitriansyah, S.STP, M.Si mengatakan kerap muncul kendala dalam penyaluran bansos setiap tahunnya. Karena itu pelaksanaan penyaluran, pengajuan termasuk pencoretan penerima bansos perlu dievaluasi.
BACA JUGA: Bulog Tunggu Aturan Beras Gratis Desember
“Maka setiap akhir tahun kita berbincang dengan pendamping sosial. Sehingga mengetahui program yang akan kita lakukan tahun mendatang,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi bahasan adalah terkait masyarakat yang mengalami peningkatan ekonomi namun masih tercantum sebagai penerima bansos sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita sudah melakukan upaya dengan pemasangan tanda merek di rumah warga penerima bansos. Sudah ada yang mundur lantaran karena menyadari sudah meningkat secara ekonomi, namun ada juga yang rela dipasangi merek, tidak mau mundur secara mandiri,” ungkapnya.
Dari pembahasan kemarin, Pemkab BU akan meminta kepala desa aktif melakukan pendekatan sehingga masyarakat yang sudah mampu mau mundur mandiri dari penerima bansos.
Kepala desa juga diminta mengecek langsung kondisi masyarakat kurang mampu yang belum menerima bansos.
BACA JUGA: Inspektorat Periksa Dugaan Pungli Tes Perangkat Desa
“Ada berbagai jenis bansos, ada pembiayaan kesehatan, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Maka kita terus memperbarui data agar tidak ada masyarakat yang membutuhkan namun tidak dapat,” sebut Sekda.
Sementara itu, Kadis Sosial BU, Agus Sudrajad menuturkan terhitung awal tahun lalu, terjadi penurunan jumlah DTKS penerima bansos sekitar 15 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berdasarkan DTKS yang diterbitkan Kementerian Sosial, penerima bansos di BU mencapai 173 ribu KPM.
“Jumlahnya menurun, namun akan terus kita lakukan verifikasi kembali terkait data-data tersebut. Termasuk menghitung berada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima namun belum menerima bansos,” pungkas Agus.(qia)